Bandung (Aswajanews.id) – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengklaim proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp5,34 triliun hingga akhir Desember 2021.
Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memaparkan kontribusi itu berasal dari kewajiban pajak Rp3,37 triliun, pembayaran penggantian PBB ruang milik jalan (rumija) Rp16,9 miliar, pembayaran sewa BMN untuk Stasiun Halim sampai 50 tahun ke depan sebesar Rp1,16 triliun, serta pembayaran sewa rumija tol trase KCJB Rp436,8 miliar.
“Kontribusi KCJB untuk penerimaan negara sampai 31 Desember 2021 sudah mencapai Rp 5,34 triliun,” kata Dwiyana lewat pernyataan resmi, Jumat (11/2).
Dwiyana menambahkan selama ini sebanyak 69,7 persen dari total belanja pengadaan untuk proyek kereta cepat menggunakan barang modal lokal yang memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, proyek ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi warga terdampak lewat realisasi pengadaan lahan sebesar Rp15 triliun yang dibayarkan langsung serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi 13.477 tenaga lokal.
Ia menambahkan KCIC telah mendapatkan penyuntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dari PT KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku konsorsium BUMN Indonesia untuk proyek kereta cepat pada akhir Desember 2021.
Dengan demikian, total komposisi pembiayaan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara lain berasal dari pinjaman CDB, ekuitas melalui PSBI dan BUMN China.
“Akibat adanya pandemi covid-19, empat BUMN sponsor Indonesia sampai dengan April 2021 belum bisa melakukan setoran modal secara penuh, sehingga pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan PMN kepada PT KAI yang kini menggantikan WIKA sebagai leading sponsor,” jelasnya.
Suntikan PMN kepada PT KAI tersebut saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan yang bersifat urgent dalam upaya percepatan pelaksanaan proyek seperti pembayaran sewa BMN Rumija Tol dan penggantian PBB Jasa Marga. (Red)
