KOTA TASIKMALAYA (Aswajanews.id) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 Tahun 2022, Kemenag Kota Tasikmalaya melaksanakan Rapat lanjutan di Aula Kantor pada Kamis (4/8). Rapat dipimpin oleh Ketua Pelaksana Kegiatan HUT RI Kankemenag Kota Tasikmalaya H. Nanang Sutisna, M.Si bersama Sekertaris Ridwan Solihin.

Hadir dalam kesempatan ini para panitia yang merupakan ASN di Kantor Kemenag, Madrasah, dan KUA. H. Nanang menyampaikan mengenai teknis upacara peringatan HUT HUT Ke 77 RI dipastikan bakal dilaksanakan walaupun sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari pusat terkait bentuk pelaksanaannya.

Acara dilanjutkan paparan draf susunan panitia dengan mendapat tanggapan dari para peserta sehingga memudahkan sekretaris dalam memasukkan data ke dalam susunan panitia. Diharap setelah ini panitia mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke Bendahara panitia peringatan HUT RI ke 77 tahun 2022 tingkat Kota Tasikmalaya.

Dalam rapat tersebut, agenda pembahasan meliputi menentukan acara rangkaian dan teknis pelaksanaan peringatan hari Kemerdekaan RI ke 77 Tahun 2022 tingkat Kecamatan Kota Tasikmalaya. Point lainnya yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2022 bagi seluruh satuan dan unit kerja dilingkungan Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya.

“Seluruh panitia perlu saling berkordinasi mengenai teknis seluruh rangkaian kegiatan dari rangkaian lomba, upacara, hingga tasyakuran,” ungkapnya.

Lebih lanjut H. Nanang juga memastikan lokasi yang akan dilaksanakan dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-77.

“Untuk Badminton, akan dilaksanakan di GOR MAN 1 Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk lomba karaoke akan ada lagu wajib satu dan lagu religi satu. Kemudian kepada Seksi Konsumsi mohon untuk memastikan harga serta jumlah makanan serta minuman yang akan dipesan, ” tegasnya. (Kontributor : Shinta)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pelebaran jalan utama Soreang-Ciwidey di Kabupaten Bandung mulai 2023.

“Dan saat ini pemerintah telah menuntaskan detail engineering design atau DED. Pelebaran jalannya akan dimulai 2023 mendatang,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, di Kota Bandung, Selasa.

Bambang mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PU PR mengingat pengerjaan proyek infrastruktur ini berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat.
“Itu tadi bahwa DED sudah dilakukan dan mudah-mudahan di tahun 2023 mendatang, anggarannya masih tetap terkonfirmasi dari Kementerian PU untuk melakukan pelebaran jalan,” kata Bambang.

Dia memastikan pelebaran jalan dari Soreang sampai Ciwidey tersebut ini akan berdampak positif karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di selatan Jabar secara pesat.

Terlebih kawasan Ciwidey dan sekitarnya, selama ini menjadi salah satu sentra aktivitas pariwisata dan pertanian di Jawa Barat. Nantinya pelebaran jalan dilakukan sampai 25 meter di sejumlah titik tikungan untuk memudahkan pergerakan kendaraan besar di tikungan dan tempat rawan tertentu.

“Jadi pelebaran jalan yang lebar 25 meternya itu hanya di beberapa titik atau di daerah tertentu yang punya potensi. Jadi yang rawan seperti di Malangbong. Seperti dibelokkan diperlebar, supaya yang memakai kendaraan berat bisa masuk,” katanya.

Menurut rencana, lanjut dia, panjang jalan Soreang sampai Ciwidey yang diperlebar nantinya bisa mencapai 40 kilometer.

“Jalan ke Pangandaran sudah bagus, ke selatan Garut sedang dalam proses selama dua tahun memakai APBD, kemudian yang di Sukabumi juga sama, kemudian di Kabupaten Bandung juga oleh APBN,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengakselerasi pembangunan jalan tol Soreang-Ciwidey-Cidaun dan berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun Kabupaten Bandung untuk membuat Pra Feasibility Study.

“Untuk timelinenya itu pelebaran Jalan Soreang Ciwidey dulu kemudian diiringi dengan pengajuan jalan tol yang direncanakan 2034. Namun kami sounding-kan dari sekarang supaya dipercepat dengan membuat pra feasibility study oleh kita,” kata dia. *(Ant)

SUBANG (Aswajanews.id) – Demi menunjang mobilisasi khususnya untuk sektor pertanian yang ada di Desa Cigadog, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang-Jawa Barat, Pemerintahan Desa Cigadog Pada Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Ini merealisasi kegiatan fisik berupa Pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk Jalan Usaha Tani (JUT) yang berlokasi di Blok Guha RT 04/RW 04, Desa Cigadog.

Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk Jalan Usaha Tani (JUT) Tersebut, Akan dilaksanakan secara bertahap, Ucap Kepala Desa Cigadog Hj. Cucu Nurjanah, S.PD.I ketika disambangi di tengah aktifitasnya.

Selain itu ia menambahkan nantinya mudah-mudahan hasil dari kegiatan pembangunan ini tentunya akan meningkatkan dan memudahkan akses mobilisasi para petani khususnya yang ada di desa kami ini. “Seperti misalnya untuk menggangkut hasil dari pertanian itu sendiri maupun yang lainnya,” terang bu kades.

Sementara ketika awak media aswajanews.id  menyambangi lokasi kegiatan pekerjaan tersebut, Salah seorang pekerja ketika ditemui mengatakan selain nantinya hasil dari pembangunan ini yang tentunya akan bermanfaat bagi para petani sekitar. “Allhamdulilah dengan adanya proyek ini kami ikut terbantu dengan bekerja di proyek ini intinya ada penghasilanlah buat kita,” tutupnya sembari tesenyum. (A.Suryadi/B.Kevin)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Barat, Drs H Ajam Mustajam M.Si, memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan yang digelar di Gedung Aula Kanwil Kemenag Prov Jawa Barat, Rabu (03/08/2022). Rapat tersebut menghadirkan pejabat eselon III serta para pelaksana program kegiatan di masing-masing unit kerja, dengan pembahasan utama terkait dengan penyerapan anggaran tahun 2022.

Di hadapan para pelaksana program unit kerja tersebut, Kakanwil mengingatkan tentang lima program unggulan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Jawa Barat.

Dalam penjelasannya, H Ajam menyampai program-program prioritas tersebut.

Pertama, peningkatan kualitas SDM di lingkungan kerja masing-masing Satker sesuai dengan ketersediaan anggaran yang mengacu pada sasaran dengan memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan beasiswa demi mewujudkan SDM yang profesional dan andal.

Kedua, Digitalisasi Layanan. Menurutnya, Transformasi layanan umat tidak akan terwujud jika aparatur Kemenag tidak mengikuti gerak perubahan zaman dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi.

“Saat ini masyarakat menuntut layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terbuka. Karenanya, Kementerian Agama harus mempercepat upaya digitalisasi layanan,” jelasnya.

Percepatan tersebut, sambungnya, bisa dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital SDM Kemenag, sarana prasarana pendukung digitalisasi layanan, integrasi aplikasi digital, membangun situs atau pusat data informasi. Kemudian, Kanwil kemenag harus menjadi pusat informasi keagamaan di Jawa Barat serta mampu sharing data dan informasi dengan lembaga dan instansi terkait.

Ketiga, penguatan moderasi beragama baik dikalangan ASN Kemenag, millenial, penguatan visi dan wawasan kebangsaan bagi aparatur kemenag, serta membentuk kampung moderat di kota/kab masing-masing.

“Secara khusus kalangan millenial menjadi sasaran program penguatan moderasi beragama karena mereka sanat rentan terpapar paham-paham intoleran dan radikal dari media sosial dan platform teknologi informasi lainnya,” imbuhnya.

Keempat, Revitalisasi KUA kecamatan sebagai pusat data dan layanan keagamaan serta keluarga.

H Ajam berpendapat, Hal ini bisa terwujud dengan meningkatkan kualitas SDM serta sarana prasarana KUA kecamatan.

Kelima, program kemandirian pesantren. Ia menilai, hal ini bisa terwujud jika difokuskan pada penyusunan data yang lengkap dan komprehensif, penyusunan data lembaga pendidikan di bawah pesantren, penyusunan data potensi ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerja sama dan sinergi dengan institusi yang lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kewirausahaan pesantren. (Kontributor : Muhamad Rizqy Fauzi)

KAB.BANDUNG (Aswajanews.id) – Pasca kunjungan team Badega Lingkungan (Mitra DLH), selanjutnya direspon dengan cepat oleh DLH Kab. Bandung dengan kunjungan Sirojul Falah Kasi P3HL (Kepala Seksi Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan) DLH Kab. Bandung yang didampingi oleh staf nya dan juga koordinator Badega Lingkungan segmen Soljer, guna meninjau secara langsung lokasi tempat usaha yang dimiliki oleh Dudung Abdul Rohman di Kp. Jerukmipis Ds.Bojongemas Solokan Jeruk, Senin (1/8/2022) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut Kasi P3HL Sirojul Falah meminta keterangan serta meninjau dari segi pengolahan limbah hasil produksi serta kembali mengecek suhu dari limbah sebelum dibuang ke saluran air.

Disampaikan oleh Sirojul Falah “Setelah mendapatkan laporan dari team Badega lingkungan maka saya setelah mendapatkan perintah dari atasan turun langsung ke lokasi, guna mengecek ulang dan memberikan pengarahan lebih lanjut terkait sistem pengolahan limbah hasil produksi sebelum dibuang”.

“Saya juga mengapresiasi dengan sudah adanya pembenahan tempat pengolahan pembuangan limbah yang dilakukan oleh pengusaha tersebut, akan tetapi kami juga akan memberikan arahan agar tempat pengolahan limbahnya sesuai dengan yang diatur didalam perundang-undangan,” ujarnya.

“Untuk hasil dari pengecekan suhu dan ph limbah yang dihasilkan dari produksi tersebut akan kami sampaikan setelah cek laboratorium. Kami pun akan mengundang pengusaha tersebut untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut, terutama apabila ada yang harus dilengkapi kembali, maka akan kami bantu untuk arahkan agar ditempuh,” lanjut Sirojul.

Menurutnya, untuk ukuran UMKM yang dijalani pengusaha tersebut akan mendapatkan bimbingan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pada saat ditanya perihal penutupan jenis usaha, dijawab oleh Sirojul Falah “Semua itu ada prosedurnya, apabila setiap para pengusaha yang menghasilkan limbah B3, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka akan diberikan bimbingan terlebih dahulu, lalu pelatihan-pelatihan, namun jika sudah diarahkan agar mematuhi standar baku pembuangan limbah masih saja membandel dan kategori nya susah untuk menyadari kesalahannya, maka DLH akan melaporkan ke petugas penertiban yang berhak untuk melakukan penertiban,” pungkasnya.

Sementara itu Dudung Abdul Rohman mengatakan, “Saya untuk yang kedua kalinya sangat berterima kasih atas kunjungan dari DLH, itu akan menambah wawasan serta ilmu bagi saya yang benar-benar kurang memahami apabila sesuai prosedur yang berlaku”.

“Dan berharap bahwa kedepannya tetap mendapatkan bimbingan serta pelatihan dan pantauan agar saya bisa menjadi pengusaha yang mentaati peraturan yang berlaku di NKRI,” tukasnya. (Team Liputan)

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian, termasuk pangan dan holtikultura, bergantung kepada peran para penyuluh di lapangan melalui pendampingan dan pemberdayaan para petani. Oleh karena itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir meminta kepada Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPD Perhiptani) Sumedang untuk terus meningkatkan kompetensi dan inovasinya di bidang pertanian. Menurut Dony, sebagai organisasi profesi yang mewadahi penyuluh pertanian, Perhiptani dinilai sangat penting dan strategis dalam mendampingi dan membina para petani.

“Standar kompetensinya harus di atas para peserta penyuluhan. Penyuluh juga harus berinovasi menemukan cara-cara baru yang efektif, tidak hanya konvensional,” ucap Bupati saat audiensi dengan DPD Perhiptani Sumedang di Pusat Pemerintahan Sumedang, Senin, 1 Agustus 2022.

Bupati mengatakan, peningkatan kompetensi sangat dibutuhkan mengingat teknologi dan teori untuk meningkatkan produksi pertanian mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Perhiptani ini menjadi wahana ‘sharing’ ilmu dan pengalaman. Tentu para penyuluh harus meningkatkan kompetensinya. Salah satunya harus banyak belajar dalam bentuk Diklat, FGD, seminar, lokakarya dan pelatihan teknis lainnya. Harus terus di-charge wawasannya dan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” katanya.

Lebih jauh bupati juga meminta agar keberadaan Perhiptani menjadi wahana meningkatkan kesejahteraan anggotanya karena organisasi dibentuk berdasarkan kesamaan visi dan misi bersama.

“Harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Organisasi dibentuk karena tujuan yang sama, perasaan senasib seperjuangan. Setelah itu sebagai wahana advokasi untuk saling melindungi,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Sajidin, Ketua Perhiptani Dodi Hamdani beserta jajaran pengurus. (*)