INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Puluhan jurnalis dari berbagai media di Indramayu “menggeruduk” kantor Dinas PUPR, Rabu (23/4), minta kejelasan soal penggunaan anggaran APBD 2025 yang dianggap kurang transparan.
Dipimpin Koordinator FPWI, Chong Soneta, sekitar 79 wartawan datang langsung untuk audiensi. Masalahnya? Minimnya keterbukaan informasi, terutama soal dana publik dan kegiatan fisik yang dikelola dinas.
“Kita nggak cari ribut, cuma minta komunikasi dibuka. Selama ini, akses ke Pak Kadis Asep Abdul Mukti susah banget,” kata Chong.
Para jurnalis juga usul biar Dinas PUPR punya humas resmi, adain konferensi pers rutin, dan perkuat layanan KIP. Tujuannya? Biar semua media—besar kecil—punya akses yang adil dan publik makin melek info pembangunan.
Wartawan senior, Kajen & Guntur, bahkan ngingetin pentingnya peran pers sebagai pilar ke-4 demokrasi.
“Coba adain jumpa pers setahun dua kali aja. Publik juga berhak tahu dana fisik itu dipakai buat apa aja,” tegas mereka.
Pihak Dinas PUPR, lewat Sekdis Maulana Malik, janji bakal evaluasi dan buka ruang dialog. Tapi katanya, “Soal anggaran itu ada aturannya, nggak bisa sembarangan diekspose.”
Audiensi pun ditutup dengan harapan ke depan hubungan media & Pemkab makin sinergis demi Indramayu yang lebih terbuka dan maju. (Sn)
