BANDUNG (Aswajanews.id) – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kabid PHU) Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. Ahmad Handiman Romdony, mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jalur resmi untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada program Kabar Pagi TVOne, Rabu (06/07/2022).

“Animo masyarakat berhaji sangat luar biasa tinggi dan masa tunggu haji reguler dan khusus juga sangat panjang. Kami berharap masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji melakukan  jalur resmi baik haji reguler maupun haji khusus,” demikian imbauannya.

Ia menambahkan untuk haji khusus masyarakat dapat mendaftarkan diri ke travel haji khusus yang terdaftar resmi sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), yang dapat dilihat pada aplikasi Haji Pintar. Sedangkan untuk haji reguler dapat mendaftarkan diri ke kantor Kemenag setempat.

Kasus 46 calon haji furoda yang dideportasi pemerintah Arab Saudi menjadi pembelajaran yang berarti bagi masyarakat dalam memilih travel haji. Menurut Romdony, travel Al Fatih yang memberangkatkan 46 orang calon jemaah haji tersebut tidak terdaftar di Kemenag sebagai PIHK. Bahkan hasil penelusuran tim yang turun ke lapangan menunjukkan bahwa alamat kantor yang berada di kawasan Lembang Kab. Bandung Barat diduga palsu. Karena alamat tersebut berupa rumah penginapan.

Romdony menambahkan bahwa Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat dan Kankemenag Kab. Bandung Barat telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Cimahi terkait kasus travel Al Fatih ini. Karena sifatnya delik aduan yang baru diproses secara hukum bila ada pengaduan, maka ia berharap kepada para korban untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian atau Kemenag, agar kasus ini dapat diproses secara hukum. (Kontributor : Tri Budiono)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (29/06/2022). Kehadirannya disambut Kepala Kanwil (Kakanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono beserta Jajaran.

Dalam kunjungan ini, Raja Juli Antoni meninjau kantor dan melanjutkannya dengan berdiskusi serta pemberian arahan kepada Kepala Kanwil BPN dan seluruh Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan se-DKI Jakarta yang hadir. Ia meminta kepada jajaran untuk melakukan pengecekan secara kualitas maupun kuantitas pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini guna terjadinya kepatuhan dalam kegiatan PTSL.

“Ini perdana saya berkunjung. Saya diberikan tugas oleh Pak Menteri, salah satunya membantu untuk mengecek dan menyelesaikan permasalahan dari program PTSL. Saya meminta kepada Pak Kakanwil, Pak Kakan untuk coba petakan dan lakukan penyelesaian apabila ada tunggakan masalah yang masih tersisa,” ungkapnya.

Dalam pengarahannya, Wamen ATR/Waka BPN juga mengimbau jajaran di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk menyamakan persepsi serta saling berkoordinasi terkait masalah-masalah yang terjadi. “Jadi ada hal-hal mungkin yang informasinya tidak sama. Saya berharap jangan sampai ada informasi yang tidak tersampaikan, silakan juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya kita harus punya persepsi yang sama terkait PTSL ini,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia juga berpesan dalam menjalankan program PTSL, diperlukan pelayanan pertanahan yang juga menjadi fokus, yang harus ditingkatkan oleh jajaran baik di Kanwil maupun Kantah. “Dalam pelayanannya itulah kita harus benar-benar memberikan yang terbaik dengan meningkatkan kualitas administrasi terkait layanan masyarakat,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.

“Kita harus membangun lagi, apa yang sudah baik kita teruskan. Tapi kita juga tidak boleh menutup pintu bagi inovasi-inovasi baru. Dan yang terpenting kita terus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono mengatakan bahwa sudah memetakan seluruh masalah terkait PTSL yang ada di DKI Jakarta. “Kami dan jajaran sudah memetakan dan rutin monitoring terkait kegiatan PTSL yang ada di DKI Jakarta, serta sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, red) agar memudahkan masyarakat serta mempercepat pendaftaran tanah,” ungkapnya.

Usai melakukan kunjungan kerjanya di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Wamen ATR/Waka BPN melanjutkan kunjungannya ke Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini, Raja Juli Antoni meninjau loket pelayanan serta bersilaturahmi dengan para pegawai di Kantah. (Kementerian ATR/BPN)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Guna memutakhirkan dan mendalami pemahaman terhadap regulasi terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

“Acara ini sangat penting. Untuk itu, saya berharap Bapak dan Ibu menyimak dengan baik pemaparan narasumber. Ini diperlukan supaya pelaksanaan urusan Konkuren bidang ketenagakerjaan berjalan dengan optimal,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, Senin (4/7/2022) di Jakarta.

Sekjen Anwar juga berpesan kepada para peserta agar mengkonsultasikan dengan narasumber terkait hal-hal yang dapat menjadi atau berpotensi menjadi suatu problematika di dalam masa transisi regulasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini. Hal tersebut agar ditemukan solusi-solusi yang konkret.

“Jangan ragu untuk dialog dan diskusi jika terdapat hal-hal yang dirasa belum jelas,” pesan Anwar Sanusi.

Menurutnya, adapun yang tidak kalah penting, ia meminta agar setelah acara ini berakhir, masing-masing unit di Kemnaker segera mengusulkan Rancangan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan kepada Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja.

“Ini perlu dilakukan segera mengingat kita tidak hanya melalui proses konsultasi dengan Kemendagri, namun juga proses harmonisasi dengan Kemenkumham,” pungkas Anwar Sanusi. (SP)

TASIKMALAYA (Aswajanews.id) – Kapolres Tasikmalaya Kota Polda Jabar AKBP Aszhari Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Polres Tasikmalaya Kota menggelar Operasi Aman Nusa II.

“Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan Kondusifitas Kamtibmas diantaranya dengan mengantisipasi Penyebaran PMK pada hewan ternak,” ungkap Kapolres Tasikmalaya Kota Polda Jabar AKBP Aszhari Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si., Senin (04/07/2022).

Disampaikan juga bahwa hal ini sudah merupakan atensi pimpinan agar seluruh Jajarannya mewaspadai Penyebaran PMK pada hewan ternak yang ada di masyarakat dan bekerja sama dengan pihak lainnya.

Sementara itu Kabag Ops Kompol Shohet, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Operasi Aman Nusa II digelar dari tanggal 4 Juli sampai 2 Agustus 2022.

“PMK menular ke hewan peliharaan atau ternak yang berkuku dua dan berkaki empat, seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan untuk antisipasi hal tersebut pihaknya akan  melakukan pemantauan ke kandang ternak masyarakat maupun penggemukan, pasar hewan dan hewan dari luar daerah yang berasal dari zona merah PMK.

“Hewan ternak yang bukan dari zona merah PMK boleh masuk ke Wilayah kita dan kita akan lakukan pendampingan pada saat Vaksinasi hewan maupun Penegakan Hukum,” tegasnya. (SP/Bidhumas)

SOREANG (Aswajanews.id) – Bukan penjara, tapi Rumah Rehabilitasi. Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa dibangun di Kabupaten Bandung sebagai bagian dari upaya besar dalam menyelamatkan masa depan generasi muda.

Tempat rehabilitasi para pecandu narkoba tanpa tebang pilih ini, khususnya bagi masyarakat kurang mampu akan dilakukan pemulihan secara fisik maupun psikis, serta diberi pendampingan dan pelatihan, sehingga mereka yang kecanduan benar-benar dapat bebas dari ketergantungan obat-obatan terlarang.

Memiliki konsep restorative justice (keadilan restoratif) yang tak melulu semua perkara berujung hukuman penjara, tetapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan.

Penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan generasi muda masih menjadi masalah serius, sebab itu Negara harus hadir. Maka dengan hadirnya Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa, Bupati Dadang Supriatna berharap dapat meningkatkan kepedulian kita dengan menyelamatkan kembali mereka yang terkena kecanduan narkoba.  Tempat ini diresmikan secara langsung oleh Menko Polhukam RI, Mahfud MD.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus genjot pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa sebagai bentuk keseriuasan dalam menangani penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba).

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan, hingga saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi permasalahan serius. Oleh karenanya, perlu penanganan dari seluruh stakeholder.

“Semakin hari, jumlah pecandu di Indonesia semakin bertambah. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah, swasta serta komponen masyarakat lainnya,” jelas bupati di sela Penandatangana MoU Antara Pemkab Bandung dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung di Rumah Jabatannya, Soreang, Kamis (30/6).

Dadang menjelaskan, nantinya Balai Rehabilitasi Adhyaksa akan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan layanan rehabilitasi yang berkualitas kepada masyarakat mantan pecandu narkoba.

“Ini juga sekaligus upaya kami dalam mewujudkan visi pembangunan Bandung Bedas, yakni meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata,” terang bupati yang akrab disapa Kang DS itu.

Adapun sasaran program rehabilitasi sosial rawat inap Balai Rehabilitasi Adhyaksa merupakan korban penyalahgunaan narkotika, yang mendapatkan rujukan dari pihak kedua pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mendapat pendekatan keadilan restorative.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, keadilan restorative dilaksanakan dengan menerapkan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi.

“Dengan begitu, Balai Rehabilitasi Adhyaksa nantinya mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara khususnya penyalahgunaan narkotika, sehingga para penyintas tidak hanya diberi efek jera melalui masa hukuman, tetapi juga dapat dipulihkan seperti sedia kala,” harap bupati DS. (Sumber : Humas Pemkab Bandung)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1443 Hijriyah jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022. Dengan ditetapkannya awal Zulhijah ini, maka Hari Raya Iduladha 1443 H jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022.

“Sidang isbat telah mengambil kesepakatan bahwa tanggal 1 Zulhijah tahun 1443 Hijriah ditetapkan jatuh pada Jumat tanggal 1 Juli 2022,” tutur Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi usai memimpin Sidang Isbat (Penetapan) Awal Zulhijah, di Jakarta, Rabu (29/06/2022).

“Dengan demikian Hari Raya Idul Adha 1443 H jatuh pada 10 Juli 2022,” imbuh Wamenag.

Ia menjelaskan, keputusan itu didasarkan dari pantau hilal di 86 titik seluruh wilayah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan rapat sidang isbat. Menurutnya, proses pengamatan hilal ini menjadi pertimbangan penting dalam sidang isbat.

“Dari 34 provinsi yang telah kita tempatkan pemantau hilal, tidak ada satu pun dari mereka yang menyaksikan hilal,” jelasnya.

Sidang isbat yang digelar secara daring dan luring ini diawali dengan pemaparan posisi hilal oleh anggota tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag, Thomas Djamaluddin.

Sidang isbat awal Zulhijah 1443 H yang digelar di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenag ini dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi, perwakilan Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Duta Besar negara sahabat.

Hadir juga perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Lembaga dan instansi terkait, Pimpinan Ormas Islam, serta Pondok Pesantren. (Sumber Humas Kementerian Agama RI)

KOTA BEKASI (Aswajanews.id) – Kloter JKS 44 dengan jumlah jemaah haji sebanyak 245 orang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung dan kabupaten Bogor dilepas secara langsung oleh Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, yang juga Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Ajam Mustajam, pada Sabtu malam (02/07/2022), di Asrama Haji Bekasi, Jl. Kemakmuran No. 72 Kota Bekasi. Dengan keberangkatan kloter tersebut, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah tuntas memberangkatkan 44 kloter jemaah haji Jawa Barat ke Tanah Suci pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M.

“Kami PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan seluruh jemaah haji yang berjumlah 17.566 orang. Jemaah yang tidak berangkat hanya 2 orang, itupun batal karena deadline, visa sudah tidak bisa dilaksanakan,” demikian ungkap Ajam.

Menurutnya, pemberangkatan jemaah haji berlangsung dengan lancar serta seluruh jemaah haji terlayani dengan baik. Ajam berharap jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan meraih haji mabrur.

“Apa yang kami lakukan mudah-mudahan menjadikan kepuasan tersendiri bagi seluruh jemaah haji baik pelayanan yang dilakukan PPIH, pelayanan katering dan pelayanan penginapan,” pungkasnya.

Hadir pada pelepasan kloter terakhir tersebut Sekretaris PPIH yang juga Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, H. Ahmad Handiman Romdony, Kepala Kankemenag Kab. Bandung, H. Abdurahim serta Kepala UPT Asrma Haji Bekasi, H. Aep Saepuzaman.

Kepala Kankemenag Kab. Bandung, H. Abdurahim, pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi kepada jemaah haji dari Kab. Bandung yang tergabung dalam 5 kloter. Jemaah haji asal Kab. Bandung pun tergabung dalam kloter 44 yang akan diterbangkan pada pukul 03.30 Wib, Minggu (03/07/2022). (Kontributor : Tri Budiono)

SEMARANG (Aswajanews.id) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup pendidikan taruna Akademi Kepolisian angkatan ke-53 ‘Arkana Satriadharma’ di Semarang, Jawa Tengah. Mereka yang dinyatakan lulus tahun ini sebanyak 246 orang, yang terdiri dari 215 taruna dan 31 taruni.

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan, bagi yang meraih penghargaan dan prestasi, ke depan harus dipertahankan serta mengasah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya bagi yang belum mendapat kesempatan itu, prestasi akan bisa diukir ketika sudah bertugas sebagai prajurit Korps Bhayangkara.

“Saya harapkan prestasi terbaik selanjutnya bisa diukir dimanapun Anda bertugas, selama anda melaksanakan dinas,” kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini meminta kepada taruna dan taruni untuk terus mengembangkan potensi diri melalui Lifelong Learning dan Learning Under Pressure. Pasalnya, hal itu dipersiapkan untuk menghadapi dinamika yang terus berkembang dengan cepat dan tak menentu.

“Karena dua hal tersebut, Lifelong Learning dan Learning Under Pressure harus terus diasah dan dilakukan untuk membentuk diri menjadi pimpinan Polri yang tangguh, di masa yang akan datang,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Lebih dalam, Sigit menekankan, para taruna-taruni, nantinya akan menjadi calon pemimpin yang harus selalu siap dalam keadaan apapun. Serta mampu mengawal visi untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“Adik-adik taruna, menjadi seorang polisi adalah tugas yang sangat mulia, namun disisi lain kalian harus terus ikuti dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi lingkungan strategis yang terus berubah dan akan berdampak terhadap situasi kamtibmas,” ucap Sigit.

Sigit menekankan, Indonesia dan negara lainnya sedang dihadapkan dengan dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian. Sehingga, Sigit berharap, calon perwira muda Polri ini mampu mengasah jiwa kepemimpinannya untuk bisa menjalankan tugas pokok ataupun lainnya.

“Jadi inilah gambaran tugas yang rekan-rekan akan hadapi, disamping anda semua melaksanakan tugas pokok kepolisian melindungi, mengayomi, melayani serta melakukan penegakan hukum,” tutur Sigit.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, kata Sigit, Pemerintah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Didalamnya, ada tujuh program prioritas nasional yang diharapkan bisa merubah pondasi ekonomi indonesia dari negara konsumen jadi negara produsen.

“Diharapkan dengan program yang ada, akan menjadi langkah bukan hanya out of the box tapi jump out of the box,” imbuh Sigit.

Kemudian dalam rangka mendukung RKP 2022, Polri memiliki konsep transformasi menuju Polri Presisi. Ia berharap gagasan tersebut benar-benar dilaksanakan, mengingat hal itu menjadi dasar dalam mengimplementasikan predictive policing.

“Kita harus terapkan responsibilitas, bergerak sesuai tugas dan tanggung jawab serta tuntaskan itu semua. Tentu responnya juga harus dilaksanakan dengan cepat sehingga masalah tidak menjadi besar. Begitu juga transparan, berkeadilan dan akuntabel. Terutama masalah hukum yang ciderai rasa keadilan masyarakat kecil. Ini tentunya menjadi tugas kita semua untuk bisa melaksanakan dengan baik, sehingga rekan-rekan semua dekat dan dicintai masyarakat,” papar Sigit.

Sigit melanjutkan, salah satu hal yang kemudian bisa dilaksanakan adalah bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dengan memanfaatkannya, diharapkan saluran pengaduan masyarakat bisa terlayani dengan lebih cepat. Karena teknologi memberikan ruang untuk itu. Disatu sisi dengan manfaatkan teknologi tersebut mengurangi interaksi sehingga bisa memperkecil risiko terjadinya penyimpangan.

“Para taruna atau perwira remaja terus kembangkan kompetensi diri sehingga nanti jadi polisi muda unggul profesional dan dapat diandalkan,” jelas Sigit. *(Bidhumas)

JEMBER (Aswajanews.id) – Bertempat di HAS Bonsai Café Tamansari, Wuluhan, Jember, LSM MP3 menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Sabtu (2/7/2022). Rakor tersebut dalam rangka menyikapi berbagai permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat serta untuk pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang.

Rakor tersebut dihadiri Ketua Umum LSM MP3 Drs. Farid Wajdi, SIP., Sekjen Yudha Edy Prasetyo, H. Karimullah Dahruriaji anggota DPRD Jatim, Ir. Sukatno dari Perhutani dan seluruh koordinator Kecamatan se-Kabupaten Jember.

LSM Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) yang memiliki anggota di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember ini dikenal begitu konsen terhadap persoalan-persoalan publik.  LSM MP3 secara sukarela bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Umum Drs. Farid Wajdi, SIP., pada kesempatan Rakor tersebut mengatakan, anggota LSM MP3 diharapkan menjadi pemicu dan pemacu keterlibatan masyarakat dalam memberikan solusi atas berbagai masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

“MP3 siap menjadi pendamping keluhan masyarakat dan mengawal proyek-proyek pembangunan di pedesaan serta mengawasi program-program pemerintah yang menggunakan uang rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai dengan tema dalam Rakor, “Pemberdayaan Masyarakat dalam segala Bidang” MP3 ke depan semakin berdaya untuk masyarakat. MP3 selalu memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, serta mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang dihadapi di lingkungannya. Diantaranya; bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan Dana Desa, proyek-proyek pembangunan pemerintah serta kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat. *(Abdul Wafi)