KOTA BOGOR (Aswajanews.id) – Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Sholahudin Al Ayubi menyampaikan harapannya terkait digitalisasi pelayanan pada KUA, Kamis (17/11/22) pada kegiatan Percepatan Digitalisasi Layanan KUA pada Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor di Hotel Izi Ciheuleut Bogor Timur.

“Ada 7 program unggulan kementerian Agama yang digulirkan oleh Menteri Agama, salah satunya digitalisasi layanan, ini tentunya menjadi pijakan utama dalam melaksanakan kegiatan ini,” jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya setelah kegiatan ini, Kemenag Kota Bogor harus memiliki embrio rancangbangun walaupun belum disupport oleh DIPA, tapi mudah-mudahan pada kegiatan hari ini kita mendapatkan dari para pemateri. Diakhir kegiatan kita berharap kita punya rancangbangun pelayanan digital yang bisa dinikmati oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan layanan dari KUA.

“Bentuknya seperti apa, item-itemnya apa saja, nanti lewat diskusi dan sharing informasi dapat kita rumuskan, mudah mudahan endingnya kita sudah punya pola yang ditahun depan kita sudah punya sistem aplikasi layanan mandiri tingkat Kemenag Kota Bogor khususnya,” harapnya.

Nantinya sistem informasi layanan KUA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor menggunakan digital khusus, sebagai contoh untuk pendaftaran nikah tidak harus datang ke KUA tetapi mereka cukup lewat aplikasi sehingga bisa mendaftar dari manapun berada, dan ketika pada hari H-nya masyarakat tidak perlu menelepon ke penghulu untuk mengetahui dimana posisi penghulu cukup dengan membuka aplikasi yang menginformasikan keberadaan penghulu secara online.

“Untuk itu hari ini kita coba diskusikan untuk mendapatkan pondasi, dasar-dasar yang ditahun kedepan bisa kita bangun aplikasi layanan digital, khusus diluar SIMKAH dan hanya untuk kemenag Kota Bogor,” pungkasnya. *(Kontributor : Rizal Nurdin)

BANDUNG (Aswajanews.id) Kanwil Kementeriaan Agama Jabar menggelar acara Sosialisasi Penerapan Sistem Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian (e-DUPAK) untuk pranata humas di lingkungan Kemenag RI, Kamis (17/11/2022) di Aula Kanwil Kemenag Jabar.

Kegiatan tersebut diikuti, 28 pranata Humas se-Jawa Barat, 2 pranata humas dari Kabupaten Tangerang Banten, 3 pranata humas Kanwil Kemenag DKI Jakarta, 5 humas UIN Sunan Gunung Djati, 3 UIN Banten, 5 UIN Syarif Hidayatullah, dan 2 Humas dari IAIN Cirebon.

Saat membuka acara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Drs. H. Muhammad Ali Abdul Latif, M. Ag., mengatakan, sebagai pejabat fungsional, pranata humas membutuhkan sesuatu yang menyangkut tahapan karirnya. Salah satunya satunya kenaikan pangkat. Sudah menjadi hal biasa jika berbicara angka kredit pada jabatan fungsional.

Menurutnya, jabatan fungsional yang baru, misalnya di sebuah instansi, perlu adanya tahapan-tahapan penyesuaian yang tidak serta merta bisa langsung. “Untuk jabatan fungsional yang sudah lama saja seperti penghulu, atau penyuluh itu masih kadang-kadang banyak problem dalam pengisian angka kreditnya,” ujarnya.

“Apalagi untuk jabatan jabatan fungsional yang baru semacam humas atau arsiparis. Tentu kegiatan ini bisa menjadi pintu bagi para pranata humas, bagaimana cara pengisian angka kreditnya, e-Dupak dan lain sebagainya,” katanya.

Selain itu, harus pula bisa bersama sama dengan kepegawaian. Karena e-Dupak ini harus seiring dan sama- sama dipahami. Kemudian sama-sama dimengerti oleh para fungsional di kepegawaian baik di daerah maupun di pusat. Dengan demikian, ketika nanti melaksanakan kegiatan e-Dupak, tidak ada hambatan hambatan lagi.

“Tentu pengisian ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan bapak dan ibu semua. Kita bisa melihat pekerjaan mana yang bisa diangkakreditkan. Yang dimasukkan dalam e-Dupak itu kegiatan-kegiatan apa saja. Masing-masing tingkatan akan ada rincian tugasnya, rincian tugas ini yang bisa dimasukkan ke dalam e-Dupak tersebut,” tuturnya.

Harus jelas

Diungkapkan, semua pihak harus memahami pekerjaannya, termasuk tentang humas. Humas merupakan pengejawantahan dari instansinya. Ketika melaksanakan kegiatan informasi, hal itu berkaitan dengan tugas pelayanan pada instansi masing masing.

“Harus disyukuri, bapak dan ibu sudah menjadi pejabat fungsional, karena pejabat fungsional dalam struktur ASN adalah pejabat. Harus mendapatkan SK dan dilantik dalam jabatan fungsional. Masih banyak teman kita, jangankan untuk menjadi pejabat pranata Humas, untik menjadi pegawai saja masih antre,” katanya.

Dia mengajak semua pihak untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai visi misi Kementerian Agama. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan Tujuh Program Prioritas itu menjadi dasar pelaksanaan tugas. Ketujuhnya adalah Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Tahun Toleransi Beragama, Revitalisasi KUA, Religiosity Index, Kemandirian Pesantren, dan Cyber Islamic University. *(Kontributor : Eva Nurwidiawati)

KAB.BANDUNG (Aswajanews.id) – Tiga Kapolsek dan satu pejabat utama di jajaran Polresta Bandung mengalami mutasi jabatan per Selasa 15 November 2022. Mutasi atau penggantian jabatan dilakukan lewat upacara Sertijab yang dipimpin Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo di Mapolresta Bandung.

Satu pejabat utama yang diganti yakni Kabag Logistik dari Kompol Riki Erikson kepada AKP Ade Rahmat. Sedangkan, tiga Kapolsek yang diganti adalah Kapolsek Nagreg, Kapolsek Cimenyan, dan Kapolsek Paseh.

Kapolsek Cimenyan yang sebelumnya dijabat Kompol Ari Aprian Ferdiansyah kini diganti oleh Kompol Witoyo. Kapolsek Nagreg yang sebelumnya dijabat AKP Himarawalasi Pratama kini diganti oleh Kompol Anisa. Sedangkan Kapolsek Paseh yang sebelumnya dijabat AKP Thomas Budiono kini diganti oleh AKP Idham Chalid.

“Mutasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa demi pembinaan karier anggota tersebut,” kata Kusworo.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan perlu adanya penyegaran anggota, sehingga nantinya seluruh anggota siap menghadapi segala tantangan,” sambungnya.

Kusworo berharap melalui pergantian ini memiliki semangat baru yang lebih segar, mampu memberikan efek untuk berkomitmen penuh terhadap tugas dan tanggungjawab jabatan yang di emban.

“Inovasi, kolaborasi dan konsistensi yang telah diberikan selama berdinas merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas,” tuturnya.

“Saya sampaikan pula terima kasih saya kepada keluarga atas dukungan yang diberikan selama ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Kusworo menjelaskan mutasi yang merupakan Tour of Duty, dimana mutasi ini berarti perpindahan jabatan mempunyai tingkat wewenang dan tugas serta tanggungjawab. “Segera beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja dan tugas baru, raih simpati melalui kinerja nyata. Dan layani masyarakat dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab, miliki kepekaan terhadap situasi yang ada,” tutup Kusworo. ***

BANDUNG (Aswajanews.id) – Seusai pelaksanaan upacara 17an, Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo serahkan bantuan kendaraan roda dua kepada Danpomdam III/Slw dan Dandim 0625/Pangandaran, berlangsung di lapangan upacara Makodam III/Slw, Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung Jabar, Senin, (17/11/2022).

Hal tersebut dibenarkan Kapendam III/Slw Letkol Inf Adhe Hansen saat dikonfirmasi sesaat sebelum mendampingi Pangdam III/Slw melaksanakan touring ke wilayah.

Lanjut dikatakannya, kendaraan roda dua yang diserahkan Pangdam III/Slw kepada Danpomdam III/Slw jenis CF Moto 650 CC sebanyak 1 unit, sementara yang diserahkan kepada Dandim Pangandaran jenis CF Moto MTX 200 sebanyak 3 unit.

Dalam kesempatan itu, Pangdam III/Slw menyampaikan bahwa, pemberian bantuan kendaraan roda dua tersebut merupakan bentuk upaya dalam membangun dan menata serta meningkatkan sarana dan prasarana di satuan.

“Manfaatkan dengan sebaik-baiknya kendaraan tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugas, jaga dan pelihara agar usia pakai kendaraan lebih lama lagi,” pesan Pangdam.

Dikatakan Pangdam, Kodam III/Slw kini mempunyai Kodim baru yaitu Kodim 0625/Pangandaran yang peresmiannya akan dilaksanakan secara serentak melalui vicon tanggal 22 Nopember 2022 mendatang oleh Kasad, sekaligus juga penyerahan alih kodal Batalyon 320/BP kepada Kostrad.

“Tentunya semua rekan-rekan prajurit harus mampu mendukung Kodim tersebut, harus sudah berjalan seperti Kodim yang lama,” ujar Pangdam.

Pangdam berpesan kepada seluruh prajurit agar tidak ada yang melakukan pelanggaran, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyalahgunaa Narkoba, perkelahian dan pelanggaran lainnya. Pangdam pun mengingatkan para prajurit dalam berkendaraan agar memperhatikan faktor keamanan.

“Para unsur Komandan, mulai dari Komandan Barak, Danru, Danton, Danki, Danyon, dan seterusnya sampai dengan Pangdam, ikut bertanggungjawab,” tegas Pangdam.

Di akhir pengarahannya, Pangdam menekankan agar para prajurit senantiasa menjaga martabat TNI AD khususnya dan TNI pada umumnya.

“Jangan terhasut, tidak ada yang ikut aliran-aliran yang tidak jelas, keyakinan itu sudah ada di militer, kita melakukan yang benar itu karena agama, karena ajaran sistem pemerintahan, dan komitmen Negara, jangan ada lagi yang merubah tatanan sosial budaya dan masyarakat apalagi di tubuh TNI,” pungkas Pangdam.  (Pendam III/Siliwangi)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Rp4 miliar untuk tahun depan. Wakil Ketua PWNU Husny Mubarok Amir menilai jumlah tersebut terlalu kecil.

“Kalau perbandingannya dari tahun kemarin, kan mengalami penurunan. Sedangkan kegiatan dan program kami di tahun depan justru bertambah,” ucap Husny, Kamis (17/10/2022) lalu.

Husny mengatakan dana hibah Rp4 miliar untuk tahun depan itu berasal dari usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia usulan Anies itu tidak profesional dan proporsional.

Pasalnya, kata Husny, PWNU DKI hanya mendapat Rp4 miliar sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta diusulkan Rp15 miliar. “Kami sengaja kemudian membandingkannya dengan MUI DKI, karena kegiatan mereka lebih sedikit,” ujarnya.

Husny mengklaim NU merupakan ormas terbesar di Indonesia. Adapun PWNU DKI Jakarta kini menaungi 6 Cabang, 44 MWC, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari 4 juta anggota di Jakarta. “Anggaran Rp 4 miliar terasa sangat kecil,” kata dia.

Menurut Husny, PWNU DKI Jakarta pada 2022 telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang efisien membantu Pemprov DKI selama ini. Rencananya tahun depan mereka mengagendakan lebih dari 1000 kegiatan yang tersebar ke pelosok di Jakarta.

“Bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta Lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta,” ungkapnya.

Husny pun berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mau merevisi anggaran dana hibah untuk PWNU DKI dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta. Dia mengatakan, jika pada 2022 hibah untuk PWNU DKI Jakarta Rp5 miliar, maka semestinya di 2023 bisa meningkat agar program sosial, keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan dengan baik.

“Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp4 miliar, namun di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, namun dialokasikan sebesar Rp15 miliar di tahun 2023 nanti,” jelas dia. *(Humas Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA (Aswajanews.id) – DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyesuaikan jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Penyesuaian jadwal dilakukan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Khoirudin mengatakan, terdapat pergeseran tanggal agenda paripurna penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2023. Paripurna yang mulanya digelar pada Kamis (10/11), dimajukan menjadi Selasa (8/11).

Lanjut Khorudin, usai paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2023, DPRD DKI akan dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2023 melalui pidato Gubernur DKI pada Rabu (9/11).

Pada hari yang sama, fraksi-fraksi di DPRD DKI akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD 2023.

Kemudian, kata Khoirudin, hasil pandangan umum fraksi tersebut akan dibahas oleh komisi-komisi di DPRD DKI bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-DKI pada 10-16 November 2022. Ia meminta komisi di DPRD DKI dapat memaksimalkan durasi waktu tersebut untuk mendetailkan program dalam Raperda APBD 2023 tersebut.

“Harapan saya kepada semua teman-teman di komisi agar konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan Bamus,” ujar Khoirudin, Minggu (6/11/2022).

“Saya berharap banjir, kemacetan, dan ketahanan pangan menjadi konsen, agar teliti betul sampai ke satuan tiga, anggarannya dicermati agar tepat sasaran,” tambahnya.

Setelah dibahas melalui komisi di DPRD DKI, hasil pembahasan Raperda APBD 2023 akan diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan dibahas melalui Rapat Pimpinan Gabungan (rapimgab) bersama eksekutif pada Jumat (18/11).

Proses terakhir, kata Khoirudin, paripurna Raperda APBD 2023 menjadi Perda APBD 2023 akan digelar pada 28 November 2023.

Untuk diketahui, hasil rapat Banggar DKI tentang KUA-PPAS 2023 pada pekan ini, disepakati total pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan senilai Rp82.543.539.889.450. Nilai tersebut setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, yakni senilai Rp 82.543.539.889.450. ***