INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Widasari menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada bidang pertanian guna mendapatkan hasil pertanian maksimal di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Widasari, Selasa (10/1/2023).

Hadir pada kegiatan tersebut Camat Widasari Sidik Tri Hartono, Kepala UPTD Pertanian Widasari, Kepala BPP Widasari serta diikuti oleh para ketua Kelompok Tani seluruh Wilayah Kecamatan Widasari.

Dalam kesempatannya, Sidik Tri Hartono mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan Rakor ini adalah untuk menampung permasalahan yang selama ini dialami petani di wilayah Kecamatan Widasari serta memberikan informasi kepada petani mengenai distribusi Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) terutama urea bersubsidi.

Sidik Tri Hartono menambahkan, dalam kegiatan ini juga akan diberikan informasi mengenai pembuatan serta penggunaan Kartu Tani juga usaha tani. Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi e-wallet.

“Dengan menggunakan Kartu Tani, petani bisa mendapat kepastian ketersediaan pupuk di kios-kios yang telah ditunjuk untuk penyaluran pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam rakor ini juga diberikan sosialisasi mengenai pengendalian hama tikus dengan sistem gropyokan (Red: teknik pengendalian tikus sawah dengan melakukan pembongkaran lubang-lubang aktif sarang tikus) dan racun tikus.

Sidik Tri Hartono menyarankan kepada kelompok tani dalam pengendalian hama tikus agar menggunakan musuh alami seperti memanfaatkan kucing dalam memerangi hama tikus.

“Kepada kelompok tani untuk mencoba melatih dan memanfaatkan kucing dalam memerangi hama tikus,” ungkapnya.

Menurut Sidik Tri Hartono bahwa kegiatan Rakor ini sangat penting untuk hasil pertanian karena perencanaan dan kewaspadaan dini dalam menghadapi hama penyakit tanaman dapat dilakukan lewat rakor ini.

“Kegiatan ini sangat penting untuk hasil pertanian yang maksimal, karena perencanaan kebutuhan sarana pertanian dan kewaspadaan dini dalam menghadapi hama penyakit tanaman dapat dilakukan lewat kegiatan ini,” ujarnya.

Beliau berharap dengan pertanian yang tertata dan maju akan mewujudkan ketahanan pangan bagi NKRI.

“Saya berharap kedepan dengan pertanian yang tertata dan maju akan mewujudkan ketahanan pangan bagi NKRI,” harapnya. (Tim Publikasi Indramayu)

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Petani Desa Tugu bersama dengan perwakilan dari PT. Nindya Karya (Persero) melaksanakan kegiatan musyawarah yang difasilitasi oleh pihak kepolisian guna mencari solusi terkait dengan permasalahan saluran irigasi yang ada di Blok Talang Desa Tugu, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Senin (9/1/2023).

Bertempat di Kantor Desa Tugu, musyawarah tersebut dihadiri oleh Forkopimcam Lelea, Kepala Desa Tugu Zainal Arifin, Kabag Ops Polres Indramayu Kompol Ginting Sumantri beserta jajaran, Anggota DPRD Kab. Indramayu Fraksi Gerindra Muhamad Ali Akbar, PHPU BBWS Cimancis (Cimanuk Cisanggarung) Wildaniah, Kepala BPP Pertanian Kecamatan Lelea Suharto, Perwakilan Petani Desa Tugu Tarmo bersama 20 orang petani Desa Tugu.

Ginting Sumantri mengatakan, tujuan pihaknya memfasilitasi musyawarah ini adalah untuk mencari solusi terkait dengan adanya permasalahan tentang pengairan di Desa Tugu yang merupakan dampak dari adanya pembangunan proyek yang dikelola oleh PT. Nindya Karya (Persero).

“Kegiatan ini kami laksanakan guna mempertemukan kedua belah pihak antara petani dan pengelola proyek guna mencari solusi permasalahan irigasi,” ujarnya.

Selain itu, Muhamad Ali Akbar selaku perwakilan masyarakat menyampaikan, pembangunan proyek yang sedang berlangsung mengakibatkan terganggunya saluran irigasi sehingga debit air yang disalurkan melalui saluran irigasi untuk mengairi sawah tidak mencukupi.

“Dari hasil pengecekan di lapangan, debit air yang disalurkan untuk mengairi sawah masih belum mencukupi kebutuhan air sehingga masyarakat meminta agar pihak pelaksana proyek dapat menambah jumlah pipa (paralon) atau menggantinya ke yang lebih besar dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan air serta memperbaiki saluran tersier yang rusak dengan menggunakan excavator,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapangan PT. Nindya Karya (Persero) Yoga, dan Ragil selaku HSE PT. Nindya Karya (Persero) menuturkan, terkait masalah pipa (paralon) pengairan untuk sawah di Desa Tugu sudah dilakukan mediasi pada Jum’at (30/12/2022) di balai desa yang dihadiri pihak terkait. Saat ini, PT. Nindya Karya (Persero) sedang melakukan pencarian valve di Jakarta untuk proses penambahan pipa tersebut.

“Kami sudah mempersiapkan jumlah penambahan pipa namun masih ada kekurangannya sehingga masih menunggu,” imbuhnya.

Sementara itu KBO Sat Intelkam Polres Indramayu Iptu Agus Suwartono berpesan kepada masing-masing pihak yang hadir untuk dapat menerima saran dan masukan sehingga dapat diperoleh solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Dilaksanakannya kegiatan musyawarah ini diharapkan dapat menemukan hasil untuk kepentingan masyarakat dan tidak memberatkan pihak PT. Nindya Karya (Persero),” pesannya.

Hal senada juga disampaikan Camat Lelea, Achmad Fauzie Romdhon yang turut mengikuti jalannya musyawarah. Achmad Fauzie mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menemukan solusi terbaik yang dapat menyelesaikan apa yang selama ini dikeluhkan warga. Dirinya berharap agar hasil dari musyawarah ini dapat segera direalisasikan untuk mencegah adanya gejolak yang timbul di masyarakat.

Dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan diperoleh sebuah surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak yang berisi perbaikan dan normalisasi irigasi tersier, penambahan pipa, serta perbaikan jembatan. Setelah musyawarah selesai, kedua belah melakukan pengecekan ke lokasi saluran irigasi guna meninjau kondisi yang ada. (Diskominfo Indramayu)

CIKARANG PUSAT (Aswajanews.id) – Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bekasi, di Desa Pasirtanjung Cikarang Pusat, pada Senin (09/01/2022) malam.

Dalam monitoring tersebut Kakanwil Kemenkumham Jabar, melakukan pengontrolan di seluruh area pelayanan, blok hunian dan area kegiatan kerja Lapas Kelas IIA Cikarang.

Selain itu, Andika Dwi Prasetya memberikan pengarahan dan penguatan tugas dan fungsi bagi petugas pemasyarakatan sekaligus monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cikarang.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat menjalin silaturahmi antara Kanwil dengan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan keluarga besar,” ujarnya.

Andika menambahkan, Lapas Cikarang memiliki potensi yang harus dijaga, tidak hanya menjadi icon tetapi menjadi unggulan demi mewujudkan 8 Resolusi Menkumham Tahun 2023.

“Masing masing Kasi dan Kasubsi, baik di Lapas Cikarang maupun Bapas Bekasi, pada Februari nanti diminta untuk mempresentasikan inovasi terkait tugas pokok dan fungsi,” jelasnya

Lapas Cikarang dan Bapas Bekasi, lanjutnya, tidak hanya berkoordinasi, tetapi ke depannya diharapkan bisa berkolaborasi dengan lapas/rutan di seluruh indonesia. Salah satunya, dapat menggunakan produk unggulan dari Lapas Cikarang seperti set lunch box.

Andika berharap, kunjungannya ke Lapas Cikarang diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kedisiplinan petugas pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Cikarang. *(Kontributor : Tata Jaelani)

CIKARANG PUSAT (Aswajanews.id) – Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mengantisipasi kejadian keracunan makanan mengandung nitrogen cair atau LN2 dengan menerbitkan surat edaran terkait pelaporan darurat medis menyusul temuan kasus di beberapa daerah.

“Pemerintah pusat menetapkan kasus keracunan makanan ini sebagai kejadian luar biasa, maka kami segera lakukan langkah antisipasi,” kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Senin (9/11).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menerbitkan surat edaran bernomor KS.02.02.00714/DINKES/2022 tentang pelaporan kasus kedaruratan medis dalam penggunaan nitrogen cair pada makanan.

Alamsyah mangatakan edaran ini menindaklanjuti surat Kementerian Kesehatan RI nomor SR:01.07/111.5/67/2023 tanggal 3 Januari 2023, perihal kedaruratan medis dalam penggunaan nitrogen cair pada makanan.

Alamsyah menjelaskan, kejadian luar biasa ini diawali konsumsi jajanan pasar ciki kebul (cikbul) nitrogen yang mengakibatkan kasus keracunan khususnya pada anak.

Pihaknya merespon dengan menjalankan fungsi pelaporan serta pemantauan terhadap kemungkinan terjadi kasus serupa di wilayah Kabupaten Bekasi.

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi diminta untuk melaporkan apabila terdapat temuan kasus keracunan pangan cikbul tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi membuka layanan pelaporan melalui Tim Surveilans di nomor 085817417568 (Andi Suhandi) atau Tim Kerja Pelayanan Rujukan Lain Dinkes Kabupaten Bekasi di nomor 0821116888973 (Ece Sucipto).

Pihaknya juga melakukan pemantauan kasus secara intensif sebagai tindak lanjut temuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait 28 kasus keracunan yang dialami anak-anak di wilayah Tasikmalaya dan Kota Bekasi.

Alamsyah merinci dari total 28 kasus keracunan itu, delapan pasien disebut bergejala, 19 tanpa gejala, dan sisanya langsung dirujuk ke sejumlah rumah sakit terdekat.

Di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan 24 kasus dengan tujuh kasus bergejala, 16 tanpa gejala, dan satu dirujuk ke rumah sakit. Sementara di Kota Bekasi empat kejadian dengan satu pasien bergejala dan tiga tanpa gejala. Pasien yang keracunan berusia empat hingga 13 tahun.

“Semoga di Kabupaten Bekasi tidak ada gejala seperti keracunan cikbul ini, dan waspada untuk orang tua selalu mengawasi anak agar tidak jajan sembarangan,” terangnya. *(Kontributor : Andre M Jafar)

JEDDAH (Aswajanews.id) – Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.

Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Dalam kesempatan itu, Menag juga menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salman dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah, Minggu (8/1/2023).

“Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” sambungnya.

Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.

“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji,” tegas Menag. “Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” lanjutnya.

Tambahan Kuota

Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.

“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Gus Men.

Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan,” tuturnya.

“(Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” sambungnya.

Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga,” jelas Tawfiq.

“Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” katanya lagi.

Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.

Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (Sumber : Humas Kementerian Agama RI)

KABUPATEN CIREBON (Aswajanews.id) – Sebanyak 871 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, akan memasuki masa pensiun. Jumlah tersebut, termasuk juga para ASN yang akan memasuki pensiun pada akhir tahun ini.

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag mengatakan bahwa pada hari ini, pihaknya menyerahkan surat keputusan pensiun kepada sejumlah ASN tersebut. Dengan diserahkannya surat keputusan pensiun saat ini, akan lebih mempercepat proses administrasi, bagi ASN yang akan pensiun pada akhir tahun nanti.

“Walaupun pensiunnya bukan bulan ini, tapi diserahkannya sekarang. Biar nanti ketika sudah masuk masa pensiun, bisa langsung pensiun,” ujar Imron saat menghadiri acara Pembekalan dan Penyerahan Surat Keputusan Pensiun bagi Calon Purna Bhakti PNS Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Kamis (5/1/2023).

Imron berharap, bahwa pensiun adalah hanya sekadar administrasi belaka. Namun pengabdian terhadap masyarakat, tetap dilaksanakan dan dilanjutkan. Karena menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan figur-figur terbaik dilingkungannya.

Selain itu, Imron juga meminta kepada selurun ASN yang memasuki masa pensiun, untuk tetap membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon. Para pensiunan ASN ujar Imron, harus menjadi contoh masyarakat, untuk bisa bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon lebih baik.

“Para pensiunan ASN ini, harus bisa menjadi contoh masyarakat dan harus tetap membantu Pemkab Cirebon,” kata Imron.

Menjelang masuknya tahun politik, Imron juga berpesan kepada seluruh pensiunan ASN, untuk bisa membimbing dan membina masyarakat sekitarnya, untuk tidak terpecah belah, karena adanya perbedaan pilihan atau pandangan.

Imron menuturkan, tahun politik menjadi waktu yang cukup rawan terjadinya perpecahan dan perselisihan antar masyarakat. Oleh karena itu, ia sangat berharap peran dari para pensiunan ASN ini, untuk bisa menjaga kondusivitas ditengah masyarakat.

“Pensiunan ASN ini harus menjadi contoh perubahan dan perekat bangsa, terutama menjelang tahun politik,” kata Imron.***

CIANJUR (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo menyambut Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat dalam rangka mengecek progres penanganan dampak gempa Cianjur, Rabu (04/01/2023).

Dengan menempuh perjalanan darat, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan rombongan berangkat dari Kediaman Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat menuju Kab. Cianjur.

Agenda kunjungan kerja Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin ke Jawa Barat diawali dengan  mengunjungi Pesantren Al-Bahjah Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kebupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kedatangan Wapres disambut oleh Pangdam III/Slw, Wakil Gubernur Jabar, Wakapolda Jabar, Danrem 061/SK, Kabinda Jabar, Dandim 0608/Cjr, Bupati Cianjur, Kapolres Cianjur, Danyonif Raider 300/BJW, Danyonif 310/KK, Danyonif 315/ GRD serta Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cianjur. Pada kesempatan tersebut Wapres melakukan peninjauan renovasi Ponpes akibat gempa dan menyerahkan bantuan rekontruksi 69 Ponpes terdampak gempa Cianjur dari BAZNAS.

Selepas dari Ponpes Al-Bahjah, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin melanjutkan kunker ke Kampung Gunung Lanjung 2 RW 07, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan disambut Menteri Sosial RI, Camat Cugenang, dan Kepala Desa Cijedil.

Di Kampung Gunung Lanjung 2 tersebut, Wapres melaksanakan peninjauan korban terdampak gempa bumi serta membagikan bantuan sembako dan bantuan dari Kementerian Sosial bagi korban yang meninggal dunia sebesar 15 juta rupiah kepada 105 orang ahli waris. Bantuan diberikan secara simbolis kepada 5 orang perwakilan. Selain itu juga diserahkan bantuan kepada Pemda Kab. Cianjur sebesar 9 miliar rupiah.

Selanjutnya Wapres dan rombongan menuju ke tempat relokasi pembangunan Rumah Khusus Tahan Gempa (RTG) Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) bagi Warga korban Gempa Bumi di Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, kehadiran Wapres disambut oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Terkait progres pembangunan RTG per tanggal 3 Januari 2023 di Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku, sebanyak 188 unit lokasi siap bangun, 164 unit RISHA terinstal lengkap, 164 unit tertutup atap dan 91 unit selesai 100%. Sedangkan capaian progres RTG di Ds. Murnisari Kec. Mande yaitu 43 unit lokasi siap bangun, 14 unit RISHA terinstal lengkap dan 4 unit tertutup atap.

Rangkaian kegiatan Wapres di wilayah Kab. Cianjur diakhiri dengan melaksanakan transit di Istana Kepresidenan Cipanas Jl. Raya Cipanas No. 105 Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Kehadiran Pangdam III/Slw yang juga sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) selama Kunker Wakil Presiden RI di Provinsi Jawa Barat (Kab. Cianjur) adalah untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama berlangsungnya Kunker tersebut.

Sejak H-1 sampai dengan selesainya rangkaian kegiatan kunjungan kerja Wapres ke Kab. Cianjur, Pangdam III/Slw terus memantau pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh prajurit TNI dan Polri serta unsur instansi terkait lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas, selama kegiatan berjalan dengan aman. (Tarunah/Elisa Nurasri)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Bermula dari kepeduliannya terhadap kesehatan hewan, Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo ciptakan mobil klinik hewan. Ide cemerlang ini mendapat support dari dokter senior, drh. Anang Dwiatmoko dengan langsung memberikan pendampingan dalam pembuatan mobil klinik hewan tersebut.

Hal tersebut dibenarkan Kapendam III/Slw saat dikonfirmasi via telepon seluler kepada awak media, Jum’at (06/01/2023).

“Mobil jenis Van direnovasi dengan apik oleh teknisi berpengalaman di bawah arahan Pangdam III/Slw dan drh. Anang Dwiatmoko menjadi mobil klinik hewan,” ujar Kapendam.

Lanjutnya, mobil klinik hewan inovasi Pangdam III/Slw, dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti kamar mandi dan bathtub, juga beberapa perlengkapan lainnya seperti kulkas, mikroskop, alat USG, meja operasi, tiang infus, serta beberapa laci yang digunakan untuk menyimpan obat – obatan dan storage untuk keperluan klinik.

Selain itu, sambung Kapendam, mobil klinik hewan juga dilengkapi medical check up, vaksinasi dan steril sehingga model layanan ini banyak diminati oleh konsumen.

Sementara itu, Anang Dwiatmoko selaku dokter hewan senior dalam operasional mobil klinik hewan tersebut didampingi oleh dua dokter hewan muda yakni Kania Rifa Iradatya dan Kharisma Dwi Veteriananta.

“Tujuan kami mendirikan ini karena masih banyak daerah atau area yang belum terjamah pelayanan dokter hewan sehingga dengan mobil klinik hewan ini bisa mendekatkan atau memudahkan klien di daerah atau area tersebut mendapatkan pelayanan untuk kesehatan hewan kesayangannya,” ujar Anang Dwiatmoko.

Pangdam berharap mobil klinik hewan ini dapat membantu mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan hewan piaraannya tanpa harus mendatangi tempat pelayanan kesehatan hewan. (Tarunah/Elisa Nurasri)