INDRAMAYU (Aswajanews) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat, kini justru menjadi sorotan tajam di Kabupaten Indramayu. Alih-alih menuai apresiasi, pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah memicu gelombang kritik dan kekecewaan publik.
Keluhan warga ramai bermunculan di media sosial, khususnya Facebook. Sejumlah unggahan memperlihatkan makanan yang diduga tidak higienis, porsi yang dinilai tidak sesuai standar, hingga kualitas bahan pangan yang dipertanyakan. Slogan “Bergizi dan Gratis” pun dianggap hanya menjadi pemanis program, sementara kondisi di lapangan disebut jauh dari ekspektasi.
Di balik polemik kualitas makanan, muncul pula isu yang lebih serius: dugaan praktik monopoli dan “pengondisian” dalam distribusi bahan pokok ke SPPG. Beberapa sumber menyebut adanya oknum yang diduga mengarahkan suplai bahan pangan dari pihak tertentu, sehingga menutup peluang penyedia lain yang dinilai lebih kompetitif dan berkualitas.
Praktik semacam ini dikhawatirkan berimplikasi langsung terhadap mutu bahan makanan yang diterima masyarakat. Jika benar terjadi, maka program yang dibiayai uang negara tersebut berpotensi disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret dan transparan dari pihak berwenang untuk mengklarifikasi maupun membantah isu yang berkembang. Minimnya penjelasan resmi justru memperkuat spekulasi di tengah masyarakat.
SPPG Krangkeng Ditutup Sementara
Situasi semakin memanas setelah beredar informasi bahwa salah satu SPPG di Kecamatan Krangkeng ditutup sementara. Penutupan tersebut diduga berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan program. Namun, detail resmi mengenai bentuk pelanggaran maupun hasil evaluasi belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Ketiadaan transparansi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah evaluasi dilakukan secara menyeluruh atau hanya bersifat administratif semata?
FPWI Siap Turun Tangan
Menanggapi carut-marut tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Tomi Susanto, menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi independen.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini menyangkut uang rakyat dan hak masyarakat untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Dalam waktu dekat, kami akan menginstruksikan seluruh anggota forum untuk turun ke lapangan melakukan penelusuran mendalam,” tegas Tomi.
Ia menambahkan, apabila dalam proses investigasi ditemukan bukti penyimpangan, baik terkait kualitas makanan, mekanisme pengadaan, maupun administrasi anggaran, FPWI siap melaporkannya ke aparat penegak hukum.
“Uang rakyat tidak boleh dipermainkan. Jika ada kejanggalan, kami akan kawal hingga tuntas agar ada efek jera,” ujarnya.
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, tanpa pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan sistem distribusi yang bersih, program mulia tersebut berisiko tercoreng oleh praktik-praktik tidak bertanggung jawab.
Masyarakat Indramayu kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG, membuka hasil evaluasi secara transparan, serta memastikan program kembali berjalan sesuai tujuan awalnya: menyehatkan rakyat, bukan memperkaya oknum. (A. Nur Irsyad)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
