Pasca Musda PD Dewan Masjid Indonesia (DMI) Brebes yang dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 di aula KPT Kab Brebes, pergerakan Pengurus melakukan langkah percepatan untuk menjalin komunikasi dengan Baznas Brebes. Hal tersebut karena menjadi amanat Rakor PW DMI Jawa Tengah bersama dengan Baznas agar segera menjalin sinergitas untuk pembentukan UPZ di tingkat masjid besar (kecamatan) dan masjid Jami (desa). Pergerakan yang cepat atau disebut dengan “Gercep” dengan didukung oleh beberapa aktivis organisasi dan pejabat serta profesional yang memiliki kepedulian terhadap masjid.

Sebagai ormas Islam yang bersifat independen, inklusif, moderat, intelektual, kolektif kolegial dan kemitraan, eksistensi DMI di Brebes memilki peluang untuk berkembang besar dan masif. Secara struktural hirarkis dari pusat  sampai dengan tingkat provinsi (PW DMI) menjadi kekuatan di tingkat Kabupaten Brebes untuk bergerak dengan cepat.

Langkah percepatan ini juga karena beberapa tahun belakangan PD DMI Brebes dengan kesibukan sebagian pengurus akhir kurang berjalan optimal. Hal tersebut diakui oleh Ketua PD DMI Brebes masa khidmat 2018 – 2023 (H. Musyaffa, Lc) saat memberikan sambutan dihadapkan kepengurusan yang baru. Lebih dari itu karena menjaga etika dan menghormati nilai sakralnya masjid sebagai tempat ibadah dirinya yang kebetulan sebagai Sekretaris DPC PKB lebih memilih untuk banyak mewakilkan untuk kegiatan DMI. Namun demikian Beliau akan tetap memberikan support dan menjadi bagian dari DMI sebagai bentuk khidmat kepada kepentingan agama Islam.

Sebagai kepengurusan baru yang dipimpin oleh Kyai Imam Dardiri sebagai Ketua dan H Bahrul Ulum selaku wakil ketua memiliki semangat yang baru sekalipun Beliai berdua juga menjadi bagian dari pengurus lama. Semangat baru yang berkelanjutan sebagai bagian dari sustainable lembaga DMI dengan inovasi dan kreativitas serta melaksanakan program yang bersifat struktural. Lebih dari itu jajaran dewan harian dan beberapa ketua bidanng yang ditempati oleh orang orang yang berkompeten menjadi energi untuk menggerakkan masjid di Brebes untuk lebih makmur dan masyarakat sekitarnya juga dimakmurkan oleh masjid.

Oleh karena itu beberapa pertemuan secara maraton dilakukan setelah Musda untuk persiapan pembentukan PC DMI dan UPZ ditingkat Kecamatan menjadi langkah cepat PD DMI masa khidmat 2024 – 2029. Pembentukan PC DMI melalui mekanisme Muscab menjadi keberlanjutan program periode yang lalu, karena baru PC DMI Kecamatan Bantarkawung yang terbentuk. Pada tahun ini akan dilaksanakan secara serempak Muscab PC DMI Kecamatan dan pembentukan UPZ masjid kecamatan dan masjid Jami.

Gerakan percepatan ini sangat penting mengingat keberadaan masjid dari aspek idaroh (manajemen), ri’ayah (pembangunan dan pemeliharaan) dan imarah (pemuliaan dan pemakmuran) perlu mendapatkan sentuhan pencerahan. Sehingga masjid tidak hanya berhenti pada aspek ritual ibadah, akan tetapi akan berkembang fungsinya dengan jargon DMI,” Memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Selama ini mayoritas pengurus masjid di desa desa lebih terkonsentrasi pada aspek fisik pembangunan sarana dan prasarana, sementara penguatan kepengurusan dalam bentuk menjerial dan   imarah kadang kurang mendapatkan perhatian.

Kehadiran kepengurusan baru sangat diharapkan akan memberikan warna pergerakan masjid di Brebes. Pergerakan yang bermanfaat untuk umat tentu menjadi harapan kita bersama. Oleh karena itu beberapa diskusi untuk merancang program menjadi start pergerakan untuk mewujudkan masjid Brebes yang hebat dan bermanfaat. Melalui tangan yang kreatif dan inovatif dengan wawasan keagamaan dan kebangsaan akan bisa mendorong para pengurus masjid di wilayah Brebes menjadi lebih berdaya dengan aksi nyata membawa kemajuan untuk masjid.

Formasi kepengurusan PD DMI Brebes dengan ragam profesi dan aktivis organisasi akan menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan gerbong DMI Brebes. Lebih dari itu tentu sinergitas dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di Brebes merupakan langkah positif yang membawa manfaat untuk umat. Sinergisitas ini telah dilaksanakan oleh PP DMI dan PW DMI Jawa Tengah. Dengan demikian eksistensi masjid di Brebes secara bertahap menjadi pusat peradaban yang menjadi masyarakat damai dan sejahtera. Hal ini akan sejalan dengan tujuan DMI yaitu menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, tarbiyah, ukhuwah dan muamalah yang berlandaskan ketakwaan menuju terbentuknya Khoirul umanah, rahmatan lil alamin dalam mewujudkan cita cita bangsa. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUMEDANG (aswajanews.id) – Penjabat Bupati Sumedang mengingatkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga berperan sebagai pelayan publik dan pendukung program Pemerintah Daerah.

“Saya sampaikan kepada para Direktur PDAM se-Jawa Barat bahwa eksistensi PDAM tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga bagian dari pelayan publik dan sosial,” kata Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli di hadapan jajaran Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Barat di Gedung Negara, Kamis (13/6/2024).

Pj. Bupati Yudia Ramli yang juga merangkap Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri mengatakan, dengan menjalankan peran tersebut, kebermanfaatan dan eksistensi PDAM akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Ia menyebutkan, secara umum manajemen PDAM di Jawa Barat sudah sangat baik, namun demikian, eksistensi kebermanfaatan PDAM di setiap daerah mempunyai ciri dan kekhasannya masing-masing.

“Saya kasih contoh di PDAM Tirta Medal kita sudah berkontribusi ikut membantu sanitasi air bersih dan menghapus kemiskinan. Itu tadi saya sampaikan kepada para Dirut PDAM se-Jawa Barat agar ini menjadi pembelajaran bagi PDAM lainnya,” ungkap Yudia usai pertemuan.

Sementara itu, Ketua DPD Perpamsi Jabar Budi Karyawan menjelaskan, dalam agenda silaturahmi tersebut dibahas program kerja Perpamsi dan isu-isu aktual yang dihadapi PDAM saat ini.

Lebih lanjut, kata Budi, dalam waktu dekat pihaknya juga akan turut serta dalam Pekan Olahraga Antar Perusahaan Air Minum Nasional (Porpamnas) ke-8 yang akan dilaksanakan di Kota Makasar pada Agustus mendatang.

“Kami mohon dukungannya, sekaligus melaporkan kepada Pj. Bupati yang juga Direktur BUMD terkait persiapan Porpamnas yang menjadi hal utama kesiapan kami,” pungkasnya. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kamis, 13 Juni 2024 bertempat di Aula R. Soeprapto Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, telah dilaksanakan acara pelantikan dan serahterima jabatan pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri, SH., MH. dan turut dihadiri Para Asisten, Kabag TU dan para Koordinator.

Adapun Pejabat yang dilantik antara lain :

1. I Dewa Gede Wirajana, SH., MH. yang dilantik menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
2. Eko Adhyaksono, SH., MH. yang dilantik menjadi Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
3. Dwi Agus Arfianto, SH., MH. yang dilantik menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
4. Yuli Wibowo, SH. yang dilantik menjadi Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
5. Irfan Wibowo, SH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung
6. Muhamad Hamdan S, SH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
7. Meilinda, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor
8. Dr. Martha Parulina Berliana, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
9. Imran Yusuf, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
10. Donny Haryono Setyawan, SH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung
11. Dr. Irwanuddin Tadjuddin, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor
12. Raden Sudaryono, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis
13. Kamin, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur
14. Romiyasi, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
15. Sri Haryanto, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar
16. Heru Widjatmiko, SH., MH. yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya
17. Muslih SH., MH. yang dilantik menjadi Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri, SH., MH. Mengatakan bahwa kepada para Pejabat yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kejayaan institusi Kejaksaan dan ini merupakan sebuah kesempatan untuk dapat mendedikasikan diri secara sungguh-sungguh, sebagai ladang pengabdian demi terselenggara dan terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Kajati juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Bapak Jaksa Agung, Kejaksaan harus lebih Humanis karena sejatinya Kejaksaan adalah pelayan masyarakat yang harus melayani sepenuh hati. Selain itu dalam setiap menjalankan tugas harus menanamkan prinsip prinsip “satu dan tak terpisahkan”.

Kajati juga meminta kepada seluruh jajaran untuk memastikan terlaksananya pola penegakan hukum yang humanis serta proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan menyeimbangkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Kajati menghimbau untuk mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selain itu Kajati juga dengan tegas mengingatkan agar menjaga netralitas, independensi, dan objektifitas personil kejaksaan di satker masing-masing dalam penyelenggaraan pilkada dan memperkuat peran sentral dalam sentra gakkumdu, sekaligus tingkatkan sinergi dengan unsur-unsur sentra gakkumdu, agar tercipta kesamaan pemahaman penerapan pasal dan pola penanganan perkara tindak pidana pemilihan, sehingga tercapai kualitas demokrasi yang bermutu.

Bahwa pelantikan dan serah terima jabatan pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 121 tahun 2024 tanggal 21 mei 2024. *(Red/Nas)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BREBES (Aswajanews.id) – DPC FKDT Kab Brebes rencana akan selenggarakan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk komunitas Guru Madin di Kab Brebes. Hal tersebut karena pada tahun anggaran 2024 seluruh guru Madin yang mendapatkan insentif dari Pemprov Jawa Tengah secara otomatis mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian saat meninggal baik karena sakit atau kecelakaan secara otomatis mendapatkan santunan sebanyak Rp 42 juta. Demikian disampaikan Akhmad Sururi sesaat sebelum bertemu dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan di Brebes pada Rabu, 12 Juni 2024.

“Kita membutuhkan penjelasan atau sosialisasi untuk seluruh guru Madin di Brebes terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang mendapatkan insentif dari Pemprov Jawa Tengah secara otomatis terlindungi melalui asuransi ketenagakerjaan dengan mendapatkan santunan kematian sebesar 42 juta. Oleh karena itu untuk teknis lebih lanjut dibutuhkan penjelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan,agar mereka memahami. Lebih dari itu ada beberapa guru Madin yang sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Hal ini dibutuhkan konfirmasi data agar yang mandiri didelet,” kata Akhmad Sururi.

Ketua FKDT Kab Brebes menegaskan bahwa program asuransi BPJS ketenagakerjaan secara menyeluruh untuk guru Madin se-Jawa Tengah, termasuk Kab Brebes. Sebagai tanda bukti kepesertaan para asatid Madin pihak BPJS sedang melakukan pencetakan kartu secara bertahap. “Program asuransi ini untuk semua asatid pegiat keagamaan di Jawa Tengah, termasuk Kab Brebes. Data secara lengkap ada Seksi PD Pontren Kemenag Kab Brebes, insya Allah minggu depan kita akan koordinasi terkait dengan data guru Madin,” pungkas Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah.

Pertemuan dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan untuk kegiatan sosialisasi yang direncanakan pada awal Juli 2024. Konfirmasi dari Mba Niken selaku perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menyanggupi awal bulan Juli. Sebelumnya akan ada pertemuan teknis untuk merencanakan kegiatan sosialisasi tersebut. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUMEDANG (aswajanews.id) – Penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel perlu diterapkan secara utuh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terjangkau dan bersih dari korupsi.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang perlu terus ditingkatkan, mengingat DPMPTSP terutama MPP menjadi etalasenya Pemda Sumedang dalam pelayanan publik,” ungkap Pj Bupati Yudia Ramli saat melakukan monitoring sekaligus silaturahmi ke DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Rabu (12/6/2024).

Yudia berkeinginan, agar kinerja DPMPTSP selaras dengan visi Sumedang SEHATI yaitu Sumedang Sejahtera melalui layanan perizinan yang prima dengan penerapan standar pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik.

“DPMPTSP sebagai etalase karena Sumedang Sejahtera itu bagaimana pada dukungan dari dinas ini terhadap lapangan kerja melalui investor yang hadir di Sumedang. Disinilah sebenarnya dapur hingga, kalau sampai ada investor izinnya lambat dan berbelit belit mereka tidak akan nyaman,” ungkapnya.

Pj Bupati menekankan kepada DPMPTSP Sumedang terus berbenah diri dengan terus meningkatkan SDM para pegawainya melalui pelatihan dan harus taat azas mana saja kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten.

Sementara itu, Plh Kepala DPMPTSP Dadang Sulaeman mengatakan, beberapa catatan yang disampaikan Pj Bupati Sumedang akan menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalisasi kinerja DPMPTSP. “Dinas ini menjadi etalasenya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentu beberapa catatan yang disampaikan Pak Bupati menjadi challange bagi kami untuk di evaluasi terhadap kinerja,”katanya.

Ia menyebutkan, pelayanan di DPMPTSP saat ini sudah berjalan dengan cukup baik. “Namun, setiap saat kinerja DPMPTSP akan terus di evaluasi bahkan ditingkatkan baik dari segi pelayanan maupun SDM aparaturnya,” kata Dadang. [*]

www.youtube.com/@anas-aswaja

BREBES (Aswajanews.id) – Pembentukan Unit Pegumpul Zakat (UPZ) yang menjadi program Baznas Kab Brebes akan dilaksanakan pada akhir Juni 2024. Dalam kegiatan tersebut Baznas Kab Brebes akan menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan se-Kab Brebes. Turut ormas yang akan digandeng dalam kegiatan tersebut, MWCNU dan PC Muhammadiyah tingkat Kecamatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Hj Aqilatul Munawaroh selaku pimpinan komisioner Baznas Kab Brebes saat Rapat kordinasi bersama PD DMI Kab Brebes dan DPC FKDT Brebes pada hari, Rabu 12 Juni 2024 di kantor Baznas. “Hari ini kita rembugan untuk kordinasi persiapan pembentukan UPZ Kecamatan. Kita melibatkan FKDT selaku forum Madin yang sudah memiliki anggota sampai tingkat desa. Kami menyambut dengan baik atas rencana program kerjasama ini,” ujar Hj Aqilah.

“Lebih dari itu kedepan kita berharap sinergitas bersama dengan DMI dan FKDT untuk menyukseskan pembentukan UPZ sampai dengan tingkat desa. Termasuk   sekaligus meramaikan masjid dengan ibadah dan kegiatan yang bermanfaat untuk komunitas remaja,” imbuh aktivis perempuan Kab Brebes.

Dalam kesempatan tersebut H Bahrul Ulum selaku wakil Ketua PD DMI Kab Brebes menegaskan bahas kegiatan kerjasama dengan BAZNAS sangat diharapkan agar memiliki output yang jelas dan pasti. “Oleh karena itu perencanaan yang kita rembug pada hari ini bertujuan agar pergerakan kita memiliki output yang pasti. Ini sangat penting agar setiap kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Termasuk menggandeng FKDT Kecamatan itu dalam rangka memenuhi asa tepat sasaran dan mempercepat pembentukan UPZ di tingkat desa. Karena kita tahu hampir setiap desa ada Madinnya, sehingga akan mempermudah dalam pembentukan UPZ desa,” tegas H Ulum.

Beberapa hari sebelumnya Akhmad Sururi selaku ketua DPC FKDT Kab Brebes menyampaikan dihadapkan Ketua DPAC FKDT Kecamatan se-Kab Brebes bahwa ada rencana kerjasama antara FKDT dengan BAZNAS Kab Brebes.

Ketua PD DMI Kab Brebes, Kyai Imam Dardiri memaparkan beberapa perencanaan yang telah dibahas dalam rapat harian PD DMI Kab Brebes. “Kita sudah merencanakan beberapa kegiatan menjelang Pelantikan PD DMI, termasuk FGD dengan dewan pakar pada tanggal 18 Juni 2024 bertempat di kantor DPC FKDT Brebes Jl Yos Sudarso dan silaturahmi dengan Mustasyar,” kata Kyai Imam Dardiri.

Pertemuan rapat kordinasi yang diselenggarakan di ruang pimpinan Baznas Brebes dihadiri oleh Akhmad Sururi selaku sekretaris PD DMI Kab Brebes sekaligus Ketua DPC FKDT. Ikut mendampingi Hj Aqilatul Munawaroh dari Baznas Mas Ibung. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Posyandu merupakan tonggak utama dalam upaya pemantauan kesehatan ibu dan bayi di seluruh Indonesia. Dengan fokus pada penimbangan bayi berkala, posyandu memberikan peran yang tak tergantikan dalam memastikan pertumbuhan yang sehat bagi generasi masa depan.

Posyandu, atau Pos Pelayanan Terpadu, tidak hanya sekadar tempat pemeriksaan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat informasi dan pendidikan bagi masyarakat mengenai pentingnya perawatan kesehatan dari awal kehidupan. Di Posyandu, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan akses ke layanan medis, saran gizi, serta dukungan psikologis.

Salah satu aspek penting dari kegiatan posyandu adalah penimbangan bayi berkala. “Penimbangan bayi yang rutin adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat,” kata Mala salah seorang kader yang aktif dalam program posyandu di Sumedang.

“Dengan memantau berat badan bayi secara teratur, kami dapat mendeteksi dini masalah kesehatan dan memberikan intervensi yang diperlukan. Sesuai dengan saran dokter di posyandu,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Mala, posyandu juga menjadi platform untuk mendistribusikan suplemen gizi, vaksinasi, dan informasi kesehatan kepada masyarakat. “Melalui posyandu, kami tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan dari masa kehamilan hingga usia dini,” tambah Mala.

Posyandu bukan hanya tempat bagi ibu dan bayi, tetapi juga menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. “Kami mendorong seluruh keluarga untuk aktif dalam kegiatan posyandu agar mereka dapat memahami dan mendukung kesehatan anggota keluarga mereka,” lanjut Mala.

Dengan peran yang krusial dalam memastikan kesehatan ibu dan anak, posyandu terus menjadi aset tak ternilai dalam memperkuat fondasi kesehatan masyarakat Indonesia.

Sementara itu Tessa Amelia seorang ibu yang baru melahirkan merasa terbantu dengan adanya posyandu “saya seorang ibu yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga sangat terbantu dengan adanya posyandu dalam memantau kondisi kesehatan anak saya dengan adanya penimbangan berkala di posyandu,” ungkapnya. (Kalbarudin)

www.youtube.com/@anas-aswaja