Karawang (Aswajanews.id) – Di era digital, keberadaaan database merupakan hal yang mutlak dimiliki. Penguatan database keagamaan menjadi hal penting untuk merevitalisasi pelayanan. Hal ini dikemukakan Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Dr. H. Adib, di depan peserta Rapat Koordinasi Penguatan Kebijakan Ekosistem Satu Data Keagamaan di Jawa Barat, yang terdiri dari Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Kepala Kemenag Kabupaten/ Kota se- Jawa Barat, dan unsur lainnya, yang digelar di Hotel Mercure, Telukjambe Karawang, Senin (29/11/2021).
Kakanwil sangat prihatin dengan kenyataan masih banyak lembaga keagamaan yang belum masuk dalam sajian database, seperti madrasah diniyah, pondok pesantren (Pontren) dan lainnya. Hal ini sangat menyulitkan ketika akan memfasilitasi mereka. Proses fasilitasi sangat terhambat ketika database tidak akurat.
Ia mencontohkan saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan BPJS ketenagakerjaan kepada guru ngaji se-Jawa Barat. Namun data guru ngaji kurang akurat. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target guru ngaji yang seharusnya mendapatkan kartu BPJS ketenagakerjaan. Dari 200.000 orang guru ngaji, hanya dapat tercapai sebanyak 150.845 orang guru ngaji.
Kendati demikian angka tersebut tercatat dalam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pemberian Kartu BPJS terbanyak. Pemberian kartu BPJS ketenagakerjaan ini menjadi wujud kongkrit dalam revitalisasi pelayanan kependidikan, di mana para guru ngaji mendapatkan jaminan dan santunan.
Kakanwil mengungkapkan setidaknya ada tiga program revitalisasi layanan di Kanwil Kemenag Jawa Barat dengan jargon Kemenag Jabar Berkibar (Bersih, Berkhidmat dan Insyaalllah Barokah), yaitu revitalisasi layanan keagamaan, revitalisasi layanan pendidikan dan revitalisasi tatakelola. Tiga hal ini menjadi prioritas kebijakan kemenag.
Untuk memperbaiki ekosistem satu data ini dengan database yang akurat. Tidak mungkin dapat meningkatkan pelayanan tatakelola yang baik jika tidak didukung oleh database yang akurat dan baik, demikian pula dengan layanan pendidikan dan keagamaan.
“Penyempurnaan database menjadi langkah awal dalam melakukan revitalisasi.” Demikian ungkapnya.
Ia juga berharap dengan acara ini dapat memberikan manfaat besar untuk lembaga pendidikan di Jawa Barat sehingga mereka dapat terfasilitasi dengan baik dan dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga Kakanwil mengungkapkan bahwa salah satu revitalisasi layanan keagamaaan yang akan digulirkan adalah dengan pembangunan taman kerukunan beragama, yang akan dibangun di atas tanah hibah dari pemerintah provinsi di Jatinangor Kab. Sumedang, yang tengah dalam proses hibah. Taman ini akan menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dalam membangun kerukunan beragama. (Nas)
