Sekdisdik Purwakarta: BAP Pelapor Dugaan Pungli di SDN Cikadu Telah Diserahkan ke Dewan Pertimbangan

-

29 September 2024

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Musyawarah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal tingkat Kab Sumedang ke-14 di laksanakan di Aula Tampomas IPP Sumedang, Sabtu (28/9/2024). Terpilihnya kembali Dede Mulyana, sebagai ketua ORARI Lokal tingkat Kab. Sumedang secara Aklamasi berdasarkan hasil Musyawarah dan Keputusan Bersama disampaikan oleh Faisal selaku ketua Dewan Pimpinan Orari Lokal Sumedang.

Disampaikan Ketua terpilih H. Dede Mulyana, S.Sos, acara yang dilaksanakan pada hari ini merupakan Rapat Musyawarah Lokal ke-14 tahun 2024 yang mana dalam kegitan ini dalam pemilihan ketua baru ORARI Lokal tingkat kabupaten Sumedang, periode 2024-2027.

Dikatakan dia, dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan pada hari ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Alhamdulillah dari hasil yang telah dilaksanakan, saya dipercaya kembali menjadi ketua ORARI Lokal Sumedang periode 2024-2027. Dan ini, periodesasi yang ketiga kali saya menjadi ketua ORARI lokal Sumedang,” ujarnya.

“Dengan terpilihnya kembali saya menjadi ketua Orari lokal Sumedang, akan melanjutkan proram program yang sudah berjalan dan menjalankan fungsi komunikasi, semoga kedepannya ORARI lokal Sumedang, dapat lebih baik, lebih bagus dan dapat lebih beresenergi dengan pemerintah Kab. Sumedang,” lanjutnya.

“Hal lain juga, ORARI dapat membantu hubungan komunikasi, jika terjadi sesuatu bencana di Kabupaten Sumedang dan membantu mempasilitasi komunikasi, melakui radio, itupun tidak lepas dari kerjasama/berkoordinasi dengan instasi/lembaga lain, yaitu dengan BPBD, Kodim, termasuk unsur lain,” ucapnya.

Sementara ketua ORARI Jawa Barat Ir. H. Yana Koryana mengatakan, ORRI Lokal Sumedang diharapkan di bawah ketua yang baru dikukuhkan untuk periode 2024-2027 kedepannya harus lebih dipicu lagi, dari berbagai program yang akan dijalankan, serta selalu bersinergi dengan Pemerintah Kab. Sumedang.termasuk dengan unsur lainnya sehingga fungsi komunikasi dapat membantu pemerintah daerah.

Sementara Sekretaris Kesbangpol Asep Rahmat mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi dengan kegiatan Musyawarah ORARI Lokal XIV Tingkat Kab. Sumedang dan mudah-mudahan musyawarah ini di samping nanti dapat menghasilkan pengurus pengurus baru yang intinya, dapat bersinergi dengan pemerintah kab. Sumedang.

Dia sangat bangga dengan kehadiran ORARI di kab. Sumedang, karena semua juga tahu, bahwa di kabupaten Sumedang merupakan daerah yang termasuk rawan bencana dan sudah terlihat peran serta ORARI dalam membantu berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi/terlewati di Sumedang, selalu terdepan dalam memberikan informasinya.

“Dan sekarangpun sama, bahwa kita bukan saja pemerintah kab. Sumedang, tapi tentu di Indonesia, kita sedang melaksanakan pesta Demokrasi, khususnya pilkada ini. Mudah-mudahan eksetensi ORARI dapat memberikan edukasi yang baik kepada Masyarakat dan dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan pilkada dalam pesta demokrasi,” ucapnya.

Lanjut dia, menghimbau dalam pesta demokarasi/pilkada ini masyarakat boleh berbeda pilihan yang terpenting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan itu salah satu Tagline ORARI yang sangat bangga, bahwa disamping menyampaikan beberapa komunikasi, ORARI juga bertekad tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangasa, NKRI harga mati.

“Saya berharap, ORARI Lokal Sumedang tetap bersinergi dengan pemerintah Sumedang dan kabupaten Sumedang siap membantu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ORARI,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua ORARI Lokal Sumedang, Ketua ORARI Jawa Barat, Ketua DPD ORARI Sumedang, Dandim 0610 Sumedang pengurus ORARI Lokal Sumedang dan para anggota ORARI Lokal Sumedang. (Red)

Guru MDT Pewaris Ulama

Penulis

-

29 September 2024

mendiskusikan — Oleh : Akhmad Sururi (Wakil Ketua DPW FKDT Jateng)

Guru MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas mendidik santri MDT. Tugas mendidik menjadi khidmah dan ibadah mulia, karena mewarisi tugas ulama dalam memberikan pencerahan dengan ilmu agama. Sebagai pewaris ulama seorang guru MDT memiliki akar geneologis keilmuan yang bersambung (sanad yang mutasil) sampai ke Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kalau ada hadis Ulama pewaris para Nabi, maka Ustad secara tersirat adalah pewaris para Ulama dengan keilmuannya.

Mayoritas Guru MDT adalah alumni Pesantren terutama pesantren Salaf yang hanya mengajarkan kitab kuning. Namun belakangan ada beberapa guru MDT yang berlatarbelakang pesantren modern. Guru MDT yang lahir era kolonial masih banyak, sehingga mereka tidak mengenal beberapa istilah metodelogi pembelajaran. Apa yang mereka laksanakan dalam proses pembelajaran di MDT mengacu saat dirinya belajar di Pesantren Salaf.

Sebagai pewaris Ulama yang menjadi amanat adalah menyampaikan ilmu agama dengan benar. Oleh karena itu keilmuan yang disampaikan oleh guru MDT memiliki dasar yang dipertanggungkan dunia akhirat. Disinilah kita diajari untuk mengambil ilmu dari seorang guru yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Saat sekarang orang bisa memahami agama bisa dengan berbagai cara, termasuk dengan medsos. Padahal keilmuan yang beredar di medsos kurang bisa dipertanggungjawabkan. Lain halnya dengan Guru MDT yang jarang mengenal medsos, karena masih banyak guru Madin yang terlahir saat kolonial.

Ilmu yang termaktub dalam kitab kuning merupakan warisan Ulama yang sungguh sangat berharga. Warisan tersebut tentu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar pemahaman keagamaan Islam tetap lurus pada garis tengah (washatiyah) tidak dibelokan ke kanan atau ke kiri. Oleh karena itu sesungguhnya guru MDT yang mewarisi ilmunya para Ulama sangat berperan besar terhadap perkembangan pemahaman agama Islam di Indonesia.

Ketika saat ini Guru MDT menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat terhadap peserta didik dengan berbasis kitab kuning, maka memasuki dewasa kelak akan terpatri pemahaman tersebut. Ini yang harus kita pertahankan sampai kapanpun dalam rangka menjaga Indonesia dan menjaga Islam. Guru MDT dalam interaksi pembelajaran menjadi bagian dari menjaga Islam, dan menjaga Islam secara otomatis menjaga Indonesia dengan kemajemukannya.

Pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru MDT menjadi bagian dari proses mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah. Ilmu dan akhlak menjadi satu paket yang sangat berguna untuk masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, mewarisi ilmu secara beririsan juga mewarisi nilai nilai akhlakul karimah. Inilah yang kita kenal dalam dunia pendidikan di Indonesia disebut dengan pendidikan karakter. Karakter religius merupakan inti pokok yang dibangun dalam proses pembelajaran di MDT. Dengan demikian Guru MDT menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan ilmu dan akhlak untuk disampaikan kepada seluruh generasi bangsa di negeri Indonesia. (*)

Mendiskusikan Peran Kyai dalam Politik yang Santun

Penulis

-

29 September 2024

Membaca tulisan Reza Pahlevi (Matan Ketua KPUD Brebes) dalam blognya dengan judul “Kyai dan Politik”, Penulis tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh tentang peran Kyai dalam berpolitik. Peran ini tentu disamping sebagai warga negara, namun lebih dari itu predikat “Kyai” yang memiliki ketokohan berpengaruh terhadap sikap pilihan politik yang dilakukan oleh umatnya. Fatwa dan ijtihad politiknya bisa menjadi kiblat bagi para pengikutnya. Kyai bisa disebut penguasa kultural yang memiliki kekuatan untuk membimbing masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Di bidang politikpun Kyai bagi masyarakat pedesaan masih menjadi rujukan, meskipun mengalami proses yang fluktuatif.

Secara sosiologis Kab Brebes yang mayoritas pedesaan kedudukan Kyai memiliki strata terhormat di tengah masyarakat. Meskipun sebutan Kyai pada level tertentu masih relatif ataupun ada klaster tertentu. Ada kyai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Tingkatan tersebut bukanlah terikat dengan legal formal terikat dengan ormas dalam hal ini NU, akan tetapi hanya penilaian masyarakat kelompok tertentu atau komunitas dengan skala kecil (tingkat desa) sampai dengan skala besar (tingkat kabupaten).

Peran Kyai pasca orde baru tentu berbeda dengan saat reformasi dengan gelombang euforia dan munculnya multi partai. Bahkan saat sekarangpun berbeda dengan saat awal awal reformasi. Pergeseran tahap demi tahap tentang pengaruh Kyai terhadap politik tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial dan budaya yang bergulir secara terus menerus. Tingkat pendidikan masyarakat yang sudah mulai cerdas dalam membedakan tipologi Kyai dalam berpolitik. Gelombang informasi yang diserap oleh masyarakat, sehingga mampu membedakan mana Kyai yang memiliki kompetensi dan moral politik dan mana Kyai yang sekedar hanya menarik suara untuk kepentingan politik.

Saat Kyai dihadapkan dengan politik tentu akan terlihat jelas sikap dan tanggapan terhadap pilihan politik. Stigma politik yang kotor saat zaman orde baru sebenarnya hampir hilang saat gelombang multi partai digemakan saat awal reformasi. Para kyai hampir mayoritas bersatu dalam satu barisan partai yang dibesut oleh Gus Dur. Mekipun ada beberapa Kyai yang masih Istiqomah atau membuat gerbong yang berbeda, akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap satu kekuatan barisan partai yang dibidani oleh PBNU.

Pasca Gus Dur lengser dari kursi Presiden, dinamika politik Kyai mengalami polarisasi yang berujung kepada turunya marwah Kyai dalam berpolitik. Kyai atau disebut dengan tokoh agama sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi rujukan dalam persoalan politik.Urusan agama, ibadah dan hal lainnya terkait dengan ritual keagamaan mungkin masih mengiblat dengan pilihan Kyai, akan tetapi pilihan politik bagi warga masyarakat tidak serta merta ikut Kyai.

Lebih dalam pemahaman tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh pemikiran mendiametralkan antara agama dan politik. Kyai sebagai simbol agama tidak boleh dibawah ke arah Politik yang lepas dari ajaran agama. Politik dan urusan negara menjadi kewenangan para politisi, Kyai hanya mengurusi hal hal yang berhubungan dengan ibadah dan akherat. Politik urusan dunia sementara ibadah urusan akherat. Jadi dua hal ini menjadi entitas yang berbeda, laksana air dan minyak sampai kapanpun tidak pernah ketemu.

Namun demikian belakangan dengan tampilnya Kyai dan santri menduduki posisi di parlemen (legislatif) dan pimpinan daerah, mulai tumbuh kembali pemahaman keagamaan yang bersentuhan dengan politik. Meskipun kost politik sangat tinggi, namun hadirnya Kyai dan santri dalam panggung politik sedikit mengembalikan daya tawar Kyai dalam dunia Politik.

Pemilihan umum dan Pilres 2024 terlihat jelas peran dan pengaruh Kyai dalam kontestasi politik yang terpolarisasi. Kyai atau tokoh agama mendapatkan “keberkahan politik” setiap pemilihan. Karena bagi para politisi Kyai masih memiliki pengaruh dalam kekuatan suara dalam pemilu sebagai instrumen demokrasi.

Sebentar lagi Pilkada serentak akan berlangsung, tentu Kyai tingkat lokal akan menjadi salah satu pilar untuk mendongkrak suara. Dalam politik semua ingin menang dengan kekuatan suara. Kyai sebagai panutan umat, menjadi perhitungan oleh para calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada bulan Nopember 2024.

Kyai sebagai predikat tokoh agama tentu akan menjaga kesantunan dalam berpolitik. Kyai yang menjadi Politisi dan Kyai yang menjadi penjaga moral agama tentu menyadari betul terhadap nilai nilai kesantunan dalam berpolitik. Oleh karena itu “moral politik” yang didasarkan dari spirit keagamaan akan membawa kemenangan sejati. Kemenangan dalam berpolitik tidak menghalalkan segala macam cara, dengan meninggalkan etika politik.

Akhirnya kita berharap semoga Pilkada bisa berlangsung dengan aman, lancar dan tentram. Kemenangan siapapun menjadi kemenangan rakyat sepenuhnya. Pilkada, Politik dan Kekuasaan hanyalah washilah (cara) untuk mewujudkan kebijakan penguasa untuk menjadikan rakyat sejahtera, adil dan makmur. Sehingga setelah Pilkada semuanya menjadi rakyat yang bersatu membangun dengan guyub rukun dalam memajukan daerah. Kehadiran Kyai dalam Pilkada akan memberikan pencerahan umat, sekaligus menemukan titik kesadaran bahwa kesantunan dalam politik menjadi komitmen bersama. (*)

Warga Mengeluh, Dugaan Pungli PTSL di Desa Pangawinan Serang

Penulis

-

29 September 2024

SERANG (Aswajanews.id) – Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang digadang-gadang gratis oleh pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru menjadi ladang pungutan liar (pungli) di Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Sejumlah warga mengeluhkan adanya pungutan biaya hingga Rp1,5 juta per bidang tanah yang dilakukan oleh oknum Karang Taruna dan Sekdes setempat.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya diminta membayar Rp1,5 juta oleh oknum Ketua Karang Taruna Desa Pangawinan. Uang tersebut, menurut oknum tersebut, diperuntukkan untuk biaya pengajuan Rp250.000, pembuatan surat hibah Rp1 juta, dan pengukuran Rp250.000.

“Saya yang ikut daftar PTSL dikenakan biaya Rp 1,500.000. Oknum Ketua Karang Taruna per bidang tanah beralasan untuk pengajuan Rp.250.000, Pembuatan surat hibah Rp.1000.000 dan pengukuran Rp.250.000,” jelas warga tersebut.

Ia menambahkan bahwa oknum Ketua Karang Taruna meminta uang tersebut melalui pesan WhatsApp. “Kamunya di mana sekarang di Bayur apa di mana? Jadi begini ya, kamu membuat surat gibah biayanya 1 jt, dan biaya pengajuan sertifikatnya biaya beli materai 250 rb serta biaya pengukurannya 250 rb,” tulis oknum Ketua Karang Taruna dalam pesan WhatsApp yang diterima warga tersebut.

Di waktu yang berbeda, oknum Sekdes Desa Pangawinan berinisial J membenarkan adanya pungutan biaya PTSL senilai Rp1,5 juta yang dilakukan oleh oknum Ketua Karang Taruna. “Iya benar di Desa Pangawinan Program PTSL di pungut biaya 1,5 jt Oleh oknum Ketua Karang taruna Desa Pangawinan,” ujar J melalui pesan WhatsApp.

Lebih lanjut, J bahkan mengaku terlibat dalam pungutan biaya PTSL tersebut. “Saya juga terlibat pak, tapi saya akan berkoordinasi dengan rekan saya jika ada berita berita terkait pungutan liar (Pungli) di Desa Penanganan,” jelasnya.

Terkait hal ini, warga berharap agar pihak berwenang segera menindak tegas oknum yang terlibat dalam pungli program PTSL di Desa Pangawinan. Program yang seharusnya membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. (Red/Tim)

Kyai Sobirin : Santri Menjaga Ilmu Pesantren

Penulis

-

28 September 2024

TEGAL (Aswajanews.id) – “Sebagai santri memilki amanat untuk menjelaskan, memaparkan dan menyampaikan Ilmu Pesantren di tengah tengah masyarakat. Ini menjadi ciri santri sebagai penerus Kyai dan Masyayekh. Ilmu dari Pesantren, mulai dari Fathul Qorib, Jawahir Kalamiyah, dan kitab lainnya. Semua itu karena Ingin mengejawantahkan dawuh Kyai, santri kalau pulang harus mengajar (ngadep dampar). Ini artinya pesan Kyai harus kita pegang dengan kuat dalam menjaga ilmu Pesantren,” kata Kyai Sobirin selaku Ketua DPAC FKDT Kec Bojong saat memberikan Sambutan Pembukaan Pekan Madaris di desa Rembul Kec Bojong Kab Tegal, Jum’at,27 September 2024.

Lebih lanjut alumni Lirboyo angkatan tahun 2002 mengatakan, sebagai santri memilki amanat mengejawantahkan dawuh Kyai saat setelah pulang ke rumah dengan mengajarkan ilmu agama. Ngadep dampar artinya mengajarkan ilmu agama kepada anak anak, insya Allah hidupnya berkah.

Dihadapan tamu undangan, alumni Lirboyo yang berdomisili di desa Tuwel mengatakan, ilmu yang diajarkan di Madin itu bersambung dengan Kyai kyai di Pesantren. Keilmuan yang dimiliki oleh Ustadz Madin sesungguhnya memiliki persambungan (wushul) dengan Kyainya sampai dengan Rosulullah SAW.

Selaku Ketua DPAC FKDT Kec Bojong, Kyai Sobirin mengapresiasi Kepala Desa Rembul yang telah menggratiskan iuran gotong royong dari MDT. Semua ditanggung oleh Pemdes Rembul. Ini sungguh luar biasa peran Kades dalam suksesnya Pekan Madaris ke-24 tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kyai Sobirin melaporkan bahwa peserta Pekan Madaris mencapai tiga ribu lebih. Mereka seluruhnya dari Madin Kec Bojong sebanyak 42 Madin dan 2 Madin dari Kec Balapulang. Peserta akan menginap selama dua malam tiga hari atau mondok di rumah rumah penduduk warga Rembul.Alhamdulillah semua antusias dan menyambut gembira dengan adanya kegiatan Pekan Madaris.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Rembul yang telah memfasilitasi kegiatan Pekan Madaris dengan meriah ini. Sekali lagi ini sungguh luar biasa masyarakat Rembul dalam menyukseskan acara ini,” pungkas Kyai Sobirin.

Saat memberikan sambutan Camat Bojong mengapresiasi kegiatan yang menjadi kebanggaan warga kec Bojong. Kegiatan yang ditunggu tunggu oleh warga masyarakat Kec Bojong setiap.tahun. Kegiatan ini hanya ada di Kec Bojong, mungkin se Jawa Tengah.

Kegiatan Pembukaan Pekan Madaris yang diselenggarakan di lapangan desa Rembul dihadiri oleh Kepala Desa , Kapolsek, Danramil, anggota DPRD Kab Tegal dari Fraksi PDIP. Rois Syuriah MWCNU Kec Bojong juga hadir turut memimpin doa.

Ketua DPW FKDT Jawa Tengah, yang diwakili oleh Akhmad Sururi selaku Wakil Ketua dan turut menyematkan tanda peserta sebagai santri MDT bersama dengan Kasi PD Pontren Kemenag Kab Tegal. H. Muslihudin selaku Ketua DPC FKDT Kab Tegal juga turut hadir dalam kegiatan Pembukaan Pekan Madaris tersebut. *(Red)

MDT Penjaga Turast di Tengah Masyarakat Modern

Penulis

-

28 September 2024

MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) dan Pesantren merupakan pilar pendidikan Islam dengan sejarah yang sangat panjang. MDT hadir pada awal masuknya agama Islam di bumiy Nusantara dengan sistem pembelajaran di surau, mushola,masjid dan rumah rumah. Bersama itu pula berdiri pesantren untuk penyebaran agama Islam dengan sistem pembelajaran mukim (menginap) di asrama pemondokan.
Sebagai lembaga pendidikan keagamaan MDT secara geneologis bisa dikatakan lahir dari rahim Pesantren. Hal tersebut karena tradisi Pesantren diteruskan oleh MDT yang didirikan oleh alumni Pesantren.Salah satu tradisi pesantren dalam proses pembelajaran dengan kitab kuning (turast) sebagai rujukan utama. Kajian kitab kitab menjadi trademark Pesantren sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu MDT sebagai pra pesantren tidak lepas dari rujukan kitab kuning untuk tingkatkan paling dasar.
Tradisi yang lain adalah “Arab Pegon”. Menulis Arab Pegon merupakan tradisi yang secara turun-temurun berlaku sampai sekarang. Menulis Arab pegon menjadi ketrampilan pokok yang harus dimiliki oleh seorang santri. Setiap santri pasti bisa menulis Arab pegon yang berfungsi menterjemahkan kalimat kalimat dalam kitab kuning.
Ketrampilan menulis Arab Pegon juga dipraktekkan di MDT. Semua pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz Madin menggunakan tulisan arab Pegon. Oleh karena itu sejak lahir sampai era orde Baru, MDT dikenal dengan istilah sekolah Arab. Disebut dengan sekolah Arab karena tulisan mata pelajarannya menggunakan aksara Arab Pegon.
Kitab kuning (turast) dan arab Pegon menjadi tradisi yang melekat pada Pesantren dan MDT. Meskipun kitab kuning untuk MDT merupakan materi dasar tentang Aqidah, Syariah dan Akhlak, akan tetap sesungguhnya MDT dan Pesantren mengajarkan kitab kuning dan tulisan arab Pegon. Lebih dari itu santri yang mukim di Pesantren dulunya saat dirumah mengenyam pendidikan MDT.
MDT dengan jumlah yang sangat banyak di kampung kampung menjadi lembaga yang menjaga kelestarian kitab kuning di tengah tengah masyarakat. Ini sangat penting, karena karya Ulama Salaf harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga turast adalah menjaga warisan Ulama Salaf, menjaga warisan Ulama berarti menjaga warisan Rosulullah.
Sebagai penjaga turast (kitab kuning), MDT terus melakukan inovasi termasuk dengan aplikasi Pegon. Dengan aplikasi Pegon menjadi terobosan dan inovasi di tengah perkembangan informasi dan teknologi yang sungguh dahsyat di era modern. Hal ini tentu menjadi bagian dari kaidah, Al mukhafadhatu ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah (mempertahankan tradisi lama yang masih relevan dengan mengadopsi metode baru yang inovatif atau lebih bagus). (*)

Panwascam Pringkuku Ingatkan ASN, Kades, Perangkat Desa serta TNI POLRI Harus Netral pada Pilkada Serentak 2024

Penulis

-

28 September 2024

PACITAN (Aswajanews.id) – Panwaslu Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengingatkan Kepala Desa agar dapat menjaga netralitas dalam tahapan kampanye ini hingga hari H Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November mendatang.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Helmy Yusuf Evendi mengungkap bagi Kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat kampanye aktif dalam bentuk apapun. Larangan kades maupun perangkat desa terlibat kampanye aktif di Pilkada tertuang dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Dalam UU itu, Pasal 71 menegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, TNI-Polri, kepala desa/lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan pasangan calon. Selain itu larangan keterlibatan kampanye tersebut juga di tuangkan pada Pasal 62 PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye.

“Panwaslu Kecamatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan, pihaknya ASN/TNI dan Polri Kades harus tetap netral dan profesional demi Pilkada yang berkualitas,” tuturnya, Sabtu (28/9/2024).

Selian itu Ketua Panwaslu Kecamatan Pringkuku, Hermin Prasetyabudi menambahkan bahwa netralitas ASN dan Kades merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi yang berprinsip luber jujur, dan adil.

“Bahwa seluruh ASN di lingkungannya khusus di wilayah Kecamatan Pringkuku pasti sudah membacakan Ikrar Netralitas ASN, yang menegaskan komitmen mereka untuk menjaga prinsip-prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan, dan menggunakan media sosial secara bijak. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang,” ucapnya. *(Red)

Kampung Bungur Selain Menjadi Sarana Edukasi dan Pariwisata Juga Penggerak Perekonomian di Desa Jalatrang Ciamis

Penulis

-

27 September 2024

CIAMIS (Aswajanews.id) – Desa Wisata (Tourism Village), merupakan suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat Desa dengan segala potensi yang dimilikinya. Pengembangan Desa Wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai kegotongroyongan dalam mengembangkan berbagai potensi serta aktivitas masyarakat, yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Jalatrang merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Ciamis tepatnya di Kecamatan Cipaku. Jaraknya 12 km dari Pusat Kota Kabupaten Ciamis sedangkan dari Kantor Kecamatan Cipaku berjarak 4 km. Suasana Pedesaan Masih terasa dengan banyaknya area pesawahan yang sejuk dan asri untuk dikunjungi.

Kampung Bungur merupakan Kawasan Eduwisata yang berada di Desa Wisata Jalatrang, hadir dengan menawarkan konsep wisata sambil belajar.

Salah satu unggulan di Eduwisata Kampung Bungur ini adalah adanya kawasan Rumah Dilan (Rumah Pendidikan dan Keterampilan). Banyak sekali kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh pengunjung, apalagi bagi pengunjung yang mengambil paket lengkap. Diantaranya adalah Keterampilan Pertanian, Keterampilan Membatik, Keterampilan anyaman bambu, Pendidikan Seni tari dan Pendidikan/Pelatihan Pertanian.

Selain Menyodorkan sarana edukasi dan wisata, Kampung Bungur Juga Menjadi Harapan Desa Jalatrang untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.

Dadi Haryadi Selaku Kepala Desa Jalatrang, Kamis (26/9/2024) menuturkan, berawal dari pemanfaatan lahan tidur dengan tujuan menekan pengeluaran belanja masyarakat Desa Jalatrang, yang diantaranya untuk pembelanjaan komoditas tomat, bawang merah, dan cabe rawit. Sekarang Kampung Bungur sudah bisa berbagi bibit komoditas tersebut kepada masyarakat. Selain itu Kampung Bungur juga sudah bisa menjual langsung kepada pedagang-pedagang langsung untuk komoditas itu. “

“Sebagian besar masyarakat juga sudah memiliki kesadaran untuk mengembangan kuliner khas Lokal desa jalatrang salah satunya adalah olahan Umbi jalar Ungu atau biasa di sebut mantang bungur yang bisa di olah sebagai keripik, roti, onde, talam, dan olahan-olahan lainya,” tambah Dady Haryadi.

“Di samping itu besar harapan saya untuk adanya perhatian lebih agar apa yang di cita-citakan dapat berkembang dengan baik, Baik perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. *(Nana S)

Mensos akan Laporkan ke Prabowo Terkait Pembangunan Kampus II Poltekkesos di Bandung

Penulis

-

26 September 2024

JAKARTA (Aswajanews.id) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melapor kepada presiden terpilih Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.

Dalam keterangan di Jakarta pada Rabu malam disebutkan Kementerian Sosial (Kemensos) sedang berencana melakukan pengembangan Kampus II Poltekesos di atas lahan 14,9 hektare di Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Mensos Saifullah Yusuf saat menghadiri wisuda Poltekesos Bandung di Auditorium Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Rabu (25/9/2024)

Mensos beranggapan pengembangan Poltekesos perlu dilakukan karena tantangan masalah sosial ke depan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan lebih banyak pekerja sosial.

“Kita tahu lembaga ini terus berbenah. Tadi direncanakan untuk membangun kampus 2 supaya bisa menerima lebih banyak lagi mahasiswa,” ujarnya.

Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Sosial yang menyelenggarakan Program Studi Pekerjaan Sosial tertua di Indonesia.

Sejak pertama berdiri di tahun 1964, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang berubah nomenklatur menjadi Poltekesos pada tahun 2019 itu telah mencetak puluhan ribu pekerja sosial yang bekerja dengan kelompok rentan, baik di pemerintahan ataupun di lembaga non pemerintahan.

Saat ini Poltekesos Bandung memiliki 2.202 mahasiswa dari 4 program studi yaitu Program Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial, Program Sarjana Terapan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dan Program Sarjana Terapan Rehabilitasi Sosial, serta Program Magister Terapan Pekerjaan Sosial.

Dengan perluasan kampus, kata dia, Poltekesos berencana membuka program studi baru yaitu Penyuluhan Sosial, Kewirausahaan Sosial, Program Doktor Terapan Pekerjaan Sosial, Program Studi Profesi Pekerja Sosial.

Lulusan agar Wujudkan Indonesia Emas

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta lulusan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) Bandung agar turut membantu mengentaskan masalah sosial demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam rilis yang disiarkan pihaknya di Jakarta pada Rabu, pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat memberikan sambutan di hadapan 518 wisudawan.

“Yang penting kita ingin lulusan dari lembaga ini bisa berkiprah dengan baik di tengah-tengah masyarakat,” kata Gus Ipul.

Secara khusus, ia meminta para wisudawan yang merupakan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.

Gus Ipul mengatakan masalah kesejahteraan sosial di masa depan akan semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan komprehensif.

Menurutnya, terdapat enam masalah kesejahteraan yang menjadi fokus, yaitu kemiskinan, bencana (alam, non alam, sosial), penyalahgunaan NAPZA, masalah anak, kemiskinan komunitas adat terpencil (KAT) dan pekerja migran.

Sejumlah 518 wisudawan hadir pada wisuda kali itu dengan rincian sebagai berikut, Program Magister Terapan Pekerjaan Sosial 32 orang, Program Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial 306, Program Sarjana Terapan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial 82 orang, dan Program Sarjana Terapan Rehabilitasi Sosial 98 orang. (*)