PURWAKARTA (Aswajanews) – Setahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta memasuki babak baru setelah Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin mengungkapkan pengakuan terbuka yang mengejutkan publik.
Melalui kolom komentar akun Instagram @urangpurwakarta.id, Abang Ijo menyatakan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis sejak dilantik mendampingi Bupati Saepul Bahri Binzein.
“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan,” tulisnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan luas di media sosial dan memunculkan pertanyaan soal soliditas kepemimpinan di Kabupaten Purwakarta.
Sejumlah pengamat menilai kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih rakyat dalam satu paket. Karena itu, mandat politik sejatinya melekat pada keduanya.
“Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memiliki fungsi membantu kepala daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Sinergi adalah kunci,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Purwakarta.
Jika benar terjadi minim pelibatan, kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
Peristiwa Cirata yang Viral
Sorotan terhadap dinamika kepemimpinan ini menguat setelah mencuat kasus pungutan liar saat momen Lebaran di kawasan Waduk Cirata.
Sejumlah pemudik mengaku dimintai uang parkir dengan tarif tidak lazim, padahal mereka hanya berhenti untuk beristirahat, bukan untuk berwisata. Keluhan tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi netizen.
Menindaklanjuti laporan itu, anggota Satreskrim Polres Purwakarta mengamankan delapan orang terduga pelaku pungli di bahu jalan kawasan Cirata usai Lebaran. Para pelaku dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Abang Ijo menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai tindakan pungli itu mencoreng nama baik Purwakarta, terlebih terjadi pada momen arus mudik ketika banyak warga luar daerah melintas.
Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana PIP
Perbedaan pendekatan juga terlihat dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu SMP negeri di wilayah Sukasari.
Abang Ijo sebelumnya tampil menyoroti laporan masyarakat secara terbuka. Sementara itu, Bupati Saepul Bahri Binzein disebut mengambil pendekatan berbeda, dengan memastikan dana tetap tersalurkan dan proses internal berjalan.
Di tengah polemik tersebut, sempat muncul persepsi di publik bahwa bupati mengampuni terduga pelaku, meski belum ada penjelasan resmi yang merinci langkah administratif yang ditempuh.
Rangkaian peristiwa itu membuat sebagian kalangan menilai adanya perbedaan gaya kepemimpinan: wakil lebih vokal dalam merespons isu sosial secara langsung, sedangkan bupati dinilai lebih menekankan stabilitas dan mekanisme birokrasi.
Dalam pernyataannya, Abang Ijo juga menantang adanya dialog terbuka demi kepentingan masyarakat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk transparansi sekaligus sinyal perlunya komunikasi internal yang lebih baik di lingkungan pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Saepul Bahri Binzein terkait pengakuan wakilnya tersebut maupun tanggapan atas dinamika yang berkembang.
Publik Menunggu Kejelasan
Masyarakat berharap perbedaan pendekatan tidak berkembang menjadi hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi, soliditas pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik.
Publik kini menunggu klarifikasi dan langkah konkret dari kedua pimpinan daerah agar roda pemerintahan di Kabupaten Purwakarta tetap berjalan harmonis sesuai harapan rakyat. (Red)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
