Aktual

Kunjungi Pemalang, Ganjar Ingin Percepat Tangani Kemiskinan Ekstrem

PEMALANG (Aswajanews.id) – Sebagai bentuk komitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim di wilayahnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pemalang, Selasa (24/1/2023).

Dalam kunjungannya orang nomor satu dijajaran Pemprov Jateng ini memaparkan sejumlah data terkait angka kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes.

Saat paparan, Ganjar yang datang bertepatan dengan hari jadi ke 448 Kabupaten Pemalang itu, meminta agar kedua daerah tersebut untuk segera mendata kembali sejumlah indikator kemiskinan yang belum tersentuh atau terdata untuk kemudian dicarikan solusinya.

Ia menyakini pekerjaan mencari data kemiskinan adalah pekerjaan mudah, untuk itu pihaknya menawarkan kepada kedua daerah di wilayah barat Jawa Tengah tersebut untuk segera mendata ulang angka kemiskinannya sekaligus faktor penyebab kemiskinannya.

“Saya kira ini pekerjaan mudah ya, gimana? satu minggu sanggup ya,” ujarnya, di hadapan kedua kepala daerah beserta masing masing jajarannya di pendopo Kabupaten Pemalang.

Sementara Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan pada tahun 2021 penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pemalang sebesar 9,52”o, sedangkan di tahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 2,78%.

“Prestasi dalam menurunkan kemiskinan ekstrem ini selanjutnya akan kami tingkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi kedepannya mengingat target Nasional yang harus dicapai di tahun 2024 sebesar 0%,” katanya.

Dalam rakor percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim tersebut, Mansur mengungkapkan berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022.

Upaya tersebut antara lain, melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) di 223 Desa/Kelurahan dengan melibatkan beberapa Mahasiswa KKN.

Pemkab Pemalang juga melakukan upaya menerapkan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa/Kelurahan Dampingan menuju Desa/Kelurahan Aman dan Sejahtera.

Selain itu pihaknya menetapkan Desa Asemdoyong Kecamatan Taman sebagai Desa Penanganan Kemiskinan Tuntas, serta upaya penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah melalui program “Njuh Sekolah Maning”,

Pemkab juga melakukan upaya penanganan stunting melalui Aksi Konvergensi Stunting dengan beberapa Inovasi diantaranya Gemari Ceting Kayu (Gerakan Makan Ikan Cegah Stunting Kakang Mbakyu), Klanting (Kelompok Lakilaki Anti Stunting), serta Gelang Anting (Gerakan Penanggulangan Stunting).

“Menggiatkan kembali Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta mengajukan permohonan Data BNBA Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai data yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrim,” imbuhnya.

Sedangkan data P3KE yang diterima Pemerintah Kabupaten Pemalang terdiri dari Desil 1-3. Sebaran data Desil 1-3 jumlah keluarga miskin sebanyak 150.244 keluarga dan 626.917 individu. Keluarga/Individu miskin ekstrem tersebut tersebar pada setiap kecamatan di Kabupaten Pemalang.

Sementara berdasarkan surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130.1/47 tanggal 17 Januari perihal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Termasuk Kemiskinan Ekstrem) di Jawa Tengah, disampaikan bahwa Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) sampai level desa sehingga menghasilkan 25 lokasi prioritas yang tersebar pada 12 kecamatan di Kabupaten Pemalang.

“Program Pemerintah Daerah yang menggunakan Data P3KE sebagai berikut: 1. Penanganan Anak Tidak Sekolah: 2. Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni: 3. Pemberian Bantuan Jamban: 4. Pemberian Akses Air Bersih: serta 5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin Ekstrem,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai bantuan penanganan kemiskinan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah kepada perwakilan penerima bantuan. (sekdakab)