BANDUNG (Aswajanews) – Insan pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan berdomisili di Kabupaten Bandung menggelar tatap muka serta konsolidasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut berlangsung di Cafe Kampung Buhun, Jalan Katapang Andir, Desa Sangkang Hurip, Kecamatan Katapang, Rabu (14/1/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang penguatan komunikasi dan penyamaan persepsi antara insan pers dan pemerintah daerah. Melalui dialog terbuka, kedua belah pihak membahas dinamika relasi media serta upaya membangun sinergi yang lebih sehat dan profesional.
Diskominfo Kabupaten Bandung hadir melalui Kepala Bidang Persandian, Sandi Apriatna, S.TP., sebagai perwakilan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Kehadiran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ruang dialog dengan insan pers.
Pengurus PWI Jawa Barat, H. Asep Syahrial atau yang akrab disapa Asep Awing, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Diskominfo. Menurutnya, dialog langsung merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami sebagai insan jurnalis merespons positif kehadiran Diskominfo. Pertemuan ini menyatukan komitmen rekan-rekan untuk mendukung Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” tegas Awing.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, H. Teguh Purwayadi, S.STP., M.Si., melalui Kabid Persandian Sandi Apriatna menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan profesional. Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif dipandang sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja institusi.
“Diskominfo membuka ruang dialog secara luas. Setiap masukan kami jadikan bahan evaluasi dalam membangun relasi media,” ujar Sandi.
Ia juga menanggapi persepsi adanya diskriminasi dalam kemitraan media. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada skema anggaran publikasi.
“Sebagian pihak menilai Diskominfo memprioritaskan media arus utama. Namun, jika dilihat dari data anggaran, pola kemitraan relatif konsisten dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Pada tahun anggaran 2025, Diskominfo Kabupaten Bandung mencatat penurunan signifikan dana kemitraan media yang berdampak merata kepada seluruh mitra. Selain itu, kebijakan fiskal nasional juga berpengaruh terhadap berkurangnya dana transfer pusat ke daerah, sehingga mempersempit ruang fiskal Kabupaten Bandung.
“Pengurangan anggaran tidak menyasar kelompok tertentu. Seluruh mitra merasakan dampaknya secara proporsional,” tegasnya.
Sejak 2017, Diskominfo Kabupaten Bandung terus membenahi administrasi kemitraan media guna menciptakan tata kelola yang tertib, transparan, dan terukur. Saat ini, relasi media dikelola melalui tiga pendekatan utama, yakni komunikasi personal, kerja sama formal dengan perusahaan media, serta sinergi melalui organisasi profesi.
Melalui jalur organisasi, Diskominfo menjalin kemitraan dengan PWI, IJTI, serta berbagai forum wartawan lainnya. Langkah ini bertujuan menjaga soliditas dan mencegah polarisasi di kalangan insan pers.
“Kami ingin membangun relasi media yang seimbang dan profesional,” kata Sandi.
Menghadapi tahun kerja 2026, Diskominfo telah merumuskan pola kemitraan baru bersama Kepala Dinas dengan menitikberatkan pada efektivitas publikasi dan kebutuhan strategis daerah. Selain publikasi rutin, Diskominfo juga menyiapkan dukungan publikasi tematik sesuai arahan pimpinan daerah.
“Prinsip kami jelas, merangkul semua pihak. Keterbatasan anggaran tidak boleh memicu pengelompokan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Diskominfo akan mengonsultasikan pengembangan relasi media kepada Bupati Bandung. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat keterbukaan informasi publik dan hubungan yang harmonis dengan insan pers.
“Kami ingin menjaga hubungan yang harmonis dan produktif dengan insan pers,” pungkasnya.
(Red/Nas)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
