JAKARTA (Aswajanews.id) – Jakarta direncanakan tidak memiliki wali kota dan bupati setelah tidak menjadi ibu kota negara.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan Jakarta nantinya hanya akan dipimpin oleh gubernur. Hal itu ia sampaikan usai menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat.
Adapun alasan dari munculnya rencana tersebut yakni agar birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih lincah.
“Jadi sistem pemerintahan ke depan Jakarta tetap seperti hari ini, sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota,” kata Suharso melalui kanal YouTube Pemprov DKI, Kamis (24/11/2022).
“Pemikiran kami ke depan adalah bagaimana struktur organisasi yang lebih lincah, yang bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa Jakarta harus tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia meski tak lagi menjadi ibu kota negara.
Ia juga mengatakan bahwa kegiatan di luar pemerintah pusat akan tetap menjadi milik Jakarta.
Menurutnya, Jakarta harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa agar tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan yang harus dipertahankan.
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengaku telah menerima masukan-masukan dari Suharso dan jajarannya.
Ia menjelaskan pertemuan tersebut juga membahas soal tata ruang dan wilayah serta upaya bersinergi dengan Bappenas.
Menurut Heru, pihaknya dan Suharso sepakat ingin Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia meski sudah tidak menjadi ibu kota.
Ia juga menyebut salah satu arahan dari Suharso yakni untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. ***
