JAKARTA (Aswajanews.id) – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai sepuh menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah ulama senior, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.
Forum para kiai tersebut menghasilkan tujuh poin rekomendasi terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Salah satu poin penting adalah permintaan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas apabila terdapat menteri atau pejabat pemerintah yang melakukan intervensi terhadap proses pemilihan dalam Muktamar.
Para kiai menilai, intervensi dari pihak pemerintah maupun kekuatan politik eksternal bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kedaulatan Nahdlatul Ulama.
“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” tegas KH Muhibbul Aman Aly di hadapan awak media.
Ia juga menyatakan kesiapan para kiai untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo guna menyampaikan berbagai informasi dan keprihatinan terkait dinamika menjelang Muktamar.
“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU,” imbuhnya.
Tolak Tekanan Politik
KH Muhibbul Aman Aly juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan peserta Muktamar atau muktamirin dalam menentukan pilihan. Menurutnya, pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik tidak boleh melakukan intervensi maupun intimidasi terhadap peserta Muktamar.
Sikap tersebut dinilai dapat mencederai kedaulatan forum dan prinsip organisasi NU.
“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tuturnya saat membacakan hasil pertemuan para kiai.
Sementara itu, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin sebelumnya juga menegaskan agar pemerintah memberikan keleluasaan kepada peserta Muktamar NU untuk menentukan pilihan secara berdaulat.
Menurutnya, sikap tersebut telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar KH Ma’ruf Amin.
Ia juga meminta panitia Muktamar memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung kondusif, demokratis, dan jujur serta tetap berpedoman pada nilai-nilai dan akhlak yang telah diteladankan para ulama pendiri NU.
“Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” tutur Rais Aam PBNU masa khidmah 2015–2018 tersebut.
(Sumber: NU Online)
