Judul tersebut muncul saat diskusi kecil dengan seorang Kepala Madrasah Ibtidaiyah di kampung saya sendiri, tepatnya dukuh Jagalempeni Selatan desa Jagalempeni Kec Wanasari Kab Brebes. Sebuah dukuh yang memiliki satu lembaga pendidikan MI, dua Madrasah Diniyah, dua TPQ, Satu PAUD dan satu SMP yang baru berdiri.
Mendiskusikan tentang lembaga pendidikan tentu banyak varian dan sudut pandang yang bisa dibahas dengan pendekatan kajian teori. Hal ini tentu tidak pernah kering secara terus menerus ditulis dalam bentuk karya ilmiah akademik mulai Skripsi, Tesis sampai dengan Disertasi. Oleh karena itu menggali persoalan tentang pendidikan tidak akan pernah berhenti, karena sesungguhnya pendidikan menjadi kebutuhan manusia sepanjang hayat.
Manusia sebagai bagian dari masyarakat memiliki kepentingan terhadap pendidikan ( steakholder) terutama untuk anak anaknya. Oleh karena itu bicara kepentingan akan terkait erat dengan pilihan serta alasan menentukan pilihan lembaga pendidikan. Keputusan menjatuhkan pilihan kepada lembaga pendidikan tertentu tidak bisa lepas dari berbagai latar belakang yang mendasari terhadap keputusan tersebut.
Pilihan masyarakat terhadap lembaga pendidikan untuk anak anaknya setingkat MI atau SD tentu berbeda dengan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Meskipun pada satu titik dimungkinkan ada prinsip persamaan, contohnya memilih lembaga pendidikan yang berkualitas. Lebih dari itu ada beberapa faktor sosiologis yang mempengaruhi terhadap prinsip pilihan terhadap lembaga pendidikan.
Masyarakat dalam kategori menengah kebawah baik dalam segi pendidikan atau ekonomi akan cenderung memilih lembaga pendidikan dengan biaya yang murah tanpa berfikir kualitas lembaga pendidikan tersebut. Sebaliknya bagi mereka yang tergolong menengah ke atas cenderung memilih lembaga pendidikan yang berkualitas meski dengan biaya yang mahal.
Pada saat yang sama, lembaga pendidikan melakukan kampanye untuk SPMB dengan program dan pemberian sesuatu yang menggiurkan ( sudah jadi rahasia umum) dari lembaga pendidikan setingkat SD/MI. Bahkan lembaga pendidikan tersebut menugaskan kepada seseorang untuk mendatangi calon orang tua murid. Sehingga hari ini ada kesan mencari murid seperti kampanye partai politik.
Hal ini bertolak belakang dengan lembaga pendidikan yang sudah bonafide dengan kualitas pendidikan yang sudah diakui oleh masyarakat. Lembaga pendidikan tersebut justru bisa jadi menolak murid atau menempatkan calon murid cadangan. Tanpa melakukan kampanyepun lembaga pendidikan tersebut sudah diserbu oleh calon pendaftar yang banyak. Hal ini terjadi di lembaga pendidikan mulai MTs/SMP dan SMA/SMK//MA. Bahkan bisa jadi orang tua berani bayar berapapun yang penting anaknya bisa masuk di lembaga pendidikan tersebut.
Setingkat SD/MI jumlah yang lebih dari satu di setiap desa tentu ada kompetisi dalam rekrutmen mencari murid atau kampanye. Disinilah bagi lembaga pendidikan yang tidak memiliki modal untuk kampanye maka akan mendapatkan murid seadanya. Kampanye lembaga pendidikan tersebut dengan memberikan sesuatu pada bulan menjelang penerimaan murid baru.
Nah, disinilah masyarakat akan terbelah sesuai dengan klaster yang telah disebutkan di atas. Pertama memilh lembaga pendidikan untuk anak-anaknya dengan imbalan sesuatu tanpa berfikir terhadap kualitas pendidikan bahkan meskipun jaraknya jauh dari rumahnya. Kedua memilih lembaga pendidikan yang berkualitas tanpa memperdulikan pemberian sesuatu bahkan dengan konsekuensi tertentu.
Fenomena ini menjadi bagian terkecil dalam fakta dalam dunia pendidikan khususnya menjelang SPMB. Perkembangan masyarakat dengan kenaikan strata tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pilihan mereka. Disaat yang sama seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, ilmu pengetahuan dan ekonomi dan budaya, lembaga pendidikan juga dituntut untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. ***
