SUMEDANG (Aswajanews.id) – Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli mengingatkan jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang agar tetap fokus dan tertib dalam pengelolaan aset daerah melalui upaya inventarisasi. Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan monitoring dan silaturahmi dengan jajaran BKAD di Ruang Rapat Bima, Senin (24/6/2024).
Penjabat Bupati Sumedang, Yudia Ramli
“Salah satu kelemahan kita itu lengah terhadap aset Pemda. Kalau sudah menjadi aset Pemda, maka pencatatan harus tertib,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar semua aset Pemda khususnya berupa tanah agar dilakukan sertifikasi. “Sekarang aset aset itu bisa dikawal hukum agar terlindungi melalui sertifikat,” ujarnya.
Yudia juga mengapresiasi atas kinerja BKAD yang dinilai baik dengan capaian IKU dan berbagai prestasi yang telah diraih baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Kinerja BKAD ini terlihat solid dan tertib dalam tata kelola kuangan daerah,” ucapnya.
Ia juga berpesan kepada jajaran BKAD dalam urusan pengelolaan keuangan selalu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensinya dalam mendukung pelaksanaan tugas BKAD.
“(BKAD) ini salah satu dapur Pemda yang barang tentu harus mendukung efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD sebagai alat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Ineu Inajah mengaku BKAD masih memiliki ‘PR’ yang cukup banyak khususnya terkait penertiban aset.
“Walaupun telah mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 10 kali secara berturut-turut, namun masih ada catatan terkait aset di dalamnya yang harus bisa diselesaikan dengan segera,” kata Ineu.
Apa yang telah disampaikan Pj bupati mengenai integritas dan peningkatan SDM akan dipedomani dalam pelaksanaan tugas.
“Arahan yang disampaikan tadi terkait perlunya meningkatkan integritas, tentunya jadi pedoman kami. Integritas harus terus kita jaga. Karena apa yang kita laksanakan ini bagian yang cukup riskan, sehingga kami dan seluruh jajaran BKAD selalu berupaya untuk menjaga integritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun tata kelola keuangan regulasinya sudah diatur dalam Undang-Undang sampai Peraturan Bupati, tapi kenyataannya bersifat dinamis.
“Kami harapkan tata kelola keuangan dan tata kelola aset ini bisa terus ditingkatkan,” pungkasnya. (*)
Program BSMSS dibuka Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan Jalan, Selasa (25/6/2024)
SUMEDANG (Aswajanews.id) – Program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) tahun 2024 dilaksanakan di Desa/Kecamatan Pamulihan. Sasaran objek yang akan dikerjakan antara lain, pengecoran jalan sepanjang 830 meter dengan lebar 3 meter. Sasaran tambahan berupa pembuatan saluran air sepanjang 555 meter, tinggi 60 cm dan lebar 80 Cm, plat beton 2 unit, seropotan panjang 6 meter lebar 1 meter dan tinggi 1 meter
Program BSMSS dibuka Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli dimulai dengan peninjauan sunatan massal sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Jalan program BSMSS 2024, Selasa (25/6/2024).
Program BSMSS dibuka Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan Jalan, Selasa (25/6/2024)
“Program BSMSS ini, wujud komitmen dan kepedulian Pemda Sumedang bersama TNI dan masyarakat, gotong royong dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Menurut Yudia, program BSMSS ini diharapkan bisa ikut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dalam penghapusan kemiskinan ektrem, keterisolasian wilayah dan mendukung akselerasi pembangunan desa.
“Program BSMSS ini merupakan sinergi yang terintegrasi dengan berbagai pihak yang intinya untuk pemberdayaan desa. Program ini memberikan multifier efek yang luas untuk kesejahteraan masyarakat terutama membantu pemerintah dalam menghapus kemiskinan ektrem,” ujarnya.
BSMSS ini juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayahnya. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk bisa menjaga hasil fisik yang sudah dibuat dalam kegiatan ini. “BSMSS merupakan pemberian motivasi kepada masyarakat untuk mampu memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sehingga pada gilirannya akan berdampak positif dalam membangun diri dan lingkungannya secara swakarsa dan swakarya,” tuturnya.
Dandim 0610 Sumedang Letkol Kav Christian Gordon Rambu M.Si (Han) mengatakan, Program BSMSS ini sebagai bentuk pendekatan pembangunan dan terminologi kebijakan pembangunan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan peningkatan pembangunan masyarakat di desa.
“Program ini dilaksanakan sebagai upaya membantu akselerasi pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, bagi Kodim 0610 Sumedang, terlaksananya berbagai program TNI yang dilaksanakan melalui BSMSS ini tentuya akan semakin mengokohkan kemanunggalan TNI dengan rakyat juga membantu pembangunan Pemda serta meringankan beban sosial rakyat.
“Program BSMSS ini juga merupakan kebijakan pimpinan TNI dalam memelihara dan mengembangkan hasil-hasil oprasi TNI selain perang. Selain itu juga sebagai upaya Kodim 0610 dalam mendarmabaktikan diri demi terwujudnya masyarakat yang aman damai dan sejahtera,” katanya. {*]
Penandatanganan NPHD dilakukan Pj Bupati Yudia Ramli bersama Kapolres dan Dandim 0610/Sumedang di Aula Tampomas Gedung PPS, Rabu (26/6/2024)
SUMEDANG (Aswajanews.id) – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama Polres dan Kodim 0610/Sumedang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024. Penandatanganan NPHD dilakukan Pj. Bupati Yudia Ramli bersama Kapolres dan Dandim 0610/Sumedang di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Rabu (26/6/2024).
Penandatanganan NPHD dilakukan Pj Bupati Yudia Ramli bersama Kapolres dan Dandim 0610/Sumedang di Aula Tampomas Gedung PPS, Rabu (26/6/2024)
Untuk Pilkada 2024 dialokasikan anggaran dari APBD Sumedang sebesar Rp 60,9 miliar. Alokasi untuk KPU Sumedang sebesar Rp 44 miliar, Bawaslu Sumedang Rp 8 miliar. Sedangkan untuk pengamanan dialokasikan Rp 8,9 miliar untuk Polres sebesar Rp 7,4 miliar dan Kodim Sumedang sebesar Rp 1,5 miliar.
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengharapkan, penandatangan NPHD antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan Polres dan Kodim Sumedang ini mampu menguatkan komitmen bersama dalam menyukseskan Pilkada 2024.
“Dengan bersama-sama mengawal dan menjaga penyelenggaraannya agar dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar serta jurdil sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas dan bermartabat dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi dalam kesempatan tersebut menyampaikan, beberapa tahapan sudah dilaksanakan diantaranya rekrutmen penyelenggara Pilkada di kecamatan dan desa/kelurahan yaitu PPK dan PPS dan Pantarlih. “PPK dan PPS sudah terbentuk tanggal 24 Juni. Kami juga telah membentuk Pantarlih di hari yang sama. Pagi pelantikan siangnya mereka langsung ke lapangan untuk memastikan setiap warga yang sudah ada di dalam DP 4 untuk dilakukan pencocokan dan penelitian,” ujarnya.
Selain pencocokan penelitian (Coklit) yang dilakukan petugas pantarlih pihaknya juga melakukan verifikasi faktual untuk pasangan calon bupati wakil bupati dari perseorangan. “Pelaksanaan Coklit sendiri akan berjalan dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Setelah itu kami juga hari ini sedang berjalan untuk verifikasi faktual pasangan calon perseorangan dari tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli,” katanya. [*]
Bakti Kesehatan dalam rangka Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Lapangan Karangpawitan Karawang, Rabu (26/06/2024)
KARAWANG (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.Ik., M.Si., M.M., mendampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., pada Kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 bertempat di Lapangan Karangpawitan Jln. A. Yani Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, Rabu (26/06/2024).
Bakti Kesehatan dalam rangka Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Lapangan Karangpawitan Karawang, Rabu (26/06/2024)
Kedatangan Kapolri disambut di Stadion Singaperbangsa Karawang dan menuju lokasi acara untuk dialog interaktif secara virtual dengan para Kasatwil. Kapolri juga meninjau pelaksanaan Bakti Kesehatan berupa pengobatan gratis serta menyerahkan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
Bakti Kesehatan dilaksanakan mulai Tanggal 30 Mei sampai dengan 25 Juni 2024 oleh seluruh jajaran Rumkit Bhayangkara sehingga memecahkan rekor MURI dalam pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas terbanyak hingga 10.000 orang.
Kegiatan tersebut tidak hanya untuk memperingati HUT ke-78 Bhayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang, tetapi juga merupakan wujud sinergitas antara TNI, Polri dan elemen masyarakat lainnya.
Pangdam III/Siliwangi menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Kapolri di Karawang dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai yang direncanakan. Seluruh unsur di wilayah dapat bekerjasama dengan baik untuk menyukseskan rangkaian HUT ke-78 Bhayangkara.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Polri dan TNI, khususnya Kodim 0604/Karawang yang terlibat dalam kegiatan kunjungan kerja Kapolri yang berjalan aman dan kondusif,” ungkap Pangdam.
Rangkaian kegiatan Bakti kesehatan yang dilaksanakan meliputi konsultasi dokter, pemeriksaan kesehatan dan memberikan pengobatan terhadap keluhan masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan.
Pelayanan tersebut berupa Konsultasi Pencegahan Stunting, Tensi Darah, Donor Darah, pemeriksaan oleh Spesialis Mata, Spesialis THT, Khitanan Masal, Spesialis Gigi, Spesialis Anak, Poli Umum serta penyuluhan kesehatan dan pemberian obat-obatan, Kursi Roda dan Tongkat.
“Bakti kesehatan pengobatan gratis ini dilaksanakan untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-78. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan gratis,” tutur Karodokpol Pusdokkes Polri. (Pendam III/Siliwangi)
Tim Penyidik Pidsus Kejati Jabar menyerahkan tiga tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntut Umum Kejari Majalengka, Rabu (26/6/2024)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu 26 Juni 2024 menyerahkan tiga tersangka dan barang bukti (Tahap II) yaitu tersangka INA, AN dan M kepada Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majalengka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Pasar Sindang Kasih Cigasong Kabupaten Majalengka.
Kepada para tersangka dikenakan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Setelah pelaksanaan Tahap II di Rutan Kelas 1 Bandung, selanjutnya terhadap tsk INA dan AN dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penuntutan) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : PRINT-788/M.2.24/Ft/06/2024 di Rutan Kelas 1 Bandung Kebon Waru Kota Bandung selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari Rabu 26 Juni 2024 sampai dengan Senin 15 Juli 2024 dan untuk tersangka M dilakukan penahanan kota. *(Sumber: Penkum Humas Kejati Jabar)
Kegiatan ROSITA (Borong Hasil Tani) di Distrik Ilaga, Kampung Kago
PAPUA (Aswajanews.id) – Satgas Mobile Yonif 323 Kostrad menggelar kegiatan ROSITA (Borong Hasil Tani) di Distrik Ilaga, Kampung Kago, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Papua, Senin kemarin (24/06/2024).
Kegiatan ROSITA (Borong Hasil Tani) di Distrik Ilaga, Kampung Kago
Pasiter Satgas Letda Chk Dani menyampaikan bahwa kegiatan borong hasil tani ini di lakukan oleh Seluruh Jajaran Satgas Yonif 323, di mana para prajurit didorong untuk membeli langsung hasil pertanian masyarakat tanpa melakukan tawar-menawar harga.
“Kegiatan yang kami laksanakan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap petani lokal dan juga wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, Dengan membeli hasil tani mereka, kita membantu meningkatkan pendapatan para petani dan menggerakkan Roda Ekonomi agar cepat berputar,” ungkapnya.
Salah satu Mama Papua bernama Yance (45), yang berjualan hasil Tani nya merasa dihargai dan diperhatikan oleh kehadiran TNI “Kami sangat berterima kasih kepada Satgas Yonif 323 Buaya Putih, Ini sangat membantu, terutama di masa panen seperti sekarang, sebelum ada anak-anak dari Pos Satgas 323 Hasil Panen kami Tidak habis dan Busuk, sekarang Jadi cepat Habis karena di beli Anak-Anak semua dari Pos Satgas 323, Terimakasih Anak,” ungkapnya. (Sumber: Pen Satgas Mobile Yonif 323)
Akhmad Sururi memimpin rapat Muscab PC DMI Kecamatan untuk wilayah Brebes Selatan
BREBES (Aswajanews.id) – Sekretaris Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kab Brebes, Akhmad Sururi memimpin rapat Muscab PC DMI Kecamatan untuk wilayah Brebes Selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh delegasi dari Kec Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Bumiayu dan Tonjong dilaksanakan di aula pendopo Kec Bumiayu, Selasa (25/6/2024).
Akhmad Sururi memimpin rapat Muscab PC DMI Kecamatan untuk wilayah Brebes Selatan
“Sesuai dengan amanat yang termaktub dalam AD ART hasil Muktamar 2024 di Jakarta, maka pada hari kita melaksanakan Muscab DMI. Muscab ini untuk memilih kepengurusan PC DMI ringkat kabupaten. Kepengurusan ini akan menjalankan masa khidmatnya untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu pada hari ini rapat Muscab PC DMI Kecamatan wilayah Brebes Selatan kami nyatakan dibuka, Al Fatihah,” ucap Akhmad Sururi.
Setelah Sekretaris PD DMI Kab Brebes membacakan tata tertib Muscab DMI. Selama kurang lebih satu jam dilaksanakan sidang Pemilihan Ketua PC DMI Kecamatan untuk 6 kecamatan di wilayah Brebes Selatan. Masing-masing sudah terpilih Ketua secara aklamasi, dengan melibatkan unsur penyuluh KUA, Kesos Kecamatan, MWCNU, PC Muhammadiyah, FKDT Kecamatan dan Ketua Ta’mir Masjid Jami desa untuk wilayah Brebes Selatan.
Sebelumnya Ketua PD DMI Kab Brebes, Kyai Imam Dardiri mengatakan bahwa pertemuan hari ini dalam rangka pembentukan PC DMI tingkat Kecamatan untuk 6 kecamatan. Ketua, Sekretaris dan bendahara PC DMI Kecamatan akan dilantik secara bersama nanti pada tanggal 3 Juli 2024 di aula masjid Al Ittihad Jatibarang.
Dalam kesempatan tersebut hadir dan membuka acara Pj Bupati Brebes yang diwakili oleh Plh Kesra Setda Bapak Nadzirin, pimpinan Baznas Brebes, Hj Aqilatul Munawaroh, H.Mahali, Toridin dan Danramil Bumiayu. Jajaran PD DMI Kab Brebes yang turut hadir, jajaran wakil ketua, H Bahrul Ulum, H Mabruri, wakil bendahara H Tobroni, beberapa anggota bidang, Kustoro WHY dan Miftahudin.
Selaku Wakil Ketua, H Bahrul Ulum meminta untuk melengkapi kepengurusan PC DMI Kecamatan ada waktu tiga hari setelah hari ini. “Ada waktu tiga hari untuk melengkapi kepengurusan DMI Kecamatan masa khidmat 2024 – 2029. Setelah itu dokumen Muscab dikirim ke PD DMI Kab Brebes, kami akan segera menerbitkan SK PC DMI Kecamatan,” tutur H. Ulum. *(Red/Nas)
JEMBER (aswajanews.id) – Bantuan Sosial Cadangan Beras Pemerintah (CBS) berupa beras 10 Kg per KPM akan tetap dilanjutkan hingga Desember 2024. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Ade Saputra Kepala Cabang Bulog Jember saat dikonfirmasi menyampaikan, untuk bantuan pangan saat ini Bulog mendapatkan tugas dari Badan Ketahanan Pangan Nasional.
“Perlu saya sampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jember, bahwa saat ini Bulog kan diberikan penugasan dari Badan Ketahanan Pangan Nasional,” ujarnya.
Ade Saputra, Kepala Cabang Bulog Jember
“Hal ini tentu tak lepas dari intsruksi dari Bapak Presidenmengenai bantuan pangan nasional bahwasanya khusus Kab Jember kita mendapat untuk tahap alokasi Januari sampai dengan Maret kemudian dilanjutkan dengan tahap dua April sampai dengan bulan Juni masyarakat penerima manfaat dapat quantum sepuluh kilogram,” ungkapnya.
Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat sangat berterimakasih kepada Bapak Presiden, sebab dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Ibu Yuli, masyarakat penerima manfaat saat ditemui usai menerima bantuan pangan berupa beras sepuluh kilogram mengatakan, saya sangat terima kasih sekali dengan Bapak Jokowi sebab sudah memperhatikan nasib kami sebagai orang kecil. Memang bantuan pangan yang diprogramkan oleh Pemerintah pusat cukup membantu masyarakat dan meringankan beban ekonomi yang kurang menentu.
“Saya berharap kepada Bapak Jokowi kalau bisa bantuan berasnya ditambah yang semula sepuluh kilogram jadi lima belas kilogram agar bisa dibuat makan sebulan,” ungkapnya dengan polos. *(Jok)
Fenomena era digital sangat rentan dalam pengaruh transisi modernisasi. Terlebih dengan budaya populis yang telah membuai bagi generasi muda untuk lebih konsumeristik. Termasuk dalam lingkungan sekolah yang seharusnya dapat menjadi ruang edukasi malah menjadikan maraknya judi di kalangan pelajar yang memiliki dampak negatif bagi setiap individu dan masyarakat secara luas. Judi dapat merusak kepribadian dan moral, memicu permusuhan, dan menghancurkan generasi muda. judi juga membuat orang berangan-angan menjadi kaya tanpa usaha, mengabaikan kesehatan dan tanggung jawab, serta menghabiskan untuk berfoya-foya dengan kepuasan kenikmatan dunia saja.
Dikutip dari Hasil studi peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), maraknya judi online di Indonesia akibat dari rendahnya literasi digital dan literasi keuangan, serta kurangnya ketegasan hukum terhadap pelaku judi online. Faktor lingkungan seperti aksesibilitas yang mudah, iklan yang masif, pergaulan dan ajakan teman, serta faktor individual seperti kurangnya pemahaman terhadap risiko judi online juga turut mendorong terjadinya perilaku yang sifatnya candu. Persoalan literasi keuangan yang belum memadai, dorongan mencari keuntungan cepat dan kebutuhan hiburan yang sifatnya candu, menjadi penyebab utama maraknya judi online. Melihat hal ini, literasi digital dan literasi keuangan menjadi dua hal yang masih perlu ditingkatkan. Literasi digital dan keuangan yang baik dapat membantu masyarakat mengelola keuangannya untuk hal-hal produktif, terhindar dari kecanduan judi online, serta terhindar dari penipuan daring, kejahatan digital, hingga kebocoran data.
Memang secara realistis, kebutuhan gaya hidup trend perhari ini banyak dipengaruhi budaya asing dapat membuat perspektif seorang pelajar penuh dengan ekspektasi tinggi. Pengaruh influencer dengan gaya hidup tinggi, secara tidak langsung dapat memantik ruang alternatif. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis yang didapatkan secara instan. Dengan pengaruh judol (judi online) yang kerap muncul melalui beranda iklan di setiap aplikasi gadget. Pada beberapa kasus tertentu misalnya, para pelajar mengidentifikasikan diri melalui pendekatan kelompok/circle tertentu. Padahal menurut G. Stanley Hall mengatakan bahwa masa remaja itu adalah masa sturn und drang atau “badai dan kesukaran”. Banyak perubahan yang terjadi dalam diri manusia mulai dari fisik, emosional, sosial dan kognitif pada fase atau masa peralihan menuju dewasa ini.
Dampak judi online pada kelompok remaja menjadikan mereka mengalami krisis moral, material dan kerohanian. Karena seringnya menghabiskan uang di meja judi, banyak remaja yang akhirnya membuat ekonomi orang tuanya semakin sulit dan akhirnya selama hidupnya dia akan terus terlilit dalam kubangan hutang dan kemiskinan. Nilai-nilai moral dan kerohanian yang ada dalam dirinya pun akan semakin terkikis, karena saat apa yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan, dan karena desakan judi atau hutangnya, remaja tersebut akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang meskipun harus menghilangkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan religius dalam dirinya. Saat di sekolah misalnya, para remaja yang kecanduan judi online ini biasanya akan tampak tidak bersemangat, sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang ada dan penurunan prestasi yang secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan, remaja-remaja tersebut lebih memfokuskan dirinya pada judi online dan cenderung mengabaikan hal-hal diluar judi tersebut. Mereka juga cenderung menutup diri dari bersosialisasi dengan teman sebaya mereka, karena merasa sudah tidak lagi membutuhkan teman, selain itu mereka juga tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial disekitarnya, acuh tak acuh, selalu diam dan malas memulai sebuah komunikasi atau percakapan dengan orang-orang lain disekitarnya.
Larangan tentang perjudian ini dikutip dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan kebijakan penegakan hukumnya, dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, karena sulit untuk menerapkan hukum menurut pasal tersebut, akhirnya para penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering menggunakan Pasal 303 KUHP. Ancaman bagi para pelaku judi online ini akan mendapatkan hukuman paling lama 4 sampai 6 tahun hukuman penjara dan denda 10 juta sampai 30 juta rupiah. Sedangkan untuk judi online sendiri, ancaman hukuman yang diberikan adalah 6 tahun penjara dan paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah, jika mengikuti hukum berdasarkan pasal-pasal diatas.
Dalam Islam, adanyan larangan judi secara tegas melarangnya, Syekh Syamsuddin Al-Qurthubi;
Artinya; “Al-Maysir: Perjudian Arab dengan menggunakan anak panah. Ibnu Abbas berkata: “Pada masa Jahiliyah, seseorang bertaruh dengan orang lain atas keluarganya dan hartanya. Barangsiapa yang menang dalam pertaruhan, maka dia mengambil harta dan keluarga orang yang kalah.” Maka turunlah ayat tersebut. Mujahid, Muhammad bin Sirin, Hasan, Ibnu al-Musayyib, ‘Atha’, Qatadah, Mu’awiyah bin Shalih, Thawus, ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, dan Ibnu Abbas juga berkata: “Segala sesuatu yang mengandung perjudian, baik itu dalam bentuk permainan dadu (nard) maupun catur (shatranj), itu termasuk al-maisir, bahkan permainan anak-anak dengan biji kenari dan batu kecil pun termasuk al-maisir, kecuali yang dibolehkan dari taruhan pada pacuan kuda dan undian untuk menetapkan hak-hak.” [Syekh Syamsuddin Al-Qurthubi, Jami’ al-Bayan, Jilid III, [Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah,1964], halaman 52].
Terakhir, Judi online dan pinjaman online adalah dua tren yang saat ini sedang berkembang sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang ada. Akan tetapi, berbeda dengan aktivitas pinjol yang masih memberikan dampak positif bagi kehidupan individu, dan merupakan aktivitas yang masih dilegalkan, judi online merupakan aktivitas ilegal yang dilarang aksesnya oleh hukum-hukum yang ada baik hukum negara maupun hukum norma dan agama. Dua tren ini sebenarnya saling berkaitan dan merupakan sebuah penyakit sosial, misalnya saat kalah taruhan dan membutuhkan sumber modal untuk kembali berjudi, pelaku judi akan mencari pinjaman melalui situs aplikasi pinjol yang ada, karena kemudahan yang diberikan oleh jasa peminjaman uang online tersebut. Dampak dari jeratan judi online dan pinjaman online ini, banyak meresahkan dan mengganggu kenyamanan hidup pelakunya, hingga saat sudah berada dalam batas tekanan mental yang dirasa, pelaku akhirnya memutuskan untuk melakukan suicide. (*)
Sosialisasi Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Desa se-Kabupaten Brebes
BREBES (Aswajanews.id) – Baznas Kabupaten Brebes mengadakan Sosialisasi Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Desa se-Kabupaten Brebes. Kegiatan ini dengan menggandeng Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Brebes sebagai bentuk kolaboratif.
Sambutan Baznas Brebes yang disampaikan oleh Hj. Aqilatul Munawaroh, M.Pd mengatakan, bahwa Kegiatan hari ini adalah diawali dari Wilayah Brebes Selatan dengan menghadirkan perwakilan 6 Kecamatan yakni Pengurus masjid jami tingkat Desa, masjid besar, MWC NU, PC Muhamadiyah, FKDT Kecamatan, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam).
Sosialisasi Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Desa se-Kabupaten Brebes
“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional dan hari ini momentum untuk pembentukan di level UPZ Masjid Desa,” ungkapnya, Selasa (25/06/2024).
Sementara ditempat yang sama, Ketua PD DMI K. Imam Dardiri, SH, MH juga menjelaskan kehadiran PD DMI Kabupaten Brebes pada pertemuan ini, dimana kolaboratif seperti ini sangat penting, dan terima kasih kepada Baznas Brebes yang sudah memfasilitasi pertemuan ini.
“Bentuk dukungan PD DMI Kabupaten Brebes dalam kegiatan ini adalah nantinya mengawal semua masjid baik masjid besar, masjid jami se-Kabupaten Brebes ada UPZ Masjid yang diterbitkan oleh Baznas Brebes,” tuturnya.
Sosialisasi Pembentukan UPZ Masjid Desa se-Kabupaten Brebes
Selain itu, PD DMI Kab. Brebes untuk mewujudkan proses optimalisasi UPZ Masjid Jami di Desa dan Masjid Besar di Kecamatan, dengan membentuk Pengurus Cabang DMI Kecamatan lewat Muscab PC DMI.
Diakhir acara, peserta yang hadir mendapatkan sosialisasi tentang tata cara melegalisasi UPZ Masjid lewat SK UPZ Masjid dari Baznas Kabupaten Brebes sehingga nantinya bisa menjalankan sesuai mandat sebagai pengelola zakat berbasis Masjid. *(Red)
Pengalungan kepada team klarifikasi dari tingkat provinsi oleh Lurah Leuwigajah
CIMAHI (aswajanews.id) – Usai memperingati hari jadinya yang ke- 23 pada 21 Juni kemarin Kini, Kota Cimahi terus disibukkan dan ditantang untuk memperlihatkan sinergitasnya dalam mengembangkan potensi dan kreatifitas kotanya secara khusus yang ada di Kelurahan Leuwigajah, sekaligus mengawal kepentingan nasional maupun internasional. Dimana, di usia mudanya harus bisa membuktikan inovasi dan kreasi, “Cimahi Campernik”
Konteks Kelurahan Leuwigajah hari ini menjadi satu satunya perwakilan kelurahan pada perlombaan tingkat provinsi Jawa Barat sekaligus menjadi sebuah ajang pembuktian.
Pengalungan kepada team klarifikasi dari tingkat provinsi oleh Lurah Leuwigajah
Tak heran, hari ini, Senin (24/6/2024) pejabat Walikota Cimahi, Dicky Saromi bersama seluruh jajarannya, unsur Forkopinda turun gunung ingin membuktikan bahwa kota leutik, tetapi banyak prestasi kepada tim penilai lomba desa dari tingkat propinsi Jabar di Aula Leuwigajah, Jalan Sadarmanah No 11 Cimahi.
Di hadapan para team penilai lomba, Dicky mengungkapkan kesiapannya “Kelurahan Leuwigajah telah melakukan berbagai inovasi dengan swadaya, bagaimana pembangunannya dan mengatasi persoalan-persoalannya, seperti Stunting, BABS, termasuk didalamnya membangun Rumah Desain Kota Cimahi (RdKC,) RTH dan melestarikan Kampung Adat Cirendeu”.
Tim penilai di RW 10 Kelurahan Leuwigajah Cimahi
Di sisi lain beliaupun memaparkan peran strategis, serta keunikan pelayanan yang dimiliki serta yang di lakukan oleh Kelurahan Leuwigajah saat ini selain peran strategis, lebih kaya dan kompleks terutama dalam penanganan pelayanannya. Urusan yang ditangani pun saat ini, ada yang bersifat lokal, regional, nasional bahkan internasional.
“Ada makam kerkof, makam Belanda yang letaknya di kelurahan Leuwigajah. Ada industri-industri strategis nasional yang berada di cekungan Bandung, masuk dalam program Citarum Harum dan ada kampung adat persisnya di tengah area perkotaan,” timpalnya.
Beliaupun mengapresiasi upaya-upaya signifikan yang telah dilakukan oleh Kelurahan Leuwigajah mengingat keberadaannya dalam konstelasi kota Cimahi sangat strategis.
Ketua Team Klarifikasi lomba desa atau kelurahan Propinsi Jawa Barat, Lisa Avianty, M.KM, dalam kesempatan yang sama menegaskan, pihaknya ingin melihat lebih dekat dengan melakukan proses klarifikasi lapangan berkaitan dengan pemaparan ekspouse Lurah kelurahan Leuwigajah sebelumnya. Ajang para peserta mempublikasikan hal-hal yang telah diekspouse kepada team penilai. Begitupun dengan capaian yang telah diraih.
Hari ini merupakan moment yang tepat. Segala persiapan dan penyambutan yang meriah. Secara kasat mata luar biasa, kiranya bisa membawa Kota Cimahi ke Level berikutnya, alias meraih juara mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional.
“Kami akan bersentuhan langsung dengan para pelaku, penerima manfaat baik di RW 17, RW 09, pemakaman Kerkof dan kampung Adat Cireunde. Kiranya apa yang menjadi target capain bisa terwujud,” imbuh Firman.
Lurah Kelurahan Leuwigajah, Thothoh Gozali Masduki di sela-sela acara pemaparannya menuturkan harapan atau mimpi kami ke Tingkat nasional terbuka Luas. Hari ini adalah harinya kelurahan Leuwigajah membuktikan diri ke publik untuk bisa ke tingkat nasional.
Potret LPM leuwigajah. Ketua bersama jajarannya
Begitupun, Ketua LPM M. Kurdi berharap atas semangat bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak cerdas dan tepat. Kiranya dalam klarifikasi di 3 besar ini Kelurahan Leuwigajah bisa mewakili Provinsi Jabar ke tingkat perlombaan nasional.
“Apa yang diharapkan masyarakat Leuwigajah khususnya dan umumnya masyarakat Kota Cimahi sehingga dapat terwujud menjadi Leuwigajah baru, Leuwigajah maju dan Leuwigajah bersatu menuju Cimahi Campernik,” ujarnya. *(Sinto)
Proyek TPT di desa Tambi kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu tidak transparan dan diduga menyalahi spek
INDRAMAYU (aswajanews.id) – Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di desa Tambi kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu jadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, di lokasi tidak terpasang papan informasi kegiatan yang sudah jelas diatur oleh Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008, terkait sumber anggaran darimana, berapa anggarannya, pelaksana kegiatan dan panjangnya berapa itu harus terpasang dalam papan informasi biar masyarakat mengetahui.
Proyek TPT di desa Tambi kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu tidak transparan dan diduga menyalahi spek
Dalam hal ini ketua Warung Nusantara (WN) 88 sub unit 02 Indramayu Ahmad Nur Irsyad angkat bicara terkait persoalan yang terjadi. Dirinya sangat menyayangkan kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran pemerintah tersebut tidak terpasang papan informasi atau papan proyek, hal ini tidak menutup kemungkinan kegiatan dikerjakan asal-asalan, sehingga kualitas TPT tersebut tidak sesuai spek.
“Kegiatan Tembok Penahan Tanah (TPT) di desa Tambi itu diduga sudah menyalahi aturan, dikarenakan setiap kegiatan yang anggarannya baik dari APBD maupun APBN itu sudah jelas harus memasang papan informasi yang diatur oleh Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008,” tuturnya.
Disaat wartawan media Pelitaindo.news mau menemui kepala desa Tambi Tarso untuk konfirmasi, beliau tidak ada di kantor, melalui pesan whatsap beliau mengatakan bahwa itu proyek desa alias proyek yang mempergunakan dana desa, ” Itu proyek desa mas “, katanya melalui pesan WhatsApp. (Herman/Tongol)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Litbang Kompas merilis survei terkait citra lembaga negara. Hasilnya, sejumlah lembaga negara menunjukkan tren kenaikan citra positif.
Survei itu dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Metode pengambilan sampel memastikan keterwakilan populasi secara analitis. Tingkat kepercayaan metode tersebut 95% dan margin of error plus minus 2,83%.
Tingkat presisi ini menunjukan bahwa temuan tersebut signifikan secara statistic dan mencerminkan pandangan masyarakat luas dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Kesalahan di luar penarikan sampel masih bisa terjadi. Litbang Kompas menyatakan survei ini sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas.
Hasil survei tersebut menunjukkan citra lembaga TNI dan Polri berada di urutan teratas. Citra baik TNI berada di angka 89,8% atau naik jika dibandingkan survei serupa pada Desember 2023.
Citra baik Polri juga meningkat ke angka 73,1% atau meningkat jika dibandingkan survei serupa pada Desember 2023.
TNI – Polri punyai citra posistif tertinggi di kalangan Lembaga negara. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan citra Lembaga tersebut. Selain itu, survei ini bertujuan untuk menagkap sentiment umum dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga negaranya.
Berikut hasil lengkap Survei Citra Lembaga Negara versi Litbang Kompas:
Apel dan olah raga bersama TNI dan Polri wilayah Kogartap II/ Bandung di Disjasad Jl. HMS Mintareja Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jum’at (21/06/2024)
CIMAHI (Aswajanews.id) – Komandan Komando Garnisun Tetap (Dankogartap) II/Bandung Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., memimpin apel dan olah raga bersama TNI dan Polri wilayah Kogartap II/ Bandung di Disjasad Jl. HMS Mintareja Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jum’at (21/06/2024).
Apel dan olah raga bersama TNI dan Polri wilayah Kogartap II/ Bandung di Disjasad Jl. HMS Mintareja Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jum’at (21/06/2024)
Kegiatan dihadiri Danpussenkav, Danpussenarmed, Kaskogartap II Bandung, Kasdam III/Slw, Kadisjasad, Irkopasgat, Asintel, Asops dan Aslog Kasdam III/Slw, Danpusdikjas, Kakesdam dan Kajasdam III/Slw, Asops dan Asmin Kogartap II/Bdg, Dansatbrimob Polda Jabar serta prajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri wilayah Bandung Cimahi.
Dankogartap II/Bandung menyampaikan bahwa kebersamaan TNI dan Polri terus menjadi momentum untuk mewujudkan, mengkreasikan dan memajukan kinerja seluruh aparat yang dibutuhkan oleh negara khususnya di wilayah Jawa Barat.
“TNI dan Polri bersama-sama bahu membahu dalam mengemban tugas yang diberikan oleh negara. Karena kedepannya akan banyak dinamika yang timbul karena situasi politik seperti pilkada serentak maupun dinamika lainnya yang tidak terduga,” ucap Dankogartap.
Wilayah Jawa Barat memiliki kerentanan terhadap bencana. Diperlukan kerja antisipatif bersama-sama untuk bisa tetap menjaga situasi wilayah agar kondusif dan stabil, sehingga tugas membangun daerah demi mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera dapat terus dilakukan.
Apresiasi diberikan kepada seluruh aparat TNI dan Polri wilayah Kogartap II/Bdg disertai harapan agar dapat terus menjadi penjaga negara yang solid serta bisa terus mempertahankan kebersamaan.
Kegiatan apel dirangkai dengan melaksanakan praktek Bela Diri Taktis, senam aerobik, jalan santai dan berbagai pilihan olah raga umum. Seluruh peserta TNI dan Polri sangat menikmati kebersamaan pada kegiatan tersebut. (Pendam III/Siliwangi)
Sejak pengumuman rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke sebuah lokasi baru, muncul banyak diskusi tentang kebijakan yang harus diambil untuk mewujudkan visi ini. Pemindahan ibu kota memiliki dampak yang sangat luas, bukan hanya secara politik dan ekonomi, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek dalam merumuskan kebijakan terkait ibu kota Nusantara.
Mengapa Pemindahan Ibu Kota Penting?
Distribusi Pembangunan yang Merata: Pemindahan ibu kota dapat menjadi katalisator untuk distribusi pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi kesenjangan antara pulau-pulau besar dan kecil.
Mengurangi Beban Jakarta: Jakarta telah mengalami masalah serius seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara. Pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban tersebut dan membuka peluang bagi Jakarta untuk direvitalisasi.
Peningkatan Ketahanan Nasional: Memiliki ibu kota yang tidak terletak di wilayah yang rawan bencana seperti gempa, tsunami, atau banjir besar akan meningkatkan ketahanan nasional.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Lokasi baru untuk ibu kota dapat memberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih berkelanjutan, melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Kebijakan yang Harus Dilakukan
Penetapan Lokasi yang Tepat: Pemilihan lokasi baru untuk ibu kota harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kedekatan dengan pusat-pusat ekonomi, ketersediaan infrastruktur, keamanan, dan dampak lingkungan.
Perencanaan Infrastruktur yang Matang: Pembangunan infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas, termasuk jaringan transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi.
Pengembangan Pusat Pemerintahan yang Efisien: Perlu dibangun fasilitas-fasilitas administrasi yang modern dan efisien untuk mendukung kinerja pemerintahan.
Pemantapan Kebijakan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan: Pembangunan ibu kota baru harus diarahkan pada pembangunan kota yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ruang terbuka hijau.
Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan ibu kota baru sangatlah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Seiring dengan perkembangan zaman, konsep sebuah ibu kota tidak lagi hanya diukur dari infrastruktur dan kemakmuran ekonomi semata. Semakin banyak aspek yang diperhitungkan, termasuk bagaimana kota tersebut menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak. Sebuah ibu kota yang ramah anak bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak secara keseluruhan.
Mengapa Penting?
Anak-anak merupakan aset berharga suatu bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak adalah suatu keharusan. Ibu kota yang ramah anak tidak hanya memberikan fasilitas fisik, tetapi juga mengedepankan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan bermain yang memadai bagi anak-anak.
Ciri-ciri Ibu Kota Nusantara Ramah Anak
Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Taman dan RTH yang luas memberikan ruang bagi anak-anak untuk bermain dan beraktivitas fisik. Dengan adanya taman yang bersih dan aman, anak-anak dapat menjelajahi alam, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengembangkan kreativitas mereka.
Fasilitas Pendidikan Berkualitas. Ibu kota ramah anak menyediakan akses mudah ke fasilitas pendidikan yang berkualitas, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, tersedianya perpustakaan umum dan ruang belajar yang nyaman membantu anak-anak dalam mengembangkan minat dan bakat mereka.
Transportasi Publik yang Aman dan Nyaman. Anak-anak sering kali menggunakan transportasi publik untuk pergi ke sekolah atau beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, transportasi publik yang aman, nyaman, dan ramah anak sangatlah penting. Penyediaan jalur khusus untuk anak-anak dan fasilitas penunjang seperti tempat duduk khusus anak dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan mereka.
Lingkungan yang Ramah Keluarga. Ibu kota ramah anak memperhatikan kebutuhan keluarga dalam menyediakan fasilitas umum seperti pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Keberadaan fasilitas ini memudahkan orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga tanpa harus melakukan perjalanan jauh.
Program Pengembangan Anak. Program-program pengembangan anak yang berkualitas seperti klub sastra, seni, olahraga, dan keterampilan lainnya menjadi bagian integral dari ibu kota ramah anak. Dengan adanya program-program ini, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri mereka di berbagai bidang sesuai minat dan bakat mereka.
Ibu kota Nusantara yang ramah anak bukanlah sekadar mimpi belaka, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak, kita sedang berinvestasi pada masa depan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan ibu kota yang ramah anak. Pemindahan ibu kota merupakan proyek besar yang membutuhkan perencanaan dan implementasi yang matang. Dengan memperhatikan berbagai aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan visi ibu kota Nusantara yang menjadi pusat kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. (Sumber: Humas Kemensetneg RI)
Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kemenag, Anwar Saadi
JAKARTA (Aswajanews.id) – Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kemenag, Anwar Saadi menegaskan perlunya menyisipkan materi pencegahan judi online dalam bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Menurutnya, diperlukan instruksi khusus kepada penghulu dan Penyuluh Agama Islam se-Indonesia untuk memasukkan materi bahaya judi online pada kegiatan Penyuluhan maupun Bimbingan Perkawinan.
Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kemenag, Anwar Saadi
“KUA telah memberi pembekalan Bimbingan Perkawinan pada calon pengantin. Salah satu materi umumnya adalah peran dan tanggung jawab suami dan istri, termasuk pembekalan menjaga keutuhan keluarga. Namun, karena kasus judi online ini materi spesifik, ke depan, materi ini juga akan menjadi materi penting dalam Bimbingan Perkawinan,” papar Anwar dalam Talk Highlight Radio Elshinta, tentang Peran KUA dalam Pencegahan Aktivitas Judi Online pada Keluarga, Jumat (21/6/2024).
Selain penghulu, lanjutnya, materi ini juga harus menjadi bahan edukasi dan bimbingan kepada jemaah binaan Penyuluh Agama Islam se-Indonesia. Anwar menyebut, upaya ini merupakan bentuk dukungan terhadap Satgas Judi Online yang dibentuk pemerintah untuk menangani masalah darurat judi online. Sebab menurutnya, maraknya judi online menyebabkan kerusakan di berbagai lini kehidupan, tidak hanya melanggar pidana, tapi juga berakibat pelaku depresi, bunuh diri, KDRT, hingga pada perceraian rumah tangga.
“Banyak kasus perceraian karena dilatarbelakangi dampak perjudian. Keutuhan sebuah keluarga sangat diuji apabila ada anggota keluarga, terutama kepala keluarga melakukan aktivitas perjudian. Selain buang waktu, merusak ekonomi keluarga, hingga berakibat pengabaian dan semena-mena terhadap keluarga,” ujarnya.
Anwar menyebut, terminologi judi tidak ada yang positif. Menjanjikan kemenangan, yang didapat justru kekalahan, kemiskinan, konsumtif, serta menjadi salah satu penyebab orang terdorong mengadu nasib dengan berjudi.
“Bukan tanpa dasar, dari data konsultasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta KUA, banyak istri yang mengadukan suaminya terlibat judi online. Akibatnya, tidak sedikit istri harus menanggung akibat perbuatan suaminya tersebut, hingga berhutang bahkan menggunakan jasa pinjaman online untuk menutupi kekurangan biaya sehari-hari,” imbuhnya.
Anwar menambahkan, problem ekonomi juga menyumbang turunnya angka nikah tiap tahun.
“Hal lain yang penting diketahui masyarakat dalam tiga tahun terakhir ini, angka perkawinan terus menurun. Biasanya per tahun mencapai angka 2 juta peristiwa nikah, namun tahun 2023 ini turun 25 persen, hanya 1,5 juta peristiwa nikah,” paparnya.
Ia mengungkapkan, masyarakat mulai menunda menikah karena kondisi ekonomi yang menyebabkan rasa khawatir untuk membangun rumah tangga. “Karenanya, kami meminta kepada seluruh penghulu hingga penyuluh untuk mengampanyekan dan memberikan bimbingan penguatan keluarga, serta perilaku yang bisa merugikan keluarga, seperti judi online ini,” pungkas peraih Kepala KUA Teladan Nasional Pertama tahun 2008 ini. *(Kontributor: Selamet Mujahidin Sya’bani)
Makkah (Aswajanews.id) – Fase kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci menuju Tanah Air telah dimulai sejak 22 Juni 2024. Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah Khalilurrahman mengimbau jemaah haji Indonesia untuk mematuhi jadwal kepulangannya.
“Kami mengimbau jemaah haji Indonesia untuk mematuhi jadwal kepulangannya. Jangan ada yang beribadah di Masjidil Haram mendekati jadwal kepulangan, karena bisa mengganggu waktu pergerakan,” imbau Khalilurrahman di Makkah, Minggu (23/6/2024).
Kadaker Makkah Khalilurrahman
Bila sudah mengetahui jadwal keberangkatan dari Makkah menuju Jeddah atau Madinah, Khalil menyarankan agar jemaah melaksanakan tawaf wada sehari sebelumnya. “Jemaah harus sudah siap di pemondokan dua jam sebelum bus penjemputan tiba,” pesannya.
Khalil mengatakan, sebelumnya ada jemaah yang masih melakukan tawaf wada jelang keberangkatan sehingga rombongannya harus menunggu dia kembali ke hotel. Bus yang harusnya sudah berangkat jadi terlambat.
Selain ini, jemaah juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti paspor hingga visa. Bila ada dokumen yang hilang bisa melapor ke petugas kloter.
“Konsultasi ke petugas kloter termasuk soal kesehatan ataupun dokumen supaya bisa dilaporkan oleh kloter ke sektor dan ke daker. Dokumen juga disiapkan dan menepati jadwal yang sudah disiapkan oleh panitia,” katanya. (Kontributor: Moh Khoeron)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin berkomitmen mewujudkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang transparan dan bebas kecurangan, bahkan siap membatalkan kelulusan bila memang ada calon peserta didik yang melakukan kecurangan atau data yang tidak wajar.
“Walau sudah diumumkan (PPDB tahap 1), saya minta jika ada yang melanggar aturan maka kelulusannya dianulir,” kata Bey dalam keterangan di Bandung, Minggu (23/6/2024).
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin
Untuk itu, Bey memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) agar segera menindaklanjuti bila ditemukan kecurangan atau data tidak wajar, yang merupakan buntut dari kekhawatiran masyarakat terkait manipulasi data dalam proses seleksi PPDB.
“Ada salah satu sekolah di suatu tempat yang diulang sidang plenonya, akan diteliti ulang untuk memastikan data domisili tepat,” ucap Bey.
Adanya permintaan dari masyarakat dan lembaga independen terkait permintaan audit, Bey mengungkapkan dirinya meyakini pada peran lembaga yang sudah ada untuk ikut terjun dalam proses seleksi PPDB, seperti Ombudsman, BPKP dan Inspektorat.
“Selama ada bukti, kenapa tidak? Ombudsman juga ikut mengawasi, karena kami diaudit. Kami sudah ada aturannya seperti apa, di internal juga ada BPKP dan Inspektur, jadi percayalah kami akan memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Terkait pengumuman PPDB yang baru dibuka pada malam hari, karena panitia terus melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan calon peserta jujur dalam memberikan data.
“Oleh karena itu, semua dicek kenapa pengumuman sampai malam? Karena terus verifikasi dilakukan. Itu karena dinamika di lapangan dari pada kita umumkan cepat, karena masih ada proses verifikasi,” katanya menambahkan. (*)
Sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren kepada masyarakat Kampung Sida Mukti Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jumat (7/6/2024). (DPRD Jabar)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hasbullah Rahmad mengharapkan Perda Penyelenggaraan Pesantren berkontribusi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di provinsi tersebut.
Dalam hal ini, kata Hasbullah dalam keterangan di Bandung, Kamis, Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren itu, diharapkan dapat mmenuhi kebutuhan yang mendasar, paling tidak aspek kesejahteraan para tenaga pengajar di pesantren ada kebijakan anggarannya.
“Karena kalau kita turun ke pesantren, jangankan fasilitas, kesejahteraan guru ngaji juga masih minim. Padahal sama-sama memberikan ilmu kepada peserta didiknya, maka dari itu kita lahirkan perda ini. Dengan adanya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, peran pesantren dalam pembangunan di Jawa Barat bisa lebih ditingkatkan,” kata Hasbullah.
Keberadaan pondok pesantren turut mempersiapkan SDM Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan handal dengan dilandasi iman dan takwa serta kokoh. Khusus di Jabar, lanjutnya, pondok pesantren sangat berperan besar dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agama.
“Pesantren ini berkontribusi menyiapkan generasi bangsa Indonesia yang Islami, bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki prilaku, akhlak, dan budi pekerti yang baik”, ujar Hasbullah.
Dari sekitar 29 ribu pesantren di Indonesia, kata dia, sebanyak delapan ribu lebih pesantren atau 28 persen berada di Jabar dengan jumlah santri yang hampir mencapai 800 ribu orang.
Namun Hasbullah menyayangkan perhatian pemerintah yang belum optimal bagi pengembangan pondok-pondok pesantren tersebut. “Terdapat lebih dari 8.000 pesantren di Jawa Barat, dimana pesantren menyelenggarakan pendidikan baik setingkat MI, MTs, maupun MA, untuk melahirkan calon-calon penerus bangsa ke depan yang apa bedanya dengan yang sekolah negeri?,” ujar Hasbullah.
Kemudian Pemprov Jabar juga harus menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi, terhadap pengembangan pesantren sehingga pesantren bisa meningkatkan kontribusi dalam pembangunan bangsa.
“Sehingga kita harus punya database yang jelas, inventarisir, dan punya program terhadap penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya. (*)
Pelepasan Siswa Siswi Kelas 6 di halaman SDN 3 Tulungagung, Kertasemaya, Indramayu, Sabtu (22/6/2024).
INDRAMAYU (aswajanews.id) – SDN 3 Tulungagung sukses laksanakan acara pelepasan Siswa Siswi Kelas 6 Tahun Ajaran 2023/2024 dengan membawa tema wujudkan P5 menuju masa depan gemilang bersama generasi emas. Acara berlangsung di halaman sekolah SDN 3 Tulungagung Desa Tulungagung, kecamatan Kertasemaya, kabupaten Indramayu, Sabtu (22/6/2024).
“Sebanyak 38 siswa dan siswi yang terdiri dari 18 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki lulus dengan nilai yang memuaskan,” ucap Iswanto, SPd selaku wali kelas 6 SDN 3 Tulungagung. Dengan tidak luput dari konsep P5 siswa siswi kelas 6 sudah dibekali pembelajaran intrakurikuler yang beragam sehingga peserta didik memiliki kemampuan konsep dan menguatkan kompetensi.
P5 bertujuan membentuk Pelajar Pancasila yang beriman, berkebhinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, berpikiran kritis, dan kreatif. Dalam IKM P5, penerapannya tidak hanya terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, tetapi juga memiliki alokasi waktu khusus, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui interaksi dengan teman, guru, dan tokoh masyarakat sekitar.
P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis projek (project-based learning), yang berbeda dari pembelajaran berbasis proyek di dalam kelas.
Pelepasan Siswa Siswi Kelas 6 di halaman SDN 3 Tulungagung, Kertasemaya, Indramayu, Sabtu (22/6/2024).
Dalam sambutanya Yusuf, SPd., Kepala SDN 3 Tulungagung berpesan kepada siswa siswi kelas 6 agar tetap menjadi anak-anak yang mempertahankan integritas, etika dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya berharap menjadi anak anak yang mempertahankan integritas, beretika dalam kehidupan sehari-hari serta berharap peserta didiknya memiliki moral individu yang bertanggung jawab baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Aliyah, MPd., selaku pengawas binaan kec. Kertasemaya kepada peserta didik SDN 3 Tulungagung berpesan agar berhati-hatilah dalam menggunakan dunia media sosial di mana jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang tidak baik sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Edukasi kepada wali murid tentang nilai nilai yang terdapat kurikulum merdeka yang mempunyai karakteristik dalam tumbuh kembang yang di peroleh para peserta didik jadi lebih baik
Pelepasan siswa tersebut juga dihadiri oleh seluruh siswa dan siswa kelas 6, wali murid serta para guru pendidik. (Prapto/Herman Tongol)
