Menolak full day school adalah menjadi jihad politik yang dilakukan komunitas Pendidikan keagamaan khususnya MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah). Hal tersebut karena kebijakan lima hari sekolah merupakan produk politik penguasa yang secara berlahan akan memberangus eksistensi MDT. Padahal MDT sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Tentu hal ini harus menjadi perhatian yang serius kita bersama karena terkait dengan masa depan generasi bangsa yang memiliki karakter keagamaan tumbuh dan berkembang melalui MDT.
Meski kebijakaan ini masih dalam ruang pro dan kontra, namun beberapa daerah yang sudah melaksanakan kebijakan ini (lima hari sekolah) secara berlahan mengurangi murid di MDT. Upaya penolakan lima hari sekolah terus kita gerakan dengan beberapa langkah dan aksi yang dilakukan oleh teman teman FKDT di Kab/Kota di Jawa Tengah. Sejayb ini tampakknya masih pada tahapan audiensi dan penyampaian petisi kecuali di Kab Pati karena ada akumulasi dengan beberapa persoalan lainnya.
Disamping gerakan audiensi dan aksi tentu juga dibutuhkan kajian ilmiah sebagai prasyarat untuk menentukan kebijakan publik. Fakta dan data dilapangan yang imbas lima hari sekolah akan menjadi potret dari kebijakan yang sesungguhnya tidak berpihak kepada kepentingan masa depan bangsa. Hal ini dibuktikan oleh DPW PKB Jawa Tengah dengan menggandeng lembaga surve Indekstat untuk melakukan penelitian di lapangan. Penelitian tersebut terkait dengan beberapa dampak lima hari sekolah, baik secara pskologis maupun sosiologis serta kehidupan beragama.
DPW FKDT Jawa Tengah berkesemapatan mengikuti diskusi di kantor DPW PKB Jawa Tengah pada hari rabu, 27 Agustus 2025 bersama dengan Tim Surve dari Indekstat dan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Sarif Abdillah. Bagi FKDT Jawa Tengah, diskusi dengan lembaga Surve terkait dengan penolakan lima hari sekolah menjadi kesempatah emas untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait dengan FDS. Lebih dari itu forum diskusi ini menjadi bagian dari jihad politik dengan argumentasi narasi ilmiah.
Jihad politik menjadi salah satu pilar memperjuangkan aspirasi elemen masyarakat dalam hal ini MDT. DPW FKDT Jawa Tengah menyadari sepenuhnya bahwa politik di Indonesia menjadi panglima dalam menentukan kebijakan negara. Oleh karena itu sebagai entitas bangsa memiliki kewajiban nurani untuk bersuara melalui jalur partai politik dalam hal ini PKB. Karena partai politiklah yang hari ini bisa menjadi bagian dari sistem yang bisa menentukan kebijakan publik lewat para wakil rakyatnya.
Ikhtiar melakukan jihad politik sangat dibutuhkan dan harus dilakukan bersama dengan partai politik. Selama ini hanya PKB yang konsen mendampingi komunitas MDT yang menolak FDS di beberapa Kab/ Kota di Jawa Tengah. Lebih dari itu elemen masyarakat yang lain juga akan menjadi kekuatan sinergis dalam ruang jihad politik. Ini sangat penting agar perjuangan jihad politik menjadi cerminan keinginan masyarakat Indonesia secara massif. Dengan demikian tidak muda dimainkan oleh segelintir kelompok yang sebenarnya akan menghancurkan generasi bangsa secara perlahan.
DPW PKB Jawa Tengah dengan memperjuangkan penolakan lima hari sekolah sesungguhnya menjadi representasi jihad politik menuju Indonesia hebat dengan menanamkan generasi yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Hal menjadi pilar tujuan pendidikan nasional sekaligus implementasi Pancasila dan UUD 1945. Perjuangan PKB bukan hanya pada tataran politik kekuasaan tapi juga politik kebangsaan yang menyangkut generasi masa depan bangsa Indonesia. ***
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
