BANDUNG (Aswajanews.id) – Pemerintah Kecamatan Ciwidey menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Kecamatan Ciwidey, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum bersama untuk membahas usulan dan arah pembangunan Kecamatan Ciwidey ke depan.
Musrenbang dihadiri unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, serta anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Daerah Pemilihan (Dapil) I. Dari delapan anggota DPRD Dapil I, lima di antaranya hadir dan mengikuti jalannya pembahasan.
Camat Ciwidey menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 dihadapkan pada penurunan pagu anggaran. Jika pada tahun sebelumnya anggaran mencapai Rp5,4 miliar, pada tahun 2027 turun menjadi Rp3,036 miliar atau berkurang sekitar 30 persen akibat penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Kabupaten Bandung.
“Meski anggaran mengalami penurunan, kami tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ujar Camat Ciwidey.
Ia menambahkan, program pembangunan tetap diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, dengan prioritas pada pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ina Dewi Kania, M.P., mengatakan Musrenbang merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan harus melalui Musrenbang, dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Aspirasi masyarakat inilah yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan tahun 2027,” katanya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran perlu disikapi dengan kolaborasi lintas sektor. “Pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga dapat didukung melalui program lintas sektor, CSR, serta dukungan pemerintah pusat dan provinsi,” tambahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Hadiat, S.Pd.I., menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan anggaran yang terbatas, program yang direncanakan harus benar-benar diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Hadiat.
Ia menyoroti masih adanya kebutuhan mendasar di wilayah Ciwidey, khususnya di sektor infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pertanian. Selain itu, Hadiat juga menyinggung kondisi Ciwidey sebagai wilayah rawan bencana.
“Beberapa desa terdampak longsor akibat tingginya curah hujan. Penanganan sudah dilakukan, namun ke depan perlu langkah mitigasi yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Hadiat mendorong upaya mitigasi bencana melalui pembangunan tembok penahan tanah, perbaikan drainase, serta penanaman kembali pohon di wilayah rawan longsor.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bandung, Dr. M. Akhiri Hailuki, S.IP., M.Si., berharap Musrenbang benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami berharap Musrenbang ini menjadi patokan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027 agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Bandung bersama pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Transfer Keuangan Daerah.
“Mudah-mudahan melalui evaluasi yang dilakukan, alokasi TKD ke depan bisa lebih optimal dan tidak kembali mengalami penurunan,” pungkasnya.
(Reporter: Uus)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
