Bandung (Aswajanews.id) – Menanggapi respons Walikota Bandung terkait aksi Walk Out PSI dalam rapat paripurna Jumat lalu, anggota DPRD Kota Bandung dari PSI, Christian Julianto menjawab. “Kami mengapresiasi kalau Pak Wali mau membuka berkas APBD tersebut ke publik. Dibuka saja secara detail sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Publik juga kan berhak tahu dan ikut mengawasi APBD.”
Mengenai substansi dari APBD itu sendiri, menurut Christian memang masih ada beberapa hal yang kurang tepat, sehingga tidak akan bisa menjawab permasalahan kota. “Terkait banjir misalnya, anggarannya minim sekali. Menurut data, di Kota Bandung ada 68 titik potensial banjir. Apa langkah antisipasi pemkot untuk mengurangi banjir? Bagaimana dukungan anggaran nya?”, tanya Christian.
“Anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air (dulu Dinas Pekerjaan Umum) seperti untuk pekerjaan tanggul dan pemeliharan jalan justru mengalami pemangkasan. Tetapi, anggaran yang tidak mendesak seperti program informasi dan komunikasi publik, dianggarkan sebesar 11 Milyar lebih, padahal di 2021, anggarannya hanya 1 Milyar,” paparnya.
Christian juga menyatakan bahwa bukan hanya PSI, tapi Fraksi Demokrat juga tidak puas dengan APBD 2022, sehingga tidak hadir dalam rapat paripurna yang lalu. Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari PSI, Erick Darmajaya menambahkan bahwa PSI senang berdiskusi dengan eksekutif tentang anggaran ini.
“Kami tentu senang jika bisa berdiskusi secara terbuka, agar publik juga bisa ikut memantau dan mengawasi anggaran ini.”, tutur Erick.
“Sebenarnya dari awal kan kami sudah pernah mengusulkan agar rapat-rapat itu dibuka ke publik, disiarkan secara live, agar publik bisa memantau proses penganggaran ini secara utuh. Toh anggaran ini milik publik.”, tambah Erick.
Mengenai tudingan politisi PSI asal bicara tanpa membaca, Erick pun menepisnya. “Tidak benar itu, kami kan memonitor rapat-rapat di banggar. Kami juga sudah mengutarakan keberatan. Tapi semua kan tetap kembali ke forum”, tutup Erick.
Sementara itu, ketua PSI DPW Jabar, Marshall Chandra, menyatakan apa yang dilakukan anggota dewan PSI kota Bandung sudah benar, terlihat banyak anggaran yang krusial untuk kepentingan masyarakat dikurangi.
“Saya mendukung apa yang dilakukan anggota dewan PSI Kota Bandung, karena menurut laporan, RAPBD 2022 kebanyakan hal hal yang gak jelas buang biaya ratusan juta, sedangkan kebutuhan yang krusial untuk kepentingan masyarakat malah dikurangi.” tegasnya.
Karena itu PSI DPW Jabar minta walikota Oded untuk transparan mengenai RAPBD 2022 karena masyarakat perlu tahu sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pinta Marshall. (Ben/Elisa)
