Majalengka (Aswajanews) – Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Majalengka, Nano S. Warning, menyampaikan sikap tegas menolak adanya dugaan upaya kudeta dan intervensi tidak prosedural di internal kepengurusan partai.
Pernyataan tersebut disampaikan Nano kepada seluruh jajaran pengurus DPD, para Ketua DPC, serta segenap kader dan simpatisan PSI Kabupaten Majalengka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keterbukaan informasi.
“Perlu kami sampaikan informasi penting mengenai situasi terkini yang sedang berlangsung di internal DPD PSI Kabupaten Majalengka, agar seluruh kader memahami kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditambah maupun dikurangi,” ujar Nano.
Nano menjelaskan, DPD PSI Majalengka telah menuntaskan amanah organisasi dengan melengkapi struktur kepengurusan mulai dari tingkat DPD, DPC, hingga DPRt. Seluruh data kepengurusan tersebut, kata dia, telah dinyatakan valid dan diverifikasi 100 persen oleh DPW PSI.
Namun demikian, di tengah proses konsolidasi tersebut, muncul dinamika politik yang dinilai memprihatinkan. Nano mengungkapkan adanya dugaan upaya “kudeta” politik serta intervensi sepihak yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, atau menggeser kedudukan pengurus DPD PSI Majalengka secara tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur partai.
“Kami memandang tindakan semacam ini berpotensi memicu konflik internal yang negatif serta dapat merugikan soliditas partai yang selama ini telah kita bangun bersama,” tegasnya.
Terkait situasi tersebut, Nano menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh jajaran pengurus dan kader PSI Majalengka untuk menyikapinya secara bijak, dewasa, dan tetap mengedepankan kepentingan organisasi.
Ia juga mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, serta komitmen terhadap aturan dan nilai-nilai perjuangan Partai Solidaritas Indonesia.
(Red)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
