BANDUNG (Aswajanews.id) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berharap anggaran yang dialokasikan untuk Program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni di tahun 2023 bisa ditambah, mengingat banyak warga yang merasakan dampak positif dari program tersebut.
“Kita harapkan bisa ditambahkan ya untuk Rutilahu ini, baik itu dalam hal jumlah unit dan anggaran. Karena Program Rutilahu ini masih banyak diperlukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu,” kata Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, di Bandung, Selasa.
Beberapa waktu lalu, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pelaksanaan Program Rutilahi Tahun Anggaran 2022, yang dilaksanakan di bawah pengelolaan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan Kelurahan Karangmekar, Kota Cimahi.
Buky Wibawa Karya Guna mengatakan monitoring Program Rutilahu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 berjalan dengan lancar karena adanya bantuan dari fasilitator dan semua yang terlibat.
“Program Rutilahu Tahun Anggaran 2022 ini bisa berjalan dengan lancar karena dengan bantuan semua fasilitator dan semua yang terlibat untuk kesuksesan program ini, yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas” ujar Buky.
Buky menambahkan monitoring kegiatan Anggaran ini akan menjadi evaluasi untuk rencana lanjutan di tahun 2023 dan diharapkan bisa ditingkatkaan untuk jumlah unit dan anggarannya karena masih banyak masyarakat yang memerlukan.
“Monitoring ini kan untuk tahun anggaran 2022 sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan rencana kelanjutan di tahun 2023 mendatang,” kata dia. (Humas Jabar)
