JAKARTA (Aswajanews.id) – Rapimnas Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) yang dilaksanakan di hotel Bidakara Jakarta, mulai tgl 18 s.d 20 Juli 2025 merekomendasikan pembentukan Badan Pengkaderan Nasional (BKN). Badan ini dibentuk oleh DPP FKDT yang bertugas melaksanakan kegiatan pengkaderan secara berjenjang, mulai tingkat nasional, tingkat menengah dan tingkat dasar.
Wakil Sekretaris DPP FKDT, Akhmad Sururi mengatakan bahwa BKN akan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkaderan dan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang.Hal ini menjadi amanat Ketua Umum DPP FKDT, H Lukman Hakim saat memberikan sambutan pengarahan di Pembukaan Rapimnas.
“Sudah saatnya kita melaksanakan kegiatan pengkaderan dalam rangka memperkuat dan mempersiapkan sustainable FKDT kedepan. Karena sesungguhnya FKDT didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu keberlanjutan dan keberlangsungan FKDT dalam melayani pendidikan MDT harus kita rencanakan secara matang. Sehingga mereka yang akan menjadi pengurus masa depan betul betul memahami langkah tujuan dan visi FKDT,” kata Akhmad Sururi.
Sururi mengungkapkan, diskusi panjang tentang pengkaderan di lingkungan FKDT pada prinsipnya saling memperkuat. Mereka ingin FKDT kedepan berdaya dan bergerak dengan kapasitas kepengurusan yang memilki dedikasi tinggi dan loyalitas berorganisasi. Oleh karena itu pola pengkaderan yang akan dilaksanakan menjadi langkah kongkrit untuk menggerakkan FKDT secara masif.
“Bergerak di organisasi membutuhkan komitmen kepengurusan dengan orientasi yang jelas terkait dengan MDT. Hadirnya FKDT sebagai ormas keagamaan berbasis pendidikan menjadi entitas bangsa yang memiliki makna untuk membangun generasi Indonesia emas. Oleh karena itu tata kelola organisasi harus kita perkuat bersama agar pergerakannya berimbas secara nasional,” lanjut Sururi.
Wakil Sekretaris DPP FKDT menambahkan, kita patut bersyukur karena KH Lukman Hakim sebagai Ketua Umum DPP FKDT memilki jaringan yang bisa menggerakkan FKDT. Rapimnas FKDT dengan menghadirkan tiga pejabat negara, Menag, Mensos dan Kapolri menjadi prestasi yang besar untuk FKDT. Hal tersebut kalau bukan jaringan Pak Ketum maka agak susah bisa menghadirkan setingkat pejabat negara.
Oleh karena itu, menurut Akhmad Sururi hari ini FKDT sudah banyak dikenal oleh kalangan pejabat negara, FKDT harus bisa bergerak menggemakan pergerakan untuk mewujudkan peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap MDT. Disinilah dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan kecakapan pengurus. Untuk menuju kecakapan pengurus dalam organisasi salah satunya dengan pengkaderan.
Rapimnas DPP FKDT dihadiri oleh utusan dari DPW FKDT Propinsi se Indonesia. Ada 34 delegasi dari Provinsi yang hadir dari 38 provinsi di Indonesia. Delegasi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPW FKDT mengikuti rangkaian Rapimnas dan Harlah ke 13. Bertindak sebagai pimpinan Rapat Pleno dalam Rapimnas, H Asep Ely Gunawan didampingi Moh Iskak. (Red/Nas)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
