NGADA, NTT (Aswajanews) — Seorang siswa sekolah dasar berinisial YBR (10), warga Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, ditemukan meninggal dunia. Peristiwa tersebut meninggalkan duka mendalam sekaligus memunculkan perhatian publik terhadap persoalan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, YBR merupakan siswa kelas IV di salah satu sekolah dasar negeri di wilayah tersebut. Sejumlah pihak menyebutkan bahwa sebelum peristiwa terjadi, keluarga korban menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk perlengkapan sekolah.
Terkait pembiayaan pendidikan, pihak sekolah menerapkan skema pembayaran yang dilakukan secara bertahap selama satu tahun ajaran. Total biaya yang disebutkan mencapai Rp1.220.000 per tahun, dengan mekanisme pembayaran cicilan per semester.
Orang tua YBR diketahui telah menyelesaikan pembayaran tahap pertama sebesar Rp500 ribu pada semester I. Sementara itu, sisa pembayaran untuk semester II masih berada dalam masa berjalan.
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada, Veronika Milo, menegaskan bahwa sisa pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tunggakan, karena belum melewati batas waktu yang ditentukan.
“Pembayaran dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sudah dibayarkan pada semester satu, dan sisanya untuk semester dua,” ujar Veronika, Kamis (5/2/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, menjelaskan bahwa keluarga korban selama ini belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Hal tersebut, menurutnya, disebabkan kendala administrasi kependudukan.
Ia menyampaikan bahwa ibu korban secara faktual telah lama tinggal di Desa Naruwolo, namun secara administratif masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nagekeo, sehingga berdampak pada tidak teraksesnya sejumlah program bantuan pemerintah.
Peristiwa meninggalnya YBR saat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah lembaga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendampingan anak, akses layanan pendidikan, serta pendataan sosial masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan hak anak atas pendidikan dan perlindungan sosial dapat terpenuhi secara optimal. (Red)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
