Jakarta (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan masyarakat untuk melaksanakan mudik pada perayaan Lebaran pada tahun ini. Meski demikian, kata dia, pemerintah akan memberikan syarat vaksin booster bagi masyarakat yang ingin kembali ke kampung halamannya.

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan,” ujar Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/3/2022).

“Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kepala Negara mengatakan bahwa saat ini situasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin membaik. Sehingga membawa optimisme dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

“Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan,” kata dia.

Jokowi pun mempersilahkan umat muslim di Indonesia melakukan ibadah Sholat Tarawih berjamaah di masjid dan mushola seperti sebelum mewabahnya pandemi Covid-19. (Biro Pers Setpres)

Semarang (Aswajanews.id) – Laporan keuangan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah, mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Kemandirian fiskal yang bagus itu didorong untuk lebih ditingkatkan, karena potensi besar yang dimiliki oleh Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus,” kata anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, seusai menerima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, dan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Senin (28/3/2022).

Nyoman Adhi menjelaskan, ada tiga alasan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah bagus. Pertama, penduduknya saat ini didominasi oleh milenial, gen Z, dan post gen Z, yang menuntut layanan sedigital mungkin. Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dal aktivitas investasi dan perdagangan ekspor impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jawa Tengah yang sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran.

“Hanya perlu, salah satunya, menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi, yang kemudian kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik, sekaligus juga untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah di Jawa Tengah,” terangnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mendapatkan peringkat WTP dan itu juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di wilayahnya. Sementara, untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, ia sepakat dengan apa yang diungkapkan Nyoman Adhi.

“Sebenarnya yang disampaikan beliau betul. Kita kan ada sistem SPBE (sistem permintaan berbasis elektronik) itu mulai dilaksanakan. Terus kemudian kita sendiri kalau provinsi sudah ada GRMS, basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi,” bebernya.

Optimalisasi itu, lanjut Ganjar, misalnya terkait potensi pendapatan yang saat ini sumber terbesarnya adalah pajak. Pengoptimalan pendapatan itu sekarang harus mulai digenjot, dengan pemanfaatan aset daerah.

“Aset ini ada dua dan selalu ada catatan dari BPK. Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki, sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kita bereskan. Kedua, pemanfaatannya. Inilah yang menurut saya sekarang kreativitasnya tidak lagi sekadar disewakan. Ini mesti investasi. Kalau investasi kan harapannya menggelinding,” jelas Ganjar.

Satu hal lagi yang dinilai penting dalam pengoptimalan pendapatan, adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar, kalau pencegahan korupsi berjalan dengan baik, maka potensi pendapatan itu akan berjalan dengan baik.

“Tapi di luar dari APBD maka kita men-trigger dengan investasi untuk membangun ekonomi. Contohnya, kalau kita bicara kawasan ekonomi baru umpama, di Kendal, Batang, kita siapkan di Brebes. Itu menurut saya bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada,” tandas Ganjar. (Humas Jateng)

Jakarta (Aswajanews.id) – Polri memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selalu mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebagian besar kebutuhan Polri menggunakan produk dalam negeri. Menurutnya, persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri mencapai 98%.

Dia menuturkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kemenko Maritim dan Investasi. Target dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk hal tersebut sebesar 40%.

“Sebagian besar belanja barang-barang polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98%. Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai target dari kementerian manives kan 40% belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri polri sudah melampaui itu,” kata Dedi saat ditemui Alinea.id di Kompleks Universitas Paramadina, Senin (28/3).

Dedi menjelaskan, 2% dari alokasi anggaran diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri karena belum ada produsen dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut. Kebutuhan yang dimaksud, yakni baju untuk tim Jibom (penjinakkan bom) dengan keamanan standar tinggi.

“Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2% yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda,” ujar Dedi.

Selain jibom, kata Dedi, masih ada Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif) yang memerlukan standar serupa. Sebab, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.

“Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota,” ucap Dedi. *(Red)

Pemalang (Aswajanews.id) – Untuk menyebarluaskan syiar Islam dan informasi keagamaan, Masjid Agung Nurul Kalam sekarang telah memiliki website sendiri. Website masjidagungpemalang.com (Nurul Kalam), dibuat atas kerjasama Masjid Agung Nurul Kalam dengan Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang. Website tersebut hari ini diserahkan langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang, Yanuar Nitbani kepada Ketua Yayasan Masjid Agung Pemalang, H. Aunurrofiq di Ruang Rapat Masjid tersebut, Rabu (23/3/2022).

Usai serahterima website, Yanuar mengatakan dengan adanya website tersebut kegiatan-kegiatan di Masjid Agung dapat disyiarkan secara luas, baik untuk kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan maupun untuk berbagai kegiatan pada bulan Ramadan yang sudah direncanakan. Yanuar berharap, untuk kedepannya nanti bisa satu visi satu tujuan.

Mengenai kerjasama di bidang informasi yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara LPPL Radio Swara Widuri dengan Masjid Agung Pemalang khususnya pada program kegiatan bulan Ramadhan, maka dengan adanya website tersebut, kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Agung Pemalang, penyebarluasan informasinya akan lebih meningkat lagi. Terlebih lagi LPPL Radio Swara Widuri yang saat ini sudah menjadi radio garden yang informasinya bukan hanya diseputar wilayah Kabupaten Pemalang saja namun dapat diakses oleh masyarakat diseluruh belahan dunia.

“Tujuannya adalah supaya masyarakat semakin tahu bahwa masjid agung saat ini sudah ada website masjidagungpemalang.com tinggal di klik semua kegiatan yang ada di Masjid Agung akan bisa dilihat oleh dunia maya seluruhnya sedunia mungkin mengerti semua,” papar Yanuar.

Yanuar berharap, mulai tahun ini pihaknya akan menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan Pengurus Masjid Agung khususnya untuk informasi yang berkaitan dengan syiar-syiar keagamaan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Pengurus Masjid ketika pra ramadhan.

“Insyaallah Diskominfo mendukung ketersediaan internet. Kalau nanti ada gangguan setelah website ini diserahkan segera kontak kami, namanya teknologi tidak lepas dari trouble masalah jaringan,” ujar Yanuar. *(Diskominfo)

Medan (Aswajanews.id) – Demi menggenjot percepatan vaksinasi booster, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sumut menggelar vaksinasi Covid-19 dengan bonus minyak goreng pada peserta vaksin di kota Medan. Ini merupakan bentuk kepedulian BInda Sumut pada masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi dampak penanganan pandemi.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana menjelaskan hal ini saat meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar Binda Sumut di kedai Kopi Tajir, jalan Pematang Pasir Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Minggu pagi (27/3/2022).

“Binda Sumut hari ini melaksanakan vaksin di 21 kabupaten/kota, untuk sasarannya anak-anak 6-11 tahun, masyarakat dan lansia. Untuk Sumut hari ini kita alokasikan sebanyak 12.500 dosis, di antaranya di Medan 1500 dosis, dilaksanakan di 3 titik,” ujar Perwira Tinggi TNI AD ini.

Upaya ini mendukung petunjuk dari Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa tahun ini sudah bisa mudik atau pulang kampung pada perayaan Idul Fitri 2022, asalkan pemudik sudah mendapat dosis pertama dan kedua serta dosis penguat (booster) vaksin COVID-19.

Terkait pemberian bonus minyak goreng pada peserta vaksin, Kabinda menjelaskan bahwa selain mendorong masyarakat memenuhi syarat untuk bepergian, hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Binda Sumut pada kesulitan masyarakat dampak pandemi ini.

“Ini membantu menarik animo yang belum vaksin agar bisa vaksin datang ke titik- titik yang kita siapkan,” ujarnya.

“Kami berharap kepada masyarakat dengan adanya vaksin ini, dengan kita melaksanakan vaksin dosis 1, dosis 2 dan juga booster diharapkan penyebaran vaksin di masyarakat ini betul betul bagus, sehingga kita siap untuk melaksanakan Ramadhan, siap untuk menghadapi lebaran dan bagi yang melaksanakan mudik, bisa mudik dengan tenang,” pungkasnya.

“Mudah-mudahan dengan tercapainya target 70 persen Vaksinasi dosis 2, masyarakat dapat kelancaran dalam menjalani hari raya Idul Fitri tahun ini,” pungkasnya. *(Rizky Zulianda)

Kabupaten Sukabumi (Aswajanews.id) – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri Kajian Sabtu Subuh (KSS) dengan tema “Sambut Ramadhan 1443 H”, di Masjid Cibadak Daarul Matiin, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (26/03/2022).

Pada KSS Pekan Ke-145 ini, Wagub mengemukakan, bahwa dalam misi Jabar Juara Lahir Batin, pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jabar saat ini tak hanya menyasar pada pembangunan materiil dan mengejar angka- angka indikator pembangunan. Lebih dari itu, pembangunan mental spiritual juga menjadi prioritas.

“Tak hanya duniawi, tapi ukhrawi pun didukung untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka atas nama pemerintah, kami menghaturkan hatur nuhun kepada kiai dan ulama yang telah meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat di Jabar,” katanya.

Menurut Wagub, untuk urusan ukhrawi sudah seyogianya pemerintah memberikan rasa nyaman dan aman kepada warganya untuk menjalankan ibadah.

“Justru seorang pemimpin negara yang harus diperioritaskan adalah pembangunan ukhrawi. Dasar negara kita saja Pancasila, sila pertamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa,” ucap Wagub.

“Umat Islam saat ini harus berdaya saing di bidang siyasah (politik), muamalah (bisnis), dan tarbiah (pendidikan), yang selama ini sudah menjadi fokus sebagian besar organisasi Islam,” imbuhnya.

Maka dari itu, hak politik setiap warga harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai tokoh politik yang terpilih tidak sejalan dengan harapan umat.

Wagub mengingatkan pula bagi umat untuk berdikari dengan memperkuat tiga benteng kekuatan, yakni jemaah, daulah, dan muamalah. “Tujuannya mardatiilah. Mari kita bersatu demi izzul Islam wal Muslimin,” kata Wagub

Usai kajian, Wagub meninjau khitanan masal yang digelar oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Kegiatan sosial ini diikuti puluhan anak didukung oleh Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi. *(Humas Jabar)

Kab. Garut (Aswajanews.id) – Bertempat di Ruang Pamengkang, Jalan Kabupaten, Kecamatan Garut Kota, Kamis (24/3/2022), Wakil Bupati (Wabup) Garut Helmi Budiman melantik Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Garut.

Dalam sambutannya, Wabup Garut menyatakan rasa bahagianya atas kehadiran BWI di daerahnya. “Baznas memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, tidak ada satu orang pun yang tidak makan ya (istilahnya) seperti begitu, apalagi sekarang ada kehadiran BWI ini yang membuat kami (merasa) gede hate saur urang Sunda mah, Alhamdulillah bahwa profesor Pak Ketua kami sangat senang sangat bahagia, kami ada partner,” ujar Wabup Garut.

Ia mengungkapkan, keberadaan BWI ini bukan hanya membenahi secara administrasi urusan wakaf di Kabupaten Garut, akan tetapi bagaimana wakaf ini bisa betul-betul pemanfataannya maksimum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena dalam pengertian kami bukan hanya membenahi yang delapan ribu tanah wakaf yang bertebaran di kita di Kabupaten Garut, yang mana ini juga memang butuh pembenahan (seperti) tadi Pak Kemenag menyampaikan banyak sekali, dan memang ini adalah suatu hal yang harus kita bereskan, sehingga lebih dari itu adalah kita ingin betul-betul pemanfaatannya maksimum buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Wabup berharap BWI bisa memfasilitasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu agar bisa berusaha kemudian menjadi mandiri.

“Karena kalau Baznas itu melakukan perlindungan sosial bersama-sama dengan pemerintah, nah saya ingin dalam penuntasan kemiskinan itu ini BWI ini bisa memfasilitasi, (dan) mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak mampu untuk bisa berusaha kemudian mandiri,” harapnya.

Sementara itu, Ketua BWI Pusat, Mohammad Nuh, dalam sambutannya mengajak untuk menjadikan wakaf sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle, dengan minimal berwakaf di setiap hari Jum’at. Ia juga menuturkan agar tidak lupa mengikutkan nama orang tua ataupun keluarga yang lain ketika berwakaf.

Berikut Kepengurusan Pewakilan Pengurus BWI Garut :

Dewan Pertimbangan

Ketua : Dr. H. Suherman, SH., M.Si

Anggota : Dr. H. Cece Hidayat, M.Si, KH. Sirodjul Munir

Badan Pelaksana

Ketua : H. Undang Abdul Jalil, S. Ag

Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Muis Hamzah, M.Si

Sekretaris : H. Indra Anwar Mawardi, SHI

Bendahara : Ade Rahmat Sania Mandala, M.Kom.I

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : Drs. Ade Sahroni, Eep Saepullah, SA

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : Mubainul Adillah, S.I.Kom

Hubungan Masyarakat : Dedi Kurniawan, SE., M.Si

Kelembagaan dan Bantuan Hukum : Miraj Gumbira, SH., MH

Penelitian dan Pengembangan Wakaf : Ruston Ar Rasyid, S.Pd, Agus Marwan Al-Chaidar
(Rilispemkabgarut)

Medan (Aswajanews.id) – Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kinerja Pemprov Sumut, khususnya Dinas Pendidikan yang membuat Gubsu Edy Rahmayadi ‘uring-uringan’, turut mendapat sorotan dari LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Formapera Yudhistira menilai, fakta itu harusnya bisa membuat Gubernur Sumut melakukan introspeksi diri atas kinerjanya selama menjabat 4 tahun terakhir.

“Harusnya Gubsu bercermin, kenapa BPK bisa menilai kinerja dijajarannya bisa dinilai sangat buruk? Coba tanya kepada diri sendiri, apa yang sudah dibuatnya selama menjadi orang nomor satu di provinsi ini?,” tegas Yudhistira dalam rilis tertulisnya di Medan, Rabu (23/3/2022).

Khusus untuk Dinas Pendidikan, lanjut pria yang akrab disapa Yudis ini, ia menilai sangat wajar dan pantas jika BPK menyorotinya karena jeleknya kinerja OPD tersebut.

“Bagi kami Formapera itu sangat wajar, karena kami nilai Gubsu terkesan asal-asalan dalam mendudukkan seorang pejabat di kursi basah dinas pendidikan yang sama-sama kita ketahui sangat rentan korupsi dan kolusi,” paparnya.

Berdasarkan catatan Formapera, lanjut Yudis, indikasi pelanggaran hukum lewat penyelewengan wewenang di Disdik Sumut yang ujung-ujungnya merugikan keuangan negara sangat banyak. Apalagi menyangkut anggaran DAK, DAU dan BOS yang sudah menjadi rahasia umum.

“Salah satu contoh adalah kasus dugaan korupsi yang kini meyeret mantan Kepala SMA Negeri 8 Medan Jongor Ranto Panjaitan sebagai terdakwa. Ini di zaman Gubsu Edy Rahmayadi lho kejadiannya. Catatan kami banyak lagi kasus serupa di SMA atau SMK sederajat terjadi. Seharusnya kejadian di SMAN 8 ini jadi momentum bagi Gubsu untuk membersihkan maling uang rakyat dari ranah pendidikan, bukan malah diungkap media atau aparat berwajib dulu baru kebakaran jenggot,” tegas Yudis.

Harusnya, lanjut pria berlatar belakang jurnalis ini, jika ada aduan atau laporan tentang dugaan penyelewengan dana BOS segera ditindaklanjuti dan ditinjau ulang proses pengangkatan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dana BOS.

“Kuncinya, jangan segan-segan atau jangan takut mengganti kepala sekolah dengan yang lebih bermoral dan memiliki integritas sehingga jargon Sumut Bermartabat itu tidak sekadar slogan,” tuturnya.

Lebih jauh ia juga meminta Gubsu membeberkan secara transparan kepada khalayak kenapa Prof Wan Syaifudin mengundurkan diri dari kursi Kepala Dinas Pendidikan Sumut secara tiba-tiba.

“Kalau cuma beliau mengaku ingin mengabdikan diri ke kampus sebagai home basenya, kok agak klise ya alasannya?. Harusnya sebelum dia menyatakan mundur, dia harus memaparkan apa-apa saja pekerjaan yang selama ini dilakukannya dan proyek apa saja yang digelontorkannya beserta anggarannya. Misalnya saja apa tanggungjawab dia soal kelanjutan kampung beasiswa. Jangan main mundur-mundur saja terus lepas tanggungjawab. Bisa saja selama dia memimpin yang memunculkan sorotan BPK?. Setiap asumsi kan sah-sah saja saya rasa,” sebutnya.

“Kemudian rumor yang mengatakan selama ini ada pungli rotasi kepala sekolah. Sekalipun itu isu kan harusnya ini harus tetap diselidiki kebenarannya. Tapi kan ini tidak, setelah BPK menyoroti baru Gubsu sibuk mengancam mau mengganti semua jajaran di Disdik Sumut. Ini kan sama saja menepuk air di dulang terpercik muka sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Edy mengatakan Dinas Pendidikan Sumut yang paling disoroti oleh BPK. Menurutnya, pengelolaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dilakukan dengan baik.

“Yang pasti jelek sekali kinerja, masalah uang DAK, DAU, BOS, dia buruk sekali,” tutur Edy.

“Dinas Pendidikan,” jawab Edy saat ditanya Dinas mana yang kerjanya paling buruk.

Mantan Pangkostrad itu mengaku sudah meminta agar hal ini menjadi evaluasi. Edy mengancam akan mengganti seluruh pejabat di Dinas Pendidikan jika tidak mampu memperbaiki hal ini.

“Saya sudah perintahkan, ini segera evaluasi. Kalau perlu, satu dinas kita ganti semua, kalau memang harus,” jelasnya. (Rizky Zulianda)