Di mata Bung Karno, penjajahan merupakan bentuk penghisapan manusia atas manusia (exploitation de l’homme par l’homme) yang harus dihapuskan dari muka bumi.
Setelah Indonesia merdeka, kita mencoba menerapkan sistem demokrasi liberal. Namun, dalam sistem ini kebijakan dan keputusan politik sangat dipengaruhi oleh partai-partai politik. Akibatnya, kehidupan politik menjadi tidak stabil. Kabinet silih berganti dan pemerintahan kerap mengalami perubahan.
Bahkan, dalam perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia, terdapat kabinet yang hanya mampu bertahan dalam waktu sangat singkat.
Pada tahun 1959, Bung Karno mencoba menerapkan Demokrasi Terpimpin, sebuah sistem yang menempatkan presiden sebagai pusat pengambilan kebijakan dan keputusan politik.
Kemudian, pada tahun 1963, Bung Karno juga menerapkan konsep Ekonomi Terpimpin, di mana kebijakan ekonomi lebih banyak didominasi oleh pemerintah pusat.
Namun, penerapan ekonomi terpimpin ternyata tidak serta-merta mampu mengubah keadaan ekonomi Indonesia setelah terbebas dari kekuasaan kolonial.
Pendapatan nasional memang tercatat mengalami kenaikan. Pada tahun 1960, pendapatan nasional Indonesia mencapai sekitar Rp390,5 miliar. Pada tahun 1966 angka tersebut meningkat menjadi Rp429,7 miliar.
Akan tetapi, kenaikan tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 2,3 persen. Akibatnya, pendapatan per kapita justru mengalami penurunan.
Kondisi tersebut juga tercermin dari meningkatnya indeks biaya hidup. Jika pada tahun 1960 berada pada angka sekitar 160, pada tahun 1966 melonjak menjadi sekitar 120.000.
Defisit anggaran belanja negara juga mengalami kenaikan yang sangat tajam. Dalam periode yang sama, defisit meningkat dari sekitar Rp6,9 juta pada tahun 1960 menjadi Rp5.237,7 juta pada tahun 1966.
Nilai ekspor pun mengalami penurunan. Pada tahun 1960, nilai ekspor tercatat sekitar Rp620 juta, kemudian merosot menjadi Rp437,7 juta pada tahun 1966.
Kondisi ekonomi pada masa Orde Lama tentu tidak dapat dilepaskan dari pergolakan politik yang terjadi saat itu. Krisis politik dan ekonomi kemudian berujung pada berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan munculnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Politik menjadi panglima.
Orde Baru dan Tiga Pilar Ekonomi
Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengusung sejumlah kebijakan yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi.
Pertama, anggaran berimbang dan kebijakan moneter yang ketat (tight money policy).
Kedua, membuka pintu bagi masuknya modal asing. Pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa pada tahun 1994 nilai investasi asing yang masuk mencapai sekitar Rp100 triliun.
Ketiga, devisa bebas, yang memberikan keleluasaan dalam lalu lintas devisa.
Namun, setelah Orde Baru tumbang, berbagai kritik terhadap fondasi ekonomi pemerintahan Soeharto mulai bermunculan.
Konsep anggaran berimbang, misalnya, dipertanyakan. Kritik tersebut menyebutkan bahwa pada praktiknya pemerintah tetap mengalami defisit dan menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang serta kebijakan moneter.
Kebijakan tersebut, ditambah berbagai persoalan ekonomi lainnya, kemudian ikut memperbesar kerentanan perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi 1997–1998 menjadi pukulan telak yang akhirnya ikut mendorong berakhirnya pemerintahan Soeharto.
Reformasi dan Persoalan yang Belum Selesai
Setelah Orde Baru tumbang, Indonesia memasuki era Reformasi. Sistem politik berubah, demokrasi berkembang, dan kewenangan pemerintahan mengalami desentralisasi.
Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah persoalan ekonomi Indonesia benar-benar telah selesai?
Pemerintahan di era Reformasi masih menghadapi persoalan defisit anggaran dan utang negara. Pemerintah juga terus mendorong investasi, termasuk investasi asing, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Pada tahun 2025, kebutuhan pembayaran utang pemerintah mencapai angka yang sangat besar. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan pembangunan Indonesia akan terus bertumpu pada utang dan investasi?
Sementara itu, sumber daya alam Indonesia yang seharusnya menjadi modal utama untuk membangun kesejahteraan rakyat terus dieksploitasi.
Kita pernah mengalami penjajahan dalam bentuk penguasaan sumber daya alam oleh kolonialisme. Setelah merdeka, jangan sampai kita justru kembali mengalami ketergantungan ekonomi dengan wajah yang berbeda.
Karena itu, persoalan ekonomi Indonesia bukan semata-mata soal berapa besar pertumbuhan ekonomi, berapa banyak investasi yang masuk, atau berapa besar utang yang dapat diperoleh.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah:
Untuk siapa sebenarnya kekayaan alam dan pembangunan ekonomi Indonesia?
Apakah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi, atau justru semakin banyak kekayaan bangsa yang mengalir keluar?
Wallahu a’lam.
