Beranda Nasional Pelayanan Publik Pemkab Bandung Panas, ASN Ancam Turun ke Jalan Gara-Gara Tukin Dipangkas

Pemkab Bandung Panas, ASN Ancam Turun ke Jalan Gara-Gara Tukin Dipangkas

215

KAB. BANDUNG (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali menuai sorotan. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di wilayah Kabupaten Bandung mengeluhkan kebijakan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar 30 persen, mulai dari pejabat eselon hingga staf pelaksana.

Pemotongan tersebut disesalkan banyak pihak karena dilakukan tanpa sosialisasi maupun surat edaran resmi. Para ASN menilai langkah tersebut bersifat sepihak dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

”Pemotongan ini sangat memberatkan. Banyak di antara kami yang Tukin-nya sudah dijadikan agunan pinjaman di bank. Sekarang kami tertekan dari berbagai sisi kebutuhan,” ujar salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Rabu (8/10/2025).

Kebijakan ini disebut akan berlaku selama tiga bulan ke depan, dan memunculkan gelombang kekecewaan di kalangan ASN. Bahkan, mereka berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila kebijakan tersebut tidak dicabut.

”Daerah lain juga melakukan efisiensi, tapi tidak dengan cara memangkas hak pegawainya. Ini jelas bentuk ketidakadilan,” tambah seorang ASN lainnya.

Mereka juga menilai, Pemkab Bandung seharusnya mengefisienkan pos anggaran lain, seperti belanja fisik dan modal, sebelum menyentuh hak pegawai.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, berarti pimpinan sudah menzalimi kami secara terang-terangan. Kami siap turun ke jalan menuntut hak kami,” tegas ASN yang mengaku siap menanggung risiko mutasi demi solidaritas.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pemotongan Tukin tersebut. Namun, sejumlah pihak menduga kebijakan ini bernuansa politis dan terkait dengan kebijakan Bupati Bandung sendiri. Bahkan muncul dugaan bahwa langkah ini berkaitan dengan polemik di tubuh BUMD, khususnya PT BDS, yang belakangan disebut tengah menghadapi masalah dengan sejumlah pengusaha.

Beberapa kalangan mencurigai pemotongan Tukin ASN ini sebagai upaya menutup beban keuangan atau kasus perdata yang melibatkan perusahaan daerah tersebut.
(TIM)


Eksplorasi konten lain dari aswajanews

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.