JAKARTA (Aswajanews.id) – Kekacauan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 memuncak setelah dilaporkan ratusan jamaah Indonesia telantar tanpa tenda di Mina, Arab Saudi. Salah satu kasus paling memprihatinkan dialami oleh sedikitnya 150 jamaah asal Aceh yang tidak mendapatkan tempat bermalam.
Kondisi ini diungkap langsung oleh Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muslim Ayub. Ia menyebut pelaksanaan haji tahun ini sebagai yang terburuk dalam 30 tahun terakhir.
“Bayangkan, tiga hari para jamaah kita—banyak di antaranya lansia—tidak mendapatkan tempat bermalam. Bahkan, 150 orang terpaksa dialihkan ke rumah sakit karena tidak kebagian tenda,” ujar Muslim Ayub di Mina, Jumat malam, 6 Juni 2025, sebagaimana dilansir Sokoguru.id.
Dari 12 kloter jamaah Aceh, tujuh di antaranya dilaporkan belum mendapatkan tempat di tenda Mina—lokasi krusial bagi jamaah untuk beristirahat selama puncak ibadah haji.
Lansia Jadi Korban
Muslim menegaskan bahwa pemindahan ke rumah sakit yang berjarak sekitar 16 kilometer dari Mina bukanlah solusi yang tepat, terutama mengingat banyak jamaah berusia lanjut yang tetap harus menjalani ritual lempar jumrah.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut nyawa dan keselamatan jamaah,” tegasnya.
Selain kekurangan tempat bermalam, sistem penempatan tenda dinilai semrawut. Penempatan dilakukan secara acak dan tanpa koordinasi antarwilayah. Bahkan, ada jamaah Jawa Barat yang ditempatkan di tenda milik wilayah Maluku, dan sebaliknya.
“Jamaah Aceh juga tersebar ke mana-mana. Ini mengacaukan sistem logistik, layanan, dan pendampingan,” ujarnya.
Perusahaan Arab Lepas Tangan
Masalah semakin rumit dengan sikap perusahaan layanan haji asal Arab Saudi (syarikat) yang disebut melepaskan tanggung jawab. Beberapa bahkan mogok mengangkut jamaah dan menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia.
“Syarikat bahkan ada yang tidak mau jalan. Kalau ada yang jatuh sakit, siapa yang bertanggung jawab?” kata Muslim.
Tak hanya soal akomodasi, distribusi makanan juga menjadi sorotan. Banyak jamaah mengeluhkan keterlambatan dan kekacauan dalam sistem penyediaan konsumsi.
“Sistem makan amburadul, tidak jelas. Ini harus menjadi bahan evaluasi besar bagi pelaksanaan haji tahun depan,” tegasnya lagi.
Desakan Evaluasi
Muslim Ayub mendesak Kementerian Agama untuk segera mengambil langkah konkret guna menangani situasi darurat ini.
“Kalau ini terus dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab kalau ada korban? Jangan tunggu kejadian buruk dulu baru bergerak,” pungkasnya. (Red)
