JAKARTA (Aswajanews) – Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan sektor pendidikan keagamaan sebagai prioritas utama dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa dari sisi Kemenag, anggaran serta surat perintah pelaksanaan telah siap. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan masih menunggu pemulihan akses infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.
“Dari sisi Kemenag, anggaran dan surat perintah pelaksanaan sudah siap. Saat ini kami menunggu eksekusi teknis lapangan, terutama terkait akses jalan dan jembatan yang masih rusak,” ujar Menag dalam rapat koordinasi nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Dalam paparannya, Menag menyebutkan terdapat 562 madrasah, 1.033 pesantren, serta 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menjadi sasaran rehabilitasi prioritas akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.
Pelaksanaan rehabilitasi fisik madrasah dan pesantren dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat kewenangan pembangunan fisik berada pada kementerian tersebut.
Selain sektor pendidikan, Kemenag juga memprioritaskan rekonstruksi sarana peribadatan. Sebanyak 1.593 rumah ibadah lintas agama, termasuk kantor layanan Kemenag di wilayah terdampak, masuk dalam program rekonstruksi fisik.
Menag mengakui keterbatasan anggaran pembangunan rumah ibadah di Kemenag. Namun melalui gerakan Kemenag Peduli yang melibatkan Baznas, BWI, lembaga keuangan syariah, serta jejaring organisasi keagamaan, Kemenag berhasil menghimpun dana tambahan sebesar Rp9,35 miliar.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Kemenag juga menjalankan program pemulihan mental dan spiritual bagi masyarakat terdampak. Program tersebut meliputi pendampingan sosial-keagamaan, layanan konseling rohani, pengiriman dai, pendeta, pastor, serta tokoh agama lintas iman.
Selain itu, Kemenag mendistribusikan puluhan ribu mushaf Al-Qur’an dan kitab suci agama lain yang rusak akibat bencana, serta menggerakkan jaringan majelis taklim, penyuluh agama, imam masjid, dan pesantren untuk membantu pembersihan lingkungan, pendampingan anak-anak, pembinaan ibadah, dan penguatan psikososial warga.
“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun gedung. Masyarakat juga membutuhkan ketenangan batin, bimbingan rohani, serta penguatan komunitas. Di sinilah peran Kementerian Agama bekerja hingga tingkat desa dan rumah ibadah,” tegas Menag.
Sebelumnya, Kemenag telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebesar Rp75,82 miliar, yang bersumber dari APBN Rp66,47 miliar serta dana Kemenag Peduli Rp9,35 miliar.
Bantuan tersebut disalurkan ke tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh Rp42,88 miliar, Sumatera Utara Rp21,39 miliar, dan Sumatera Barat Rp11,56 miliar. ***
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
