PACITAN (Aswajanews.id) – Panwaslu Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, Kamis (26/9/2024) meluncurkan aplikasi PRIWASI dalam rangka mempermudah Panwaslu Desa untuk laporan hasil pengawasan dalam Pilkada 2024.

Ketua Panwaslu Kecamatan Pringkuku, Hermin Prasetya Budi menjelaskan aplikasi PRIWASI ini merupakan akronim dari Pringkuku Mengawasi. Keberadaan aplikasi ini dilatarbelakangi hasil evaluasi pelaporan hasil pengawasan Pemilu 2024 yang lalu.

“Pada Pemilu 2024 yang lalu banyak ditemukan pelaporan pengawasan yang tidak dilaporkan secara cepat oleh pengawas pemilu baik ditingkat desa dan pengawas TPS. Selain itu terdapat kendala dalam proses pencarian hasil-hasil pengawasan pada saat akan digunakan untuk penanganan pelanggaran,” ujar Hermin.

Dikatakan, melalui aplikasi PRIWASI ini nantinya semua hasil pengawasan dapat secara cepat dicari baik oleh pengawas pemilu desa, pengawas TPS maupun oleh Panwaslu Pringkuku. Aplikasi Priwasi ini dapat diakses oleh jajaran pengawas tingkat desa dan secara mudah dapat mengunggah semua hasil pengawasan sesuai tahapan Pemilihan.

Pada kesempatan yang sama Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Pringkuku, Helmy Yusuf Evendi selaku inisiator pembuatan aplikasi Priwasi menuturkan bahwa Priwasi sebenarnya hanyalah aplikasi sederhana yang semua orang bisa membuatnya namun kadang enggan memulainya, maka Panwaslu Pringkuku yang berinisiatif membuat aplikasi ini dengan tujuan utama sebagai alat bantu pelaporan hasil pengawasan.

Lebih lanjut Helmy Yusuf menuturkan, aplikasi Priwasi juga didukung fitur mengisikan Form A secara secara mudah melalui google form yang tersedia dan hasilnya berupa dokumen Form A yang rapi format PDF. Keberadaan aplikasi Priwasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pengawasan jajaran pengawas tingkat Desa. Selain itu keberadaan Priwasi dapat meningkatkan kerja pengawas pemilihan yang professional dan akuntabel. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

GARUT (Aswajanews.id) – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri acara ‘Fun Walk’ dalam rangka syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Lalu Lintas (Polantas) Bhayangkara ke-69 di Lapangan Markas Polres Garut, Jalan Raya Suci, Kecamatan Karangpawitan, Senin pagi (24/9/2024).

Barnas Adjidin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini yang berlangsung dengan baik. Setelah sukses dengan beberapa kegiatan sebelumnya seperti ‘fun bike’ dan gerak jalan, Barnas berharap momentum ini mampu memotivasi jajaran Polantas Polres Garut dalam menjalankan tugas memperlancar lalu lintas di wilayah Garut.

Pihaknya juga terus menerima masukan dari masyarakat dan akan memperbaiki pelayanan yang masih kurang, salah satunya melalui penerapan tilang elektronik. Barnas menambahkan bahwa upaya tersebut termasuk dalam edukasi pentingnya keselamatan berlalu lintas, seperti kewajiban penggunaan helm dan tata cara berkendara yang aman.

“Cara berkendara harus safety, lalu harus pakai helm, bunyi klakson juga diatur,” ucapnya.

Pj Bupati Garut juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Polres Garut, dan DPRD Kabupaten Garut untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas, demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, memaparkan sejarah Hari Lalu Lintas Bhayangkara yang diperingati setiap 22 September sejak tahun 1955. Fajar menekankan bahwa Polantas selalu berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja mereka sangat berpengaruh terhadap citra kepolisian di mata publik.

“69 tahun itu cukup lama, rekan-rekan terutama yang lalu lintas selalu berada di dalam garda terdepan dengan masyarakat, selalu bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya.

Ia mengatakan, baik buruknya polisi pertama dinilai oleh masyarakat adalah melalui polantas. Maka dari itu, ia berpesan kepada seluruh jajaran Polantas di Kabupaten Garut untuk dapat memperbaiki kinerja serta berintrospeksi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Oleh karena itu di momen yang baik ini, saya mengharapkan lalu lintas meningkatkan kualitas kinerja dan melaksanakan berbagai kegiatan positif,” katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kasatlantas Polres Garut beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan berbagai kegiatan positif selama peringatan HUT Polantas ke-69 ini, termasuk bakti sosial dan bantuan 600 paket sembako.

“Dengan bertambahnya usia, kami berharap Polantas semakin profesional, menginspirasi, dan dicintai masyarakat. Polantas hadir untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas demi menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan,” pungkasnya.  (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

CIREBON (Aswajanews.id) – Kajati Jabar Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan terakhir Kejaksaan Negeri Sumedang pada Rabu 25 September 2024.

Dalam kunjungan kerja tersebut Kajati didampingi oleh Asisten Pembinaan Dr. Mia Banulita, Kabag TU Kejati Jabar Surya Budi Darma, S.H., M.H, Kasi Penkum Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H beserta jajaran.

Dalam kunjungan kerja tersebut Kajati meninjau kondisi kantor dan sarana prasarana seperti ruang barang bukti dan bagaimana manajemen perawatan terhadap barang bukti.

Dalam kesempatan tersebut Kajati bertatap muka secara langsung dengan para pegawai di Aula Tiap Kejaksaan Negeri.

Dalam arahanya Kajati menyampaikan bahwa sebagai insan Adhyaksa para pegawai harus turut serta menjaga nama baik institusi dengan cara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Kajati juga menghimbau agar kebersihan kantor dan kekompakan antar sesama tetap dijaga serta menjalin kolaborasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu Kajati meminta agar tiap Satker segera melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin.

Kajati juga melarang seluruh pegawai terlibat dengan kegiatan yang melanggar hukum seperti judi online dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu Kajati juga mengingatkan agar para pegawai mengindari flexing dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam acara tatap muka Kajati berdialog secara langsung dengan para pegawai mendengarkan masukan-masukan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat mencari solusi mengenai masalah tersebut, Kajati juga berkesempatan memberikan bantuan berupa sembako untuk para pegawai Honor dan PPNPN di masing-masing Kejaksaan Negeri.

Mengakhiri arahannya Kajati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai

yang sudah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya dalam membangun institusi dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Kasi Penkum)

CIAMIS (Aswajanews.id) – Pesantren kini makin diminati masyarakat. Keseimbangan antara ilmu umum dan agama dinilai menjadi alasan utama masyarakat mendidik anak-anaknya di pesantren. Tak ayal, lembaga pendidikan asli Nusantara itu dinilai akan menjadi destinasi pendidikan utama.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Abu Rokhmad dalam Rapat Kerja Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, baru-baru ini.

PD Pontren adalah kepanjangan dari Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang menjadi salah satu seksi di Kementrian Agama yang berada di tiap wilayah kabupaten/kota. Seksi PD Pontren sebagai pelayanan masyarakat di bidang lembaga pendidikan Islam non Formal yang meliputi pendidikan Al-Qur’an pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan pondok pesantren.

H. Opin AR, SAg., M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kabupaten Ciamis, menjelaskan, “Pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan nonFormal milik masyarakat, yang didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat guna membantu peran pemerintah dalam dunia pendidikan, Sesuai dengan isi Undang Undang Dasar (UUD) No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

“Melalui Undang-Undang ini juga, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga negara menggakui tentang keberadan pesantren dan salah satu tugas kementrian agama adalah mendorong supaya pesantren-pesantren milik masyarakat itu di data dan diregistrasi,” kata Opin saat ditemui Aswaja News di ruang kerjanya, Rabu (24/09/2024).

Opin AR juga menjelaskan bahwa sesudahnya di data dan regristrasi maka keluar surat ijin oprasional pesantren, pesantren itu milik masyarakat, biaya sendiri, hidup sendiri, dan berdiri sendiri.

“Pemerintah alhamdulilah ada perhatian untuk pesantren, ada pun bentuk dana hibah untuk pesantren dari pemerintah, saya ikut senang sebagai kasi PD Pontren. Total jumlah pondok pesantren di kabupaten Ciamis sendiri yang terdiri dari pesantren yang tercatat, dan ada yang belum tercatat, mungkin juga ada yang tidak mau dicatat, jumlah total seluruhnya adalah 520 pesantren di kabupaten Ciamis ini, untuk harapan kami mudah-mudahan pemerintah pusat dan daerah selalu bersinergi dan berkolaborasi lebih perhatian khususnya dunia pendidikan pondok pesantren dan selalu banyak perhatian penuh dan kami juga sanggat berterimakasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkas H. Opin. (Nana S)

www.youtube.com/@anas-aswaja