PAPUA (Aswajanews.id) – Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua merupakan landasan hukum pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua. Sesuai Inpres tersebut, Komando Operasi (Koops) TNI HABEMA beserta seluruh Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG, aktif melaksanakan pengamanan wilayah guna mengimplementasikan tugas dukungan pengamanan.

Situasi keamanan yang stabil dan kondusif merupakan target yang harus diraih dari pelaksanaan tugas pengamanan wilayah. Hal ini menjadi penting mengingat masih terdapat gangguan keamanan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap terjadi di wilayah Papua. Gangguan keamanan OPM tentu menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Dalam rangka mewujudkan situasi keamanan yang stabil dan kondusif, Koops HABEMA memiliki kegiatan-kegiatan Teritorial yang salah satu diantaranya diwujudkan dalam bentuk Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil). Melalui kegiatan Bintahwil tersebut, Koops HABEMA berupaya mewujudkan ruang, alat dan kondisi kejuangan yang tangguh dan mampu menjaga situasi keamanan yang stabil dan kondusif secara mandiri oleh seluruh pihak, termasuk warga masyarakat.

Implementasi kegiatan Bintahwil Koops HABEMA telah terlihat dalam pengucapan beberapa ikrar, baik ikrar kembali ke NKRI oleh para simpatisan OPM maupun ikrar para warga melawan OPM di Distrik Sugapa pada awal bulan September 2024 yang lalu.

Lebih lanjut, pada hari Rabu (18/9) Satgas jajaran Koops HABEMA telah menerima laporan warga masyarakat Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Laporan tersebut menjelaskan tindakan para warga Mamba yang telah berhasil membatasi ruang gerak OPM di wilayahnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh para warga masyarakat Mamba yang telah berikrar melawan OPM. Selanjutnya, para warga menindaklanjuti ikrarnya dengan membakar habis sebuah Honai yang selama ini digunakan sebagai tempat transit OPM sebelum melancarkan aksi gangguan di wilayah Distrik Sugapa.

“Inisiatif warga Kampung Mamba melaksanakan tindakan Bintahwil untuk membatasi ruang gerak OPM di wilayahnya, merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas TNI melaksanakan dukungan pengamanan melalui kegiatan Bintahwil, dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua,” ungkap Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, pasca menerima laporan pelaksanaan kegiatan. (Sumber : Dansatgas Media HABEMA)

KAB. BANDUNG (Aswajanews.id) – Gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 yang terjadi pada Rabu (18/9/2024) pukul 09.41 WIB di Bandung Selatan, yaitu Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Pangalengan, mengakibatkan sejumlah rumah, bangunan dan fasilitas umum rusak.

Gempa pun dirasakan di sejumlah wilayah seperti Majalaya, Banjaran, Baleendah dan Cileunyi Kabupaten Bandung. Termasuk di Lembang, Parompong, Bandung Barat; serta hingga ke Garut bagian selatan.

Wakil Bupati yang juga Calon Bupati Bandung Sahrul Gunawan bersama anggota DPR RI Dapil Jabar 2, H Dadang M Naser gerak cepat (Gercep) meninjau lokasi kejadian gempa yang berada di Kecamatan Kertasari.

Saat meninjau lokasi gempa Sahrul Gunawan, merasa prihatin dan berbelanja sungkawa atas terjadinya gempa yang menimpa selatan Kabupaten Bandung. Melihat kondisi seperti itu Wakil Bupati Bandung, pun dengan sigap membantu para korban dan memberikan makanan, serta menunggu tenda darurat dari BPBD Kab. Bandung.

Dalam kesempatan itu, Sahrul Gunawan sempat berbincang dengan korban gempa di Desa Tarumajaya Kec. Kertasari, dan melihat data bangunan yang rusak, serta menyapa warga yang terdapat gempa bumi.

Dalam pendataan sementara tempat tinggal yang mengalami rusak berat sebanyak 6 unit, rusak ringan 358 unit, rusak sedang 205unit dan serta beberapa sarana ibadah. Gempa bumi yang mengguncang Kab. Bandung dan Kab. Garut dengan kekuatan 5 sekala Richter, sempat membuat warga panik dan karena terjadi di saat pagi, saat anak-anak belajar serta warga sedang bekerja.

Sahrul Gunawan, saat ditemui awak media di lokasi gempa di Desa Tarumajaya Kec. Kertasari, Rabu (19/09), mengatakan, ini merupakan gempa yang sangat dahsyat untuk wilayah Kab. Bandung, dan kita perlu sesegera mungkin memberikan pertolongan dan bantuan, bagi masyarakat yang terkena gempa.

“Saya sebagai bagian dari pemerintah Kab. Bandung, berkewajiban untuk mengetahui warga saya yang terdampak gempa. Dan saya pun wajib menolong serta membantu masyarakat saya. Saya akan berkoordinasi dengan Bupati serta BPBD, untuk segera mungkin memberi bantuan makanan dan tenda darurat,” ungkapnya.

“Ini adalah musibah dan kita selaku umat muslim wajib untuk membantu saudara kita yang terkena gempa bumi di Kec. Kertasari dan Pangalengan. Mari kita bantu bergotong royong, memberikan bantuan semampu kita, dan dari pemerintah Kab. Bandung insyaalloh ada bantuan,” ujarnya. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Pemerintah resmi meluncurkan sertipikat tanah elektronik pada 4 Desember 2023 lalu. Dengan adanya peluncuran ini, sertipikat tanah yang sebelumnya berbentuk cetak kini tersedia dalam bentuk elektronik.

Salah satunya fungsi dari sertipikat elektronik ini yaitu  menjamin keamanan data dan dokumen serta transparansi proses layanan.

Pengertian Sertipikat Elektronik

Mengutip situs resmi Kementerian ATR/BPN, Selasa (17/9//2024), pengertian dokumen elektronik adalah:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan demikian, sertipikat elektronik (sertipikat-el) adalah sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik.

Ketentuan Sertipikat Elektronik

Penerapan sertipikat elektronik oleh Kementerian ATR/BPN berdasarkan pada landasan hukum Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Beberapa hal yang harus diketahui tentang sertipikat elektronik, meliputi:

– Sertipikat Hak Atas Tanah yang tadinya terdiri dari beberapa warna dan lembar halaman, sekarang dengan format Sertipikat Elektronik yang tersimpan dalam brankas elektronik pemegang hak.

– Salinan Resmi Sertipikat Elektronik dapat dicetak pada kertas spesifikasi khusus (secure paper) di Kantor Pertanahan dengan format 1 (satu) lembar bolak balik.

– Pemegang hak dapat mengakses brankas elektronik melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

– Bagi pemegang hak yang belum memiliki/terkendala dalam memanfaatkan akun aplikasi Sentuh Tanahku, Kantor Pertanahan akan membantu untuk mendaftarkan akun.

– Bagi masyarakat yang akan mengganti Sertipikat Analog menjadi Sertipikat Elektronik, dapat mengajukan permohonan Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama ke Kantor Pertanahan.

– Penerapan Sertipikat Elektronik saat ini hanya dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang sudah Implementasi Penerbitan Sertipikat Elektronik pada Layanan Perta

Adapun manfaat diberlakukannya sertipikat  secara elektronik yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah.
2. Lebih menjamin pengelolaan arsip dan warkah pertanahan.
3. Menjalankan fungsi mitigasi atas bencana alam, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.
4. Mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan hingga 80%.
5. Mempersempit ruang gerak mafia tanah dengan digitalisasi dari layanan elektronik.
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan transaksi elektronik yang dinilai akan berperan besar di zaman teknologi maju ini. *(Bambang K)

BANDUNG (aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., menghadiri acara CNN Indonesia Awards yang digelar di Trans Hotel Convention Center Bandung, Selasa (17/09/2024).

CNN Indonesia Awards merupakan sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Kementerian, BUMD, BUMN, Swasta maupun Individu yang telah menunjukkan komitmen dan kinerja luar biasa dalam tata kelola yang baik (good governance).

Penerima penghargaan CNN Indonesia Awards dipilih melalui proses seleksi yang independen oleh dewan juri yang terdiri dari pakar dan praktisi tata kelola. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi pihak lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam III/Slw mendapat penghargaan Special Awards pada nominasi Outstanding Military Leadership in Defense & Security. Kriteria penghargaan tersebut diberikan bahwa dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., mengemukakan tentang pentingnya menjaga kenyamanan masyarakat selama masa kampanye dan diharapkan tidak ada kegiatan yang meresahkan warga, demi Pilkada yang tertib dan damai.

Kepada awak media Pangdam III/Slw menyampaikan kebanggaannya dan mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan dari CNN yang pertama kali diterima oleh Kodam III/Slw.

“Ini merupakan motivasi dan sebagai penyemangat buat Kodam III/Slw untuk berkolaborasi bersama-sama membangun Jawa Barat menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tutur Pangdam. (Pendam III/Siliwangi)

CIAMIS (Aswajanews.id) – Giatan bakti buat masyarakat desa Payungagung sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Ciamis yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas di wilayah tersebut. Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sebagai lokasi pelaksanaan program-program potensi yang dimilikinya dalam berbagai sektor pembangunan yang berkualitas.

Muhamad Aris Nasution, pria kelahiran Ciamis, 8 Juni 1973 sekilas berkisah tentang dirinya kepada awak media Pelitaindo News. Beliau pun mulai bercerita tentang dirinya. “Saya turun ke pemerintahan, awalnya di kepala wilayah selama delapan tahun dan setelah itu mengingat dan menimbang warga masyarakat mulai melihat kinerja saya selaku kepala wilayah dianggap mumpuni,” tuturnya, Selasa (17/09/2024).

Menurutnya, untuk menyelesaikan pekerjan setelah kepala desa yang dulu karena orientasinya beliau banyak yang harus di tata kembali dari situlah motivasi ia ingin menyelamatkan aparatur atau pemerintah desa lebih baik.

Lanjutnya, karena memang latar belakang keluarga di pemerintahan dirinya sudah terbentuk karena dulu ayahnya mantan TNI di tahun 1979 sudah menjadi kepala desa Payungagung selama dua periode. Peran Ayahnya pula yang memekarkan Payungagung dan Payungsari di tahun 1986.

M. Aris Nasution menjelaskan tahun anggaran 2024, mulai dari tahap satu sampai dengan tahap dua semua pekerjan diawali dengan Musdus, ditindaklanjuti dengan Musdes, masuk di RKP desa ditetapkan dan pelaksanaan pencairan dana desa masuk dan tersusun di semua dusun dan di desa.

“Kami terbagi tujuh dusun dan dana desa itu disebar biar pemeratan pekerjan diterima oleh masyarakat desa kami. Karena dari dana negara yang sudah digelontorkan ke dana desa masyarakat bisa menikmati hasil dari infrastruktur, pemberdayan, ketahanan pangan dan kesejahtraan dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

“Terutama untuk fasilitas umum, dapat menunjang prekonomian lebih maju, penunjang pendidikan, penunjang kesehatan dan itu menjadi orientasi buat saya sebagi kepala desa,” imbuhnya.

Secara geografis Desa Payungagung terletak di wilayah pengunungan, untuk area pesawahan itu kurang dan secara otomatis potensi pertanian holtikultura mayoritas penduduknya sebagai petani Perkebunan. Desa Payungagung pernah menjadi juara perkebunan cengkih dan yang sekarang yang sedang dikembangkan untuk perkebunannya adalah pala, alpukat, berikut duren, untuk ketahanan pangan ada tanah tirissarah desa dikelola masuk keketahan pangan.

Sementara untuk pengelolaan kebun alpukat, ada perusahan investor yang masuk dengan luas area 30 hektar. Keinginan dari Perusahaan, Ciamis Utara dijadikan sebagai Kawasan perkebunan alpukat, wilayahnya antara Payungagung dan Tangerraharja dan itu sudah berjalan empat tahun.

“Alhamdulialah masyarakat kami dibimbing dan dibina salah satunya di tanah Titisara desa membangun dengan bantuan ketahanpangan dan pastinya dapat meningkatkan PAD desa,” tegasnya.

“Harapan saya sebagai kepala desa Payungagung, dari pemerintah Kabupaten Ciamis mendorong penuh kepada pemerintah desa bekerjasama untuk membangun Tatar Galuh untuk lebih maju dan sejahtera untuk menumbuhkan perekonomian di masyarakat,” pungkasnya. (Nana S)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Pansus angket Haji DPR RI menemukan terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan haji 2024. Pansus mengungkapkan kuota haji tambahan diputuskan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sendiri.

Hal itu diketahui saat Pansus Haji DPR bertolak ke Arab Saudi, sejak 11-15 September 2024. Mulanya, anggota Pansus Haji Marwan Jafar mengatakan salah satu temuan masalah haji ialah terkait layanan catering.

“Banyak catering yang tidak menyajikan menu nusantara, sehingga jamaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusuk. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama. Banyak catering yang mengirimkan makanan cepat saji. Selain itu perusahaan yang ditunjuk Kemenag juga sangat tertutup, Dapurnya tidak terstandar. Patut diduga ada pat gulipat ini menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jamaah” kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Marwan mengatakan ada pula masalah terkait pemondokan jamaah. Di mana, pemenang tender tidak menjalankan sendiri kontrak penyediaan pemondokan, melainkan disubkan ke perusahaan lain.

Kemudian, perusahaan itu juga melakukan subkan kembali ke perusahaan lokal. Dia mengatakan hal itu lantas menjadi penyebab penumpukan jamaah saat wukuf dan jauhnya lokasi pemondokan jamaah.

Marwan menyampaikan saat adanya penambahan kuota 20.000 jamaah, Amirul Haji Arab Saudi terbuka dan berkomitmen menyediakan tambahan lokasi wukuf. Selain itu, dia mengatakan pemerintah Arab Saudi juga menghargai pemerintah Indonesia sebagai salah satu mitra penting.

“Namun pemerintah Saudi tidak pernah membagikan komposisi kuota haji. Hanya memberikan kuota haji dalam bentuk gelondongan yaitu 20.000. Pembagian secara teknis dilakukan oleh pihak terkait dari Indonesia dituangkan dalam MoU dan diinput dalam e-hajj berdasarkan kesepakatan tersebut. Inisiasi pembagian kuota berasal dari pihak Kemenag RI,” jelasnya.

“Jadi tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Haji yang mengatakan keputusan membagi 50:50% karena didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Marwan menyampaikan terdapat dokumen perjanjian yang bermasalah. Salah satunya ialah KUH tidak transparan.

“Janggal, asal-asalan tidak sesuai dengan komitmen dan perusahaan pemenang tidak menjalankan komitmen yang tertulis. Banyak perusahaan pemenang tender yang wan prestasi tapi tetap digunakan. Intinya KUH Arab Saudi sangat buruk kinerjanya,” ungkap dia.

Dia pun lantas meminta agar penegak hukum menyelidiki pelaksanaan haji 2024. Menurutnya, pelaksanaan haji kerap mengalami banyak masalah dari tahun ke tahun.

“Saya meminta penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji 2024 demi perbaikan layanan haji,” tuturnya.

“Selain itu pelaksanaan ibadah haji ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar lebih dari Rp 8 triliun. Semakin tahun semakin banyak masalah dan penyelenggara hanya berorinetasi keuntungan, bukan layanan jamaah,” imbuh dia. *(Sumber: detik)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Anggota Pansus Angket Haji DPR RI, Marwan Jafar membeberkan sejumlah temuan dari kunjungan tim pansus ke Arab Saudi sejak 11 hingga 15 September 2024.

Dalam kunjungannya itu, pansus bertemu dengan beberapa saksi; Konjen, KUH Arab Saudi, hingga masyair.

Setelah bertemu dengan Pansus Haji secara maraton, Pansus haji menemukan banyak masalah mulai akomodasi, katering, transportasi, dan lain sebagainya.

“Banyak katering yang tidak menyajikan menu nusantara, sehingga jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk,” kata Marwan kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Hal ini, menurut Marwan, tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

“Banyak katering yang mengirimkan makanan cepat saji. Selain itu perusahaan yang ditunjuk Kemenag juga sangat tertutup. Dapurnya tidak terstandar. Patut diduga ada ‘pat-gulipat’, ini meguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah,” kata dia.

Masalah lainnya yang ditemukan, lanjut Marwan, yakni pemondokan jemaah.

Diungkapkannya, pihaknya menemukan pemenang tender tidak menjalankan sendiri kontrak penyediaan pemondokan jemaah haji, tetapi dialihkan atau subkontrakkan ke perusahaan lain.

“Hal inilah yang menyebabkan penumpukan jemaah saat wukuf ataupun jauhnya lokasi pemondokan jemaah,” ujar Marwan.

Ia melanjutkan, semula saat ada penambahan kuota 20 ribu jamaah, pihak Arab Saudi sangat terbuka dan berkomitmen menyediakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya.

“Pemerintah Arab Saudi sangat menghargai pemerintah Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan pemilik jemaah dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pemerintah Saudi tidak pernah membagikan komposisi kuota haji,” kata dia

“Pemerintah hanya memberikan kuota haji dalam bentuk gelondongan, yaitu 20.000. Pembagian secara teknis dilakukan oleh pihak terkait dari Indonesia dituangkan dalam MoU dan diinput dalam e-hajj berdasarkan kesepakatan tersebut. Inisiasi pembagian kuota berasal dari pihak Kemenag RI. Jadi tidak benar keterangan yang disampaikan oleh dirjen Haji yang mengatakan keputusan membagi 50:50 persen karena didesak oleh pemerintah arab saudi. Tidak sama sekali benar,” kata Marwan.

Selain itu, Marwan mengatakan banyak dokumen perjanjian yang mencurigakan, di antaranya kantor urusan haji (KUH) di Arab Saudi yang tidak transparan dan perusahaan yang diragukan kredibilitasnya.

“Janggal, asal asalan, tidak sesuai dengan komitmen dan perusahaan pemenang tender tidak menjalankan komitmen yang tertulis. Banyak perusahaan pemenang tender yang wanprestasi, tapi tetap digunakan. Intinya, KUH Arab Saudi sangat buruk kinerjanya,” ujar Marwan.

Marwan pun meminta penegak hukum untuk menyelidi kasus pelaksanaan haji 2024 untuk perbaikan layanan haji.

“Selain itu, pelaksanaan ibadah haji ini menggunakan anggaran negera yang sangat besar lebih dari Rp8 triliun. Semakin tahun semakian banyak masalah dan penyelenggara hanya berorinetasi keuntungan, bukan layanan jamaah,” tandasnya. *(Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, Marwan Jafar meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pelanggaran pada pelaksanaan haji 2024.

“Saya meminta penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji 2024 demi perbaikan layanan haji,” kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Marwan mengatakan pelaksanaan haji ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar lebih dari Rp8 Triliun.

Sementara, menurutnya semakin tahun kian banyak permasalahan. Bersamaan, ia menilai penyelenggara juga hanya berorientasi pada keuntungan, bukan layanan jemaah.

Marwan menyampaikan Pansus Haji 2024 melawat ke Arab Saudi pada 11-15 September 2024. Dalam lawatannya, Pansus haji juga menemukan banyak masalah mulai Akomodasi, katering, hingga transportasi.

Marwan mengatakan salah satu yang disorot ialah permasalahan layanan catering tidak beres. Dalam kunjungannya, Pansus Angket haji bertemu dengan beberapa saksi; Konjen, KUH Arab Saudi, hingga masyair.

Ia menyampaikan banyak katering yang tak menyajikan menu nusantara. Banyak katering yang menyediakan makanan cepat saji.

“Patut diduga ada patgulipat ini menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah” ucap dia.

Lalu, masalah lainnya juga soal pemondokan jemaah. Menurutnya, pemenang tender tak menjalankan sendiri kontrak penyediaan pemondokan jemaah namun di subkan ke perusahaan lainnya, lalu mensubkannya lagi ke perusahaan lokal. Hal itulah yang kata Marwan menyebabkan penumpukan jemaah saat wukuf ataupun jauhnya lokasi pemondokan jamaah.

“Ketika ada penambahan kuota 20.000 jemaah, amirul haji Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menyediakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya,” kata dia.

“Jadi tidak benar keterangan yang disampaikan oleh dirjen Haji yang mengatakan keputusan membagi 50:50 persen karena didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyebut banyak dokumen perjanjian yang tak beres. KUH yang tak transparan, janggal, dan asal-asalan.

“Banyak perusahaan pemenang tender yang wanprestasi tapi tetap digunakan,” ujar Marwan.

*(Sumber : CNN Indonesia)

MAJALENGKA (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk menyelamatkan dan menertibkan aset daerah yang selama ini tidak terkelola dengan baik.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah di berbagai wilayah Majalengka,” kata Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Senin (16/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa banyak aset milik pemerintah daerah yang harus segera ditertibkan, untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Menurutnya, program penertiban aset ini sangat penting karena jika dikelola dengan baik, aset tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Majalengka.

Dalam beberapa kesempatan, Pemkab Majalengka telah berhasil menyelamatkan aset penting, termasuk bidang tanah yang telah bertahun-tahun tidak terselesaikan kepemilikannya.

Berdasarkan audit pada 2023, kata Dedi, total nilai Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Majalengka mencapai Rp7,65 triliun yang meliputi tanah, bangunan, peralatan, dan aset tetap lainnya.

“Dengan kerja sama antara Pemkab Majalengka dan Kejari, kami optimistis dapat menyelamatkan aset daerah yang bermasalah, baik karena sertifikat ganda maupun pengelolaan yang tidak sesuai aturan,” ujar Dedi.

Sementara itu Kepala Kejari Majalengka Wawan Kustiawan menyampaikan kalau pihaknya telah menemukan sejumlah permasalahan terkait aset daerah, termasuk adanya sertifikat ganda di Kecamatan Sindang dan Argapura.

Permasalahan tersebut, lanjut dia, bisa diselesaikan dengan baik sehingga kepemilikan aset itu kini berada di tangan Pemkab Majalengka.

“Setelah dilakukan penelusuran bersama badan pertanahan setempat, kami menemukan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat dengan sertifikat ganda. Sertifikat tersebut kami batalkan, sehingga tanah tersebut kembali menjadi milik pemerintah,” tuturnya.

Ia menyebutkan pendampingan hukum dari Kejari sangat penting, untuk memastikan proses penyelesaian aset berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Wawan menambahkan permasalahan aset yang sering muncul di Majalengka meliputi aset tidak terdaftar dengan baik, berpindah tangan tanpa dasar hukum, hingga aset yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya.

“Kami berharap dengan kolaborasi ini, aset milik negara khususnya Pemkab Majalengka bisa diselamatkan,” ucap dia. (*)