BANDUNG (Aswajanews) – Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah, kepada ribuan masyarakat, Sabtu 3 Januari 2024, di Gedung Indoor Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
Penyerahan sertifikat tahan tersebut, dilakukan Presiden Jokowi, sapaan akrabnya Persiden Republik Indonesia yakni, Joko Widodo, pada kegiatan kunjungan kerja (Kunker).
Terlihat hadir dalam Kunker tersebut, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, selanjutnya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan jajaran Forkopimda lainnya.
Setelah sertifikat tanah diterima oleh rakyat. Presiden Jokowi, dalam sambutannya, meminta kepada ribuan warga masyarakat. Agar sertifikat tanah, dipegang dan di angkat ke atas.
“Saya, mau hitung dulu sertifikat tanahnya, Jangan diturunkan dulu. Kita tahu semuanya sudah terima,” ucapnya sambil tersenyum dan menyebutkan, semua ada 3000 warga yang menerima sertifikat tanah hari ini.
Selanjutnya, Presiden Jokowi, mengatakan, bawa pada tahun 2015, ia mengecek seluruh Tanah Air Indonesia harusnya itu yang bersertifikat lahan 126 juta sertifikat yang harus dipegang rakyat.
“Tetapi setelah saya cek, ternyata baru hanya 46 juta saja. Artinya kurang 80 juta lagi sertifikat yang belum jadi. Selanjutnya saya tanya langsung kepada Menteri ATR/BPN, ternyata setahun bisa buat 500.000 sertifikat tanah. Artinya, kurang 80 juta lagi. Dan setahun hanya bisa buat 500.000 sertifikat tanah, jadi mungkin bapak ibu harus nunggu 160 tahun lagi untuk bisa pegang sertifikat tanah,” tuturnya.
Jokowi pun memerintahkan Menteri ATR/BPN untuk memperbaiki sistemnya, dan meminta seluruh Kantor BPN untuk bekerja keras dan ia meminta menjadi 5 juta dari 500.000 sertifikat tanah.
“Dari 5 juta melompat jadi 10 juta (sertifikat tanah). Ternyata kita bisa. BPN juga pasti bisa,” ucapnya.
Jokowi mengatakan rakyat yang sudah memegang sertifikat tanah itu tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Sehingga masyarakat harus mengerti dan paham kepemilikan lahan atau tanahnya.
Di dalam sertifikat tanah itu, kata dia, ada nama pemegang hak atas tanah, alamat, luas lahan dan lain-lain. Presiden meminta kepada para pemilik sertifikat tanah itu untuk difoto kopi, saat hilang dan masih punya foto kopi mengurusnya lebih mudah.
“Kalau mau ‘disekolahkan’ juga enggak apa-apa. Tapi tolong, saya titip kalau ini dipakai untuk jaminan ke bank, untuk anggunan ke bank, betul-betul dihitung betul. Dikalkulasi betul, jangan sampai besok pergi ke bank, pakai anggunan dapat pinjaman Rp 400 juta. Jangan dipakai untuk beli barang-barang konsumtif. Hati-hati,” tuturnya.
Ia berharap pinjaman dari bank itu semuanya di gunakan untuk modal kerja. Semuanya gunakan untuk modal usaha.
“Jangan sampai dibelikan barang-barang konsumtif, misalnya mobil, sepeda motor, televisi. Itu uang pinjaman, dan harus dikembalikan. Harus hati-hati,” katanya.
Jokowi mengatakan uang pinjaman sebesar Rp 400 juta untuk modal usaha, kemudian ada untung ditabung.
“Kalau sudah ngumpul, mau beli mobil dan sepeda motor silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman,” katanya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto progres pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Barat, dari estimasi seluruh jumlah bidang tanah sebanyak 23 juta bidang tanah.
“Sebanyak 15,8 juta bidang tanah telah terdaftar,” katanya,
Pada tahun 2023, imbuh Hadi, ada penambahan nilai ekonomi dari hasil pensertifikatan tanah se-Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 163 triliun dan 95 persennya beredar di masyarakat melalui hak tanggungan.
“Untuk Kabupaten Bandung terdapat 45.000 sertifikat yang sudah siap untuk diserahkan kepada masyarakat. Dan pada hari ini, hadir 3000 orang penerima sertifikat yang berasal dari program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung,” kata Hadi. *(Uus-cies)
Editor : Elisa Nurasri
