JAKARTA (Aswajanews.id) – Di hari kedua 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus). Jokowi mengungkapkan dirinya melihat optimisme pada sektor ekonomi usai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diakhiri.

“Saya ingin melihat sektor riil itu bergerak seperti apa. Karena ini adalah pasar bagi produksi-produksi yang ada di daerah-daerah. Kalau di sini turun, di sini berhenti, artinya produksinya juga berhenti juga turun,” ucap Jokowi di lokasi, Senin (2/1/2023).

“Saya melihat dan ingin agar optimisme itu kembali di tahun 2023 karena di tahun 2022 juga sebuah tahun yang tidak mudah. Sebelumnya juga jauh dari kemudahan sehingga kita harapkan di tahun 2023 ada optimisme karena PPKM sudah dicabut,” sambung dia.

Jokowi juga berinteraksi dengan para pedagang. Nampak mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak memakai masker.

Tak Hanya Kali ini Jokowi Tak Bermasker

Jika diperhatikan dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memang sering tak menggunakan masker saat kunjungan kerja ke beberapa tempat belakangan ini. Misalnya ketika mengunjungi Pasar Cigombong, Bogor, Jawa Barat (Jabar) 23 Desember lalu.

Lalu saat meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai, 26 Desember 2022, juga tak terlihat masker medis menutupi hidung dan mulutnya. Ada lagi momen Jokowi tanpa memakai masker, yaikni saat melantik Laksamana M Ali sebagai Kepala Staf Angkatan laut di Istana Negara.

Momen teranyar Jokowi tak bermasker sebelumn ke Tanah Abang adalah saat mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM jelang akhir 2022.

Menkes Sebut Jokowi Merasa Sehat

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan keputusan Jokowi tak bermasker dalam sejumlah kesempatan belakangan waktu ini kemungkinan karena merasa sehat. Budi menilai Jokowi hendak menunjukkan partisipasinya di tengah masyarakat usai kebijakan PPKM dicabut.

“Kembali lagi itu Bapak Presiden menunjukkan bahwa memang partisipasi masyarakat atau kesadaran masyarakat itu penting, beliau mungkin merasa beliau sehat,” kata Budi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun Budi tetap menganjurkan pemakaian masker di kerumunan dan ruangan tertutup. Terlebih jika ada yang sakit batuk.

“Saya nggak tahu apakah pasarnya tadi apakah terbuka atau tertutup, kalau itu terbuka beliau merasa ‘ah aman-aman saja’. Tapi memang saya sih, kalau misalnya kerumunan, ruangan tertutup, ada orang batuk saya anjurkan,” tutur Budi. ***

BANDUNG (Aswajanews.id) – Wakil Gubernur Jawa Barat, KH. Uu Ruzhanul Ulum, menjadi Inspektur Upacara Hari Amal Bhakti ke-77 Kementerian Agama yang digelar di Parkir Timur Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Kota Bandung pada Selasa (03/01/2023). Nampak hadir serta meriah seluruh ASN Kanwil Kemenag Prov. Jabar yang menjadi peserta upacara mengenakan pakaian adat nusantara. Hal ini berdasarkan arahan dari Kementerian Agama RI dalam Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2022.

HAB ke-77 Kemenag RI tahun ini dengan mengangkat tema Kerukunan Umat Untuk Indonesia Hebat ini, berjalan lancar dan penuh hikmat. Dalam upacara tersebut, Wagub membacakan pesan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, pada sambutan peringatan HAB Ke-77 ini. Ia mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat.

“Jadikan peringatan HAB Ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama se-Indonesia,” demikian ajak Menag dalam sambutan yang dibacakan itu.

“Tepat pada hari ini keluarga besar Kementerian Agama memperingati HAB ke-77. Semuanya diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946,” ungkap Wagub yang juga biasa disebut sebagai Panglima Santri Jawa Barat.

Wagub menyampaikan bahwa Kementerian Agama mendapatkan lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022. Pada HAB ke-77 tahun 2023, Kemenag mencanangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama.

“Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai,” katanya.

Lebih lanjut, dalam sambutan disebutkan bahwa peringatan HAB ke-77 ini jadikan momentum untuk meningkatkan soliditas organisasi.

Selepas memberikan sambutan, Uu langsung menyematkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada sepuluh orang ASN Kanwil Kemenag Jabar dengan masa pengabdian 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. (Kontributor : Shinta)

KAB. BANDUNG (Aswajanews.id) – Letkol Inf Hamzah Budi Susanto, S.E., Dandim 0624/Kab. Bandung melakukan silaturahmi dengan tokoh agama dan pemerintahan setelah melaksanakan sertijab pada tanggal 28 Desember 2022 lalu dari Letkol Arh Dhama Noviang Jaya.

Demikian disampaikan Kapendam III/Slw Letkol Inf Adhe Hansen kepada awak media di Media Center Kodam III/Slw Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung, Jabar, Selasa (03/01/2023).

“Kemarin Senin (02/01/2023), Dandim 0624/Kab. Bandung didampingi Pasi Intel Kapten Inf Toto Toha menyambangi Kantor Kecamatan Kutawaringin dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya, kedatangan orang nomor 1 di Kodim Kabupaten Bandung yang merupakan lulusan Akmil 2003 tersebut di Kantor Kecamatan, disambut langsung oleh Camat Kutawaringin Gamber Irmawan beserta jajaran.

Pada kesempatan itu Dandim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Camat Kutawaringin atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik. Selain itu Dandim juga menyampaikan bahwa Kodim 0624/Kab. Bandung dan jajarannya siap membantu pemerintahan Kecamatan dalam berbagai kegiatan pengembangan yang sudah diprogramkan demi membantu kesejahteraan warga masyarakat khususnya warga Kecamatan Kutawaringin.

Hal tersebut disambut baik oleh Camat Kutawaringin Gamber Irawan dan dirinya merasa senang atas kesediaan Dandim membantu mengembangkan wilayahnya.

Selepas mengunjungi Kantor Kecamatan Kutawaringin, Dandim 0624/Kab Bandung selanjutnya menyambangi Pondok Pesantren Al – Burdah di Jalan Raya Cipatik Soreang.

Pada kunjungan ke Pondok Pesantren Al Burdah, Dandim disambut oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) KH. Ahmad Busyiri Muslim di kediaman, selanjutnya dilaksanakan pemakaian sorban oleh Pimpinan Ponpes kepada Dandim.

Letkol Inf Hamzah di awal sambutannya mengucapkan rasa syukur karena dapat melaksanakan silaturahmi di Ponpes Al – Burdah, Dandim pun menyampaikan bahwa menjalin komunikasi itu sangat baik, karena dibalik komunikasi yang baik pasti ada hikmah yang mendalam. Jelasnya.

“Kami dari Kodim berkomitmen untuk menjalin komunikasi melalui silaturahmi dengan tokoh agama seperti sekarang ini, dengan terjalinnya silaturahmi akan melahirkan kebersamaan dan kebersamaan itu tidak melihat perbedaan,” ungkap Dandim.

Di kesempatan yang sama Pimpinan Ponpes Al Burdah KH. Ahmad Busyiri Muslim menghaturkan rasa syukur dan terima kasih karena bisa melaksanakan silaturahmi dengan Dandim di Ponpesnya.

“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dandim Kab. Bandung, kami semua berharap agar hubungan dengan Kodim semakin kompak dan solid, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan lainnya,” ucap KH. Ahmad Busyiri Muslim

Kapendam menambahkan, silaturahmi dan perkenalan ini menjadi agenda Dandim 0624/Kab. Bandung dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah oleh Kodim 0624/Kab Bandung, Pemerintah, Tokoh Agama dan masyarakat. (Tarunah/Elisa Nurasri)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin.

Menanggapi hal ini, Presiden Partai Buruh/Ketua Serikat Buruh Said Iqbal menyatakan Partai Buruh, KSPI, dan organisasi serikat buruh lainnya menolak isi Perppu Nomor 2 tahun 2022. Hal ini karena isi dari Perppu Cipta Kerja dianggap merugikan buruh.

“Partai Buruh, KSPI, dan organisasi serikat buruh, serikat petani, menolak atau tidak setuju dengan isi Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang omnibus law undang-undang cipta kerja. Tapi terhadap pilihan pembahasan hukumnya, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh bersepakat memilih Perppu, bukan dibahas di pansus badan legislasi DPR RI,” ucap Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (1/1/2022).

Ada beberapa hal yang diprotes oleh pihak buruh, salah satunya mengenai skema penetapan upah minimum. Pada pasal 88C ayat 1 disebutkan bahwa gubernur yang wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota.

“Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi,” bunyi pasal 88C ayat 3, dikutip Minggu (1/1/2022).

Pada ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa upah minum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang datanya bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

“Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu,” bunyi ayat 6.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lalu di pasal 88D dijelaskan bahwa upah minimum akan dihitung dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menariknya dalam Pasal 88F disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).

Pekerja Kontrak

Omnibus Law UU Cipta Kerja menimbulkan sederet kontroversi, salah satunya terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Kini dalam Perppu Cipta Kerja hal itu juga kembali dituangkan.

Ketentuan terkait PKWT atau pekerja kontrak sendiri salah satunya tertuang pada Pasal 59 yang telah diubah. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
3. pekerjaan yang bersifat musiman;
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Di ayat 2 disebutkan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Perppu Cipta Kerja juga mengubah Pasal 61. Misalnya di ayat 1 disebutkan bahwa perjanjian Kerja berakhir apabila:

1. Pekerja/Buruh meninggal dunia;
2. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja
3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu;
4. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja. ***

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 demi melaksanakan Undang-undang Cipta Kerja yang ditetapkan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Perpu Ciptaker itu pun telah memuat berbagai peraturan yang telah dibahas dalam undang-undang sebelumnya, termasuk ihwal pesangon bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati begitu, terlihat tidak ada perubahan ketentuan bila dibandingkan UU Ciptaker. Urusan pesangon ini diatur Perpu itu dalam Pasal 156 ayat 1. Ketentuan besaran uang pesangonnya ditetapkan pada ayat 2 pasal itu, sedangkan pada ayat 3 nya membahas tentang besaran uang penghargaan masa kerja yang juga bisa diberikan ke pekerja yang terkena PHK.

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” dikutip dari Perpu Ciptaker, Minggu (1/1/2023).

Pekerja yang terkena PHK paling sedikit mendapatkan 1 bulan upah, yaitu berupa pesangon untuk mereka yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun.

Hak paling besar bisa didapatkan oleh pekerja yang sudah 24 tahun bekerja yaitu berupa pesangon 9 bulan gaji bagi mereka dengan masa kerja 8 tahun atau lebih dan penghargaan 10 bulan gaji untuk mereka dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.

Untuk besaran uang pesangon, masih sama dengan yang tertera dalam UU Cipta Kerja, yaitu:

masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Sedangkan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Sedangkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi: cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja; hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” tulis Perpu itu.

Perlu diingat juga, dalam Pasal 157 ayat 1 perpu itu ditetapkan pula komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/ buruh dan keluarganya. ***

PONTIANAK, KALBAR (Aswajanews.id) – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro memimpin upacara korp raport kenaikan pangkat personel Polri periode 1 Januari 2023 di Lapangan Jananuraga Mapolda Kalbar, Senin (2/1/2023).

Dilaporkan dalam upacara korps raport kenaikan pangkat tersebut sebanyak 813 personel, diantaranya 228 Perwira, 579 Bintara dan 6 PNS Polri.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro melalui Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya, mengatakan, kenaikan pangkat merupakan penghargaan atas kinerja dan dedikasi pada periode tertentu serta sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa, maka harus disyukuri dengan harus menunjukan kualitas atau mutu serta kapasitas pengabdian kepada negara.

“Bahwa dengan pengabdian yang terbaik maka diiringi konsekuensi kenaikan jabatan diikuti hak-hak lainnya, serta menjadi tauladan bagi personel lainnya,” ujar Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro melalui Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya

Sekarang sudah memasuki agenda tahun 2023 – 2024 dimana memasuki ranah politik, Polri harus menjaga nama baik guna Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena kepercayaan masyarakat adalah tolak ukur keberhasilan Polri.

Terdapat 3 poin yang menjadi strategi memajukan nama baik Polri sesuai dengan program Quick Wins antara lain : Optimalisasi kegiatan interaksi di masyarakat, Optimalisasi manajemen media, untuk menyampaikan hasil kerja Polri dan Zero penyimpangan, menjadi hal penting karena situasi saat ini sedikit penyimpangan yang belum tentu benar maka timbul opini yang mengakibatian keterpurukan Polri.

“Maka saya minta agar betul-betul laksanakan strategi Quick Wins serta jangan menghindar apabila masyarakat meminta tolong atau bertanya karena sudah menjadi tugas utamanya,” ungkap Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro melalui Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya

Terakhir, kenaikan pangkat juga sebagai momen meningkatkan kualitas dari personel, istri dan keluarga. Ingatkan pada keluarga agar selalu menjaga marwah citra Polri. (Asep NS)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden RI Joko Widodo mengajak semua pihak menyambut harapan, tantangan dan peluang baru di tahun 2023.

“Mari menyongsong harapan, tantangan dan peluang yang baru. Tetap bersama melangkahi ambang tahun 2023 menuju Indonesia yang maju,” kata Jokowi dalam deskripsi unggahan di media sosial Instagram @jokowi, yang dikutip di Jakarta, Ahad.

Dalam unggahan di akun media sosial itu tampak animasi Jokowi sedang menulis buku dengan latar berbagai pembangunan infrastruktur dan transportasi yang telah dicapai, dan juga tulisan Selamat Tahun Baru 2023.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mengajak seluruh pihak menatap tahun baru 2023 dengan tekad membawa Indonesia melangkah maju, melalui cuitan akun Twitter resminya, @jokowi, pada Sabtu (23/12).

Presiden mengutarakan bahwa banyak hal datang silih berganti sepanjang tahun 2023 yang memberi banyak pelajaran.

“Apa yang patut kita kenang dari tahun 2022 yang segera kita tinggalkan? Banyak. Ada yang menggembirakan, tak sedikit pula yang kurang menyenangkan. Semua datang silih berganti, memberi pelajaran, sekaligus menguatkan dan semakin mempersatukan,” cuit Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia berhasil melewati masa pandemi dan ancaman resesi lewat perekonomian yang tumbuh positif.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengajak seluruh pihak tetap bersemangat mengerjakan pembangunan di Indonesia pada tahun baru 2023.

“Dalam menyongsong Tahun Baru 2023, mari tetap bersemangat mengerjakan pembangunan di negeri tercinta kita Indonesia dengan terus memupuk optimisme dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik,” ujar Wapres dalam tayangan video yang diunggah melalui akun Instagram @setwapres.ri, yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Ma’ruf Amin menyampaikan dengan pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, niscaya ikhtiar dan kerja keras bangsa akan berbuah kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

“Selamat tahun baru 2023 bagi kita semua, tetaplah menjaga protokol kesehatan, termasuk dalam merayakan pergantian tahun ini, demi keselamatan kita bersama,” ujar Wapres.

Ia berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua upaya bangsa untuk membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. (Ant)

BANDUNG (AswajaNews.id) – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya meresmikan Masjid Raya Aljabbar, Jumat, 30 Desember 2022. “Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, dengan memohon rido Alloh agar memberikan rahmat dan hidayahNya, saya Ridwan Kamil mewakili masyarakat Jabar dan Pemerintah Provinsi Jabar dengan ini meresmikan penggunaan Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil.

Ia berharap ketika masyarakat Jabar berkunjung ke Masjid Raya Aljabbar bisa memuliakan dengan kegiatan yang bermaslahat. Tak hanya itu, selain memuliakan, masyarakat juga bisa mendapatkan ilmu baru ketika berkunjung ke museum sejarah Nabi yang menghadirkan juga sejarah Islam di Jabar.

Bangunan megah masjid kebanggaan masyarakat Jawa Barat, menurut Kang Emil menjadi cikal bakal perkembangan peradaban Islam di Jawa Barat. Gubernur juga menjelaskan, bahwa di zaman dulu (zaman Rasulullah) masjid hanya beratapkan daun-daun pelepah kurma. Namun, hari ini di tanah Jawa Barat telah hadir masjid dengan bangunan yang kokoh dan megah untuk dimakmurkan.

Ribuan masyarakat Jabar yang mayoritas ibu-ibu majelis taklim, terlihat antusias mengikuti acara peresmian. Mereka, menggunakan dress gamis berwarna putih dengan kerudung berwarna-warni sesuai dengan kelompok Majelis Taklimnya. Ibu-ibu tersebut, berasal dari area Bandung Raya seperti Cimahi, Kabupaten Bandung dan daerah lainnya. Selain itu, ada yang berasal dari Tasikmalaya, Cirebon dan Bogor.

Masjid Raya Al-Jabbar menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan termegah di Asia Tenggara. Nama aljabbar sendiri diambil dari asmaul husna.  Al-Jabbar bermakna Zat Yang Maha Memaksa. Alloh subhanahu wa taala memaksakan kehendak-Nya kepada siapa dan apa saja, sehingga tak ada suatu apapun kecuali kehendak Alloh pasti menembusnya.

Arsitektur ikonik dengan bangunan mesjid berbentuk setengah lingkaran serta desain menara masjid yang kontemporer menjadi keunikan sekaligus kebanggaan tersendiri dari masjid yang berlokasi di wilayah Cimincrang Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Masjid ini merupakan masjid megah bergaya kontemporer yang dibangun di atas lahan seluas 25 hektare yang dilengkapi banyak fasilitas yang akan menjadikan masjid di kawasan Bandung Timur ini sebagai pusat edukasi Islam, wisata religi dan ruang interaksi publik representatif warga Jawa Barat bahkan ASEAN.

Masjid Aljabbar ini memiliki kapasitas sekitar 30.000 orang, dengan rincian 10.000 orang di area dalam dan 20.000 orang di area plaza.

Secara keseluruhan, Al Jabbar tidak hanya sekadar masjid. Proyek kedua dari bangunan tersebut adalah museum Rasulullah dan sejarah Islam nusantara serta Jawa Barat yang terletak di lantai dasarnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya menyebut pembangunan Masjid Raya Al Jabbar memiliki sejarah panjang sejak tahun 2015 yang saat itu menjadi Wali Kota Bandung. Masjid Raya Al-Jabbar juga merupakan perjalanan panjang selama kurun waktu lima tahun. Mulai dari pembebasan tanah tahun 2015, kemudian tahun 2017 mulai pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2022.

Emil, sapaan akrabnya, bertindak sebagai arsitek dari Masjid Raya Al Jabbar. Proses groundbreaking dilakukan di era Gubernur Ahmad Heryawan. Menurutnya, Desain masjid aljabbar ini paling rumit dari sedikitnya 50 masjid yang sudah didesain olehnya.

“Bukan kebetulan, masjid ini memiliki latar belakang matematis yaitu Al Jabbar dan juga Jabbar, bisa dikaitkan dengan singkatan dari Jawa Barat. Mari, kita makmurkan masjid ini,” ucapnya.
Selain itu, terdapat 27 pintu yang menyimbolkan 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang disimbolkan oleh desain batik setiap Kota dan Kabupatennya.

Masjid yang juga populer dengan sebutan ‘Masjid Terapung’ ini juga dikelilingi danau retensi sebagai penyerap air yang datang dari utara menuju selatan kawasan Kota Bandung.

Masjid Al Jabbar akan dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang diketuai langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Secara ex-officio wakil ketua DKM Al Jabbar juga akan dijabat oleh Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan ketua harian diisi oleh Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja. Kemudian pengurus DKM-nya yaitu perwakilan 27 aktivis muslim dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Gubernur Ridwan Kamil menargetkan untuk dua hingga tiga tahun pertama pengelolaan Masjid Al Jabbar masih menggunakan APBD Jabar. Namun tahun keempat masjid ini akan mandiri secara ekonomi.

Dari awal pembangunan, Masjid Al Jabbar memang sudah dikonsepkan mandiri ekonomi seperti halnya rumah sakit.

Pendapatan dari masjid nantinya tidak akan masuk ke APBD tapi langsung dikelola sendiri dan akan dikonsepkan seperti Masjidil Haram dari segi pengelolaan hingga memiliki pegawai yang mayoritas untuk warga lokal. *(Elisa Nurasri)