Rakyat di akar rumput tentu bersorak gembira saat mendengar kabar harga BBM bersubsidi—Pertalite dan Solar—tidak jadi naik. Di tengah tekanan ekonomi, keputusan ini seolah menjadi angin segar. Namun, euforia itu perlu disikapi dengan hati-hati.
Menurut Wisnu Wardhana, SH, MH, dalam diskusi “Ngadu Bako”, kebijakan tidak menaikkan harga BBM sangat mungkin hanya bersifat sementara. Wartawan yang juga berprofesi sebagai pengacara itu menilai, langkah tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Ia mengungkapkan, pemerintah harus menambah anggaran sekitar Rp41 triliun akibat lonjakan harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak telah menembus 98 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN yang dipatok di angka 70 dolar AS per barel.
Artinya, untuk menjaga harga BBM tetap stabil, pemerintah harus menutup selisih tersebut dengan dana tambahan di luar anggaran subsidi energi yang sebelumnya sudah mencapai Rp341 triliun.
Sumber dana itu, menurut Wisnu, berasal dari efisiensi atau pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga yang dilakukan pada masa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Masalahnya, tren harga minyak dunia masih menunjukkan kecenderungan naik. Bahkan, dalam skenario terburuk, harga bisa menembus 130 dolar AS per barel. Jika itu terjadi, beban subsidi energi akan semakin berat dan berpotensi membuat APBN kian tertekan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, justru mengusulkan penghapusan subsidi BBM. Ia mendorong agar harga BBM disesuaikan dengan harga keekonomian.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka konsekuensinya cukup jelas: harga BBM, listrik, hingga LPG akan mengalami kenaikan. Wisnu memperkirakan harga keekonomian BBM bisa mencapai Rp15.000 per liter, bahkan Solar berpotensi menembus di atas Rp20.000 per liter.
Kenaikan harga energi global sendiri tidak lepas dari faktor geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang diprediksi berlangsung panjang. Salah satu isu krusial adalah potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia, yang memicu kekhawatiran pasar global.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat diharapkan dapat menyikapi kebijakan pemerintah secara realistis, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak ekonomi yang mungkin terjadi ke depan. ***
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
