Davos, Swiss (Aswajanews) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk pertama kalinya tampil sebagai pembicara kunci dalam forum ekonomi global World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 19–23 Januari 2026. Kehadiran ini menandai posisi strategis Indonesia di panggung internasional, sekaligus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan dan capaian pemerintahannya setelah satu tahun berjalan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti situasi global yang kian tidak pasti akibat konflik geopolitik, krisis kepercayaan antarnegara, serta tekanan ekonomi dunia. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru dinilai sebagai “global bright spot” oleh Dana Moneter Internasional (IMF), dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan tangguh.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia konsisten tumbuh di atas 5 persen selama satu dekade terakhir. Inflasi terjaga di kisaran 2 persen, sementara defisit anggaran tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, capaian ini bukan sekadar optimisme, melainkan hasil kebijakan berbasis bukti, disiplin fiskal, dan konsistensi menjaga kredibilitas negara.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki rekam jejak kuat dalam pengelolaan utang. Sepanjang sejarah, Indonesia tidak pernah gagal memenuhi kewajiban utangnya, dan setiap pemerintahan selalu menghormati komitmen ekonomi sebelumnya. Kredibilitas inilah yang menjadi fondasi utama kepercayaan global terhadap Indonesia.
Danantara, Instrumen Strategis Masa Depan
Salah satu sorotan utama pidato Presiden Prabowo adalah pengenalan Danantara Indonesia, sovereign wealth fund (SWF) yang dibentuk untuk mendukung industrialisasi dan pembiayaan sektor-sektor masa depan. Dengan aset kelolaan mencapai USD 1 triliun, Danantara diposisikan sebagai instrumen strategis pertumbuhan jangka panjang sekaligus penguat kemitraan global.
Saat ini, Danantara mengelola lebih dari 1.000 BUMN yang akan dirasionalisasi menjadi sekitar 300 perusahaan dengan tata kelola berstandar internasional. Presiden Prabowo bahkan membuka peluang bagi profesional dan ekspatriat asing untuk memimpin BUMN sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme, efisiensi, dan transparansi.
Efisiensi Anggaran dan Program MBG
Dalam dua bulan pertama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran yang menghasilkan penghematan USD 18 miliar dari penghentian program-program yang dinilai tidak efektif. Dana tersebut dialihkan ke program berdampak langsung, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG yang dimulai pada 6 Januari 2025 berkembang pesat. Dari 190 dapur pada hari pertama, kini mencapai 21.102 dapur yang melayani 59,8 juta penerima manfaat per hari, mencakup anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang hidup sendiri. Presiden Prabowo bahkan menyebut skalanya akan melampaui jumlah makanan harian yang diproduksi McDonald’s secara global.
Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini juga menggerakkan ekonomi rakyat dengan melibatkan lebih dari 61.000 UMKM, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan berpotensi menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja langsung.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah telah merenovasi 16.140 sekolah, melengkapi ratusan ribu sekolah dengan panel digital interaktif, serta menargetkan modernisasi 60.000 sekolah dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah juga membangun sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga termiskin sebagai strategi memutus kemiskinan struktural. Hingga kini, 166 sekolah berasrama telah berdiri, dengan target 500 sekolah berasrama dan 500 pusat unggulan pendidikan.
Di sektor kesehatan, pemerintah menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis tahunan bagi 70 juta warga, kebijakan yang dinilai rasional untuk meningkatkan produktivitas dan menekan beban biaya kesehatan jangka panjang.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa iklim investasi tidak akan tumbuh tanpa kepastian hukum. Dalam satu tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal, menutup lebih dari 1.000 tambang ilegal, serta mencabut izin puluhan korporasi yang melanggar hukum.
Langkah ini disebut sebagai penegakan hukum kehutanan dan sumber daya alam paling berani dalam sejarah Indonesia. Presiden Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai greednomics—ekonomi keserakahan—yang harus dihentikan demi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan visinya menjadikan Indonesia negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global, namun tetap berlandaskan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemerintahan yang bersih. Misi utamanya, tegas Prabowo, adalah menghapus kemiskinan ekstrem dan kelaparan, serta memastikan rakyat kecil memiliki harapan dan masa depan.
Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 bukan sekadar laporan capaian, melainkan pernyataan posisi Indonesia sebagai negara yang stabil, kredibel, dan siap menjadi mitra global. Dengan pendekatan berbasis bukti, ketegasan eksekusi kebijakan, dan keberpihakan pada rakyat, Indonesia menegaskan diri sebagai kekuatan ekonomi baru yang tumbuh dengan stabilitas dan keadilan.
(Kontributor: Kamas Wahyu Amboro)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
