Saat reformasi bergulir pada tahun 1998, banyak sekali perubahan terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan nasional. Salah satu wujudnya adalah terbitnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang mengatur semua jalur pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan keagamaan. Pendidikan Keagamaan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari Pendidikan Keagamaan yang termasuk dalam UU Sisdiknas, Pemerintah menerbitkan PP No 55 th 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Inilah yang menjadi payung hukum nasional untuk MDT dan pendidikan keagamaan lainnya, termasuk Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Qur’an. Meskipun belakangan Pesantren memisahkan diri dengan terbitnya UU No 19 tahun 2018 tentang Pesantren.

Sebagai negara hukum, maka segala hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah tidak lepas dari produk hukum yang disebut dengan Undang-undang dan turunannya. UU sebagai produk hukum merupakan produk politik karena dihasilkan melalui proses politik di parlemen. Oleh karena itu pendidikan keagamaan yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional juga dihasilkan melalui proses politik. Disinilah politik tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karena ibarat dua sisi mata uang.

Namun sayangnya selama ini politik dipandang sebagai sudut yang diametral dengan pendidikan. Politik menjadi stigma “kotor” dengan etika menghalalkan segala macam cara. Sementara dunia pendidikan sarat dengan nilai etika normatif dan jauh dari stigma kotor. Dunia pendidikan bersandingan dengan peradaban dan kesantunan, sementara dunia politik bersentuhan dengan siasat kebohongan. Padahal politik sesungguhnya bertumpu kepada kebijakan pemerintah (pemimpin) untuk kemaslahatan dan kebaikan rakyat. Disisi ini maka “siyasah Al mardliyah” menjadi idealisme politik untuk menerapkan konsep kemaslahatan terhadap kepentingan umat, termasuk pendidikan keagamaan.

Politik dan Pendidikan menjadi satu paket dalam membangun peradaban bangsa. Politik sebagai proses sementara pendidikan menjadi sarana membangun peradaban. Oleh karena itu sesungguhnya politik itu menjadi panglima untuk mewujudkan cita cita bangsa dengan melahirkan beberapa produk hukum (Undang Undang). MDT menjadi pilar pendidikan keagamaan Islam yang bergerak dan berproses membangun peradaban. Oleh karena itu penguatan pendidikan melalui regulasi menjadi sangat penting.

PP 55 th 2007 menjadi produk hukum sebagai turunan dari UU Sisdiknas No 20 tahun 2003.  Penulis pernah diajak diskusi berkait dengan revisi PP tersebut sehubungan dengan Pondok Pesantren sudah memiliki landasan hukum tersendiri (UU Pesantren). Dalam diskusi tersebut revisi PP 55 akan diarahkan kepada MDT, LPQ dan Majlis Ta’lim. Namun demikian sampai hari ini proses hasil revisi tidak kunjung selesai.  Meskipun demikian Keputusan Dirjen yang berhubungan dengan MDT masih berlandaskan kepada PP tersebut.

Masa dalam penantian revisi PP No 55 th 2007, MDT terus melaju dan bergerak dengan berbagai inovasi dalam pembelajaran. Inovasi tersebut seyampang dengan perkembangan teknologi informasi yang menuntut MDT lebih banyak berbenah dan menyiapkan SDM yang profesional dibidang IT. Kemenag RI dalam hal ini Subdit MDT terus proaktif menyelenggarakan program pemberdayaan MDT yang berfokus kepada Pembelajaran. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Pasca reformasi bergulir di republik Indonesia geliat pendidikan keagamaan mulai tampak seiring dengan kebebasan berekspresi. Pendidikan Keagamaan didalamnya Madrasah Diniyah diselenggarakan oleh masyarakat setelah puluhan tahun selama orde baru tidak tampil dipermukaan, pasca reformasi beberapa daerah memulai pergerakan dengan sentuhan regulasi dari Pemerintah Daerah setempat.

Hal tersebut searah dengan UU Otonomi Daerah,maka kebijakan pendidikan menjadi kewenangan daerah setempat dengan tetap bersandar pada payung hukum nasional. Lebih dari itu pertimbangan sosiologis dan filosofis menjadi acuan dalam menentukan kebijakan daerah terkait dengan Perda. Pertimbangan lain yang mendasari tentu berhubungan dengan politik keberpihakan kepada komunitas Madrasah Diniyah.

Tercatat munculnya Perda No 2 tahun 2003 di Kab Indramayu menjadi babak baru dalam sejarah pendidikan Madrasah Diniyah dengan regulasi yang secara khusus berbunyi ” Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah”. Setelah Indramayu disusul oleh Kab Cirebon dengan Perda No 62 tahun 2004 tentang Madrasah Diniyah Awaliyah. Tahapan berikutnya di Kab Lebak Banten menerbitkan Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah.

Kemunculan Perda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (saat itu belum ada tambahan Takmiliyah) meramaikan jagad komunitas pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. Beberapa komunitas Madin yang tergabung dalam KKMD atau nama lainnya mencoba menggali dengan study banding di Kab Indramayu. Bahkan beberapa Pemerintah Daerah bersama dengan anggota DPRD setempat yang memiliki sensitivitas dan kepedulian kepada Madin melakukan kunjungan kerja untuk memperoleh data informasi sebagai acuan yang akan diterapkan di daerahnya.

Setelah tiga daerah tersebut di atas, menyusul beberapa Kab/Kota di Haaa Barat dan Banten menerbitkan Perda terkait dengan Madrasah Diniyah. Dalam rentang kurang lebih sepuluh tahun mayoritas Kab/Kota di Jawa Barat dan Banten sudah memiliki Perda Madin.Lebih lebih pasca Pemerintah menerbitkan PP No 55 th 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, beberapa daerah di Indonesia bergerak mewujudkan Perda tentang MDT. Revisi Perda juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan PP tersebut sebagai payung hukum nasional.

Dampak diterbitkannya Perda Madin sangat merasa dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah di daerah. Eksistensi MDT yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, pasca munculnya Perda Madin semakin mendapatkan pengakuan di masyarakat. Pengakuan tersebut beririsan dengan kesadaran pentingnya mempelajari ilmu agama bagi untuk membangun spritualitas dan moralitas generasi. Terkait dengan dengan pengakuan tersebut, ijazah MDTA memiliki nilai yang sangat penting untuk PPDB setingkat SMP.

Beberapa implikasi lain yang siginifikan adalah tumbuh subur perkembangan Madin di wilayah yang diberlakukan Perda. Kabupaten Indramayu sebelum Perda terbit jumlah Madin hanya berkisar 250 lembaga,namun setelah terbitnya Perda menjadi lebuh dari 850 Madin. Sehingga setiap sore hampir semuanya mengikuti pendidikan MDTA. Di Kabupaten Tegal sebelah terbit Perda MDT hanya berkisar 700 lembaga, setelah Bupati menerbitkan Perda No 7 tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan, saat sekarang Madin di Kab Tegal mencapai 1000 lebih.

Adapun implikasi yang berhubungan dengan kelembagaan MDT semakin banyak siswanya. Beberapa lembaga MDT dibanjiri peserta didik dari SD/MI setempat. Dengan bertambahnya peserta didik maka biaya pengelolaan MDT tertopang dari iuran syahriyah santri. Lebih dari itu munculnya Perda memiliki konsekuensi logis bantuan dari Pemda setempat sebagai implementasi Perda.Hal ini bisa dirasakan oleh beberapa daerah yang sudah memiliki Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Sebagai babak baru dalam perkembangan MDT di Indonesia dengan munculnya Perda Madin, Kemenag RI sangat mengapresiasi daerah Kab/Kota memilki perhatian kepada pendidikan keagamaan. Kemenag RI memberikan penghargaan kepada pimpinan Daerah (Bupati/Wali Kota) yang memiliki kepedulian dan perhatian kepada Pendidikan Keagamaan.  Ini menjadi bukti bahwa Kementerian Agama RI memilki perhatian kepada Pendidikan Keagamaan Islam.

Meskipun hari ini regulasi masih terbatas pada Peraturan Pemerintah, namun Kementerian Agama dalam hal ini Subdit MDT melakukan inovasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan MDT secara berkala. Hal ini menjadi bagian langkah tahap demi tahap untuk memberdayakan MDT. Lebih dari itu jajaran struktural Kemenag RI sampai dengan tingkat Kabupaten sudah memiliki bagian yang secara tupoksi mengurusi MDT. Dibawah Direktorat PD Pontren ada Subdit MDT, di bawah Kabid PD Pontren Kanwil Kemenag ada Ketua Tim MDT dan di Kab /Kota ada Seksi PD Pontren. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja