KARAWANG (Aswajanews.id) – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, dan Abrasi, serta Tanah Longsor) di Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026 betempat di Gedung Singaperbangsa, Rabu (12/11/2025).
Rakor ini dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana hidrometeorologi di daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026.
Selain itu, Rakor ini juga momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat sistem peringatan dini dan memastikan seluruh aparatur serta masyarakat berada dalam satu komando penanggulangan bencana. Sehingga penanganan bencana dapat diselenggarakan secara terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
Dalam arahannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan, bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tugas BPBD semata tetapi tanggung jawab semua pihak.
“Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat harus membangun kolaborasi yang solid melalui pendekatan pentahelix kebencanaan”, ucap Bupati.
Bupati menambahkan, upaya pengurangan resiko bencana harus terus dilakukan bahkan sehak tahap prabencana, dengan memperkuat edukasi dan mitigasi di masyarakat.
“Saya mengapresiasi langkah BPBD yang telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta membentuk 20 Desa Tangguh Bencana (Destana) sepanjang tahun 2025 serta melakukan gladi kesiapsiagaan di tingkat sekolah”ujar Bupati.
Adapun tahap tanggap darurat dan pasca bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menyiapkan armada dan logistik kebencanaan diantaranya, 40 unit perahu, 60 unit tenda berbagai jenis, 8 pompa alkon, kendaraan, dapur umum, serta peralatan evakuasi lainnya. (Red)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
