Pasca penculikan dan pembunuhan enam jenderal serta satu perwira pertama TNI Angkatan Darat pada dini hari 30 September 1965, Jakarta berada dalam situasi genting. Ketidakpastian menyelimuti pusat kekuasaan. Informasi simpang siur beredar, sementara pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September (G30S) menguasai sejumlah titik strategis.
Pagi 1 Oktober 1965, di Markas Kostrad, digelar rapat darurat yang dihadiri sejumlah perwira tinggi yang tidak menjadi korban, termasuk Menteri/Panglima ABRI Jenderal Abdul Haris Nasution.
Dalam situasi tanpa kepastian kepemimpinan Angkatan Darat—karena Panglima AD Letjen Ahmad Yani telah menjadi korban—muncul pertanyaan krusial: siapa yang mengambil alih kendali?
Sebelumnya, Ahmad Yani pernah menyampaikan pesan internal bahwa apabila Panglima Angkatan Darat berhalangan, maka pejabat sementara dapat dijabat oleh: Deputi I Pangad Mayjen Mursjid, atau Panglima Kostrad Mayjen Suharto.
Dengan dasar itu, forum rapat memutuskan menunjuk Mayjen Suharto sebagai pejabat sementara Kepala Staf Angkatan Darat. Mayjen Mursjid menyerahkan kepemimpinan kepada Suharto demi menghindari dualisme komando di saat krisis—agar tidak terjadi “matahari kembar” dalam tubuh Angkatan Darat.
Keputusan ini menjadi titik awal konsolidasi militer pada hari paling menentukan dalam sejarah republik.
Perintah Strategis: Rebut Kendali Informasi
Siang harinya, sekitar pukul 13.30 WIB, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo melapor ke Kostrad. Ia mendapat perintah langsung dari Suharto untuk merebut dua objek vital yang saat itu berada dalam pengaruh G30S: Gedung Pusat RRI Jakarta dan Kantor Besar Telekomunikasi
Kedua titik ini sangat menentukan karena menyangkut kendali informasi nasional. Siaran radio adalah satu-satunya media komunikasi massal yang menjangkau seluruh Nusantara.
Operasi ditetapkan mulai pukul 19.00 WIB, bertepatan dengan jam malam yang diberlakukan Kodam V/Jaya (18.00–06.00) selaku Pelaksana Perang Daerah (Pelperda). Instruksi Suharto tegas: hindari korban sipil.
Sebelum bergerak, Suharto bertanya singkat:
“Berapa lama?”
Jawaban Sarwo Edhi mantap:
“Siap, 20 menit, Jenderal.”
Rantai Komando Bergerak
Perintah mengalir cepat. Mayor C.I. Santoso meneruskan instruksi kepada Kompi IV di bawah Lettu Faisal Tanjung. Selanjutnya, komando lapangan dipercayakan kepada Letda Sintong Panjaitan untuk memimpin peleton.
Karena keterbatasan kendaraan, sebagian pasukan bahkan menumpang truk sipil yang melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Situasi serba darurat tidak mengurangi determinasi mereka.
Berdasarkan laporan intelijen, penjagaan di dua objek vital tersebut sangat longgar. Di Gedung RRI, hanya terdapat sukarelawan Pemuda Rakyat yang mengenakan seragam tentara. Begitu melihat pasukan RPKAD berseragam loreng lengkap, para penjaga itu langsung melarikan diri.
Tanpa baku tembak berarti:
- Pegawai RRI yang bertugas dikumpulkan dan diamankan dalam satu ruangan
- Gedung berhasil dikuasai.
- Waktu pelaksanaan sekitar 20 menit, termasuk pergerakan dari Kostrad melewati kawasan Monas menuju lokasi.
Operasi serupa terjadi di Kantor Besar Telekomunikasi. Penguasaan berlangsung cepat, minim perlawanan, dan tanpa korban sipil.
Siaran yang Membalik Persepsi Nasional
Setelah RRI berhasil diamankan, Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigjen Ibnu Subroto datang membawa teks pidato Suharto.
Sebelumnya, melalui RRI telah disiarkan pengumuman Dewan Revolusi yang memberi kesan bahwa kekuasaan telah berpindah dan pemerintahan Presiden Sukarno telah runtuh.
Pidato Suharto yang disiarkan malam itu membalikkan keadaan. Ia menegaskan bahwa Angkatan Darat mengendalikan situasi dan akan mengambil tindakan terhadap gerakan yang menculik para jenderal.
Siaran tersebut menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Persepsi nasional berubah dalam hitungan jam. Kendali informasi kembali ke tangan Angkatan Darat.
Analisis Kegagalan G30S
Dalam proses hukum berikutnya, Brigjen Suparjo—Komandan Garnisun Jakarta yang terlibat dalam Dewan Revolusi sebagai wakil ketua di bawah Letkol Untung Syamsuri—memberikan analisis atas kegagalan gerakan tersebut.
Menurutnya, kelemahan utama terletak pada:
- Buruknya koordinasi internal,
- Lemahnya agitasi politik,
- Tidak optimalnya mobilisasi kekuatan militer pendukung.
Ia menyebut, secara potensi, kekuatan yang diklaim mendukung gerakan itu bisa setara puluhan divisi. Namun dalam praktik, penguasaan objek vital dilakukan secara longgar dan tanpa pertahanan serius. Momentum strategis tidak dimanfaatkan maksimal.
Operasi Senyap, Dampak Dahsyat
Operasi 20 menit itu bukan sekadar perebutan gedung. Ia adalah perebutan narasi, legitimasi, dan arah sejarah.
Tanpa pertempuran besar.
Tanpa korban massal di lokasi objek vital.
Namun dengan dampak politik yang luar biasa.
Dari penguasaan RRI dan Telekomunikasi, kendali komunikasi nasional berpindah. Dari sana pula konsolidasi militer berkembang, yang pada akhirnya membuka jalan bagi perubahan konstelasi politik Indonesia dan lahirnya era baru dalam perjalanan republik.
Sebuah operasi kilat.
Sebuah keputusan strategis.
Sebuah titik balik sejarah.
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
