INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Proyek rehabilitasi jalan di Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu dinilai tutup mata terhadap pelaksanaan proyek yang diduga janggal karena dibangun di atas lahan milik PT Pertamina (Persero).
Berdasarkan laporan masyarakat setempat, proyek tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi, maupun aturan hukum yang berlaku. Selain itu, proyek yang diusulkan oleh Kepala Desa Cangkingan disebut-sebut bernuansa politis menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kuwu) Serentak Kabupaten Indramayu pada Desember 2025.
Proyek jalan cor beton dengan nilai Rp589,6 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2025 itu dikerjakan oleh CV Rakha Wijaya dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Namun, kuat dugaan pekerjaan tersebut dilakukan tanpa analisis matang dan tanpa koordinasi resmi dengan pihak Pertamina.
Jika benar pembangunan dilaksanakan tanpa izin tertulis, maka kegiatan konstruksi di atas lahan milik Pertamina jelas tidak diperbolehkan dan berpotensi melanggar ketentuan hukum.
Mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Indramayu, Achmad Hidayat, ST, saat ditemui di wilayah Jatibarang, membantah klaim bahwa lahan tersebut milik Pertamina. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh seorang warga yang telah puluhan tahun bermukim di sekitar lokasi. Warga tersebut memastikan bahwa jalan yang dicor memang merupakan akses menuju area milik Pertamina.
Persoalan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kelalaian Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dalam perencanaan proyek serta minimnya transparansi penggunaan anggaran daerah. (Tim)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
