BANDUNG (Aswajanews.id) – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan, Pengurus Wilayah Perkumpulan Guru Madrasah (PW-PGM) Indonesia Jawa Barat mengadakan Rapat Koordinasi yang bertempat di Aula Lt. 2 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Jl. Jend. Sudirman 644 Bandung, Senin, (5/12).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mewakili Kepala Kantor, Ketua DPW PGM Indonesia Provinsi Jawa Barat, Sekjen Pengurus Pusat (PGM Pusat), dan diikiti oleh DPD PGM se-Jawa Barat serta lembaga terkait berjumlah sekitar 60 orang.
Kepala Bagian Tata Usaha, Drs. H. Mohammad Ali Abdul Latief, M.Ag. dalam arahannya mengatakan bahwa PGM yang merupakan organisasi guru punya dua ranah, ranah konsep dan ranah advokasi.
Ranah konsep dikatakannya bahwa PGM punya pemikiran-pemikiran serta masukan kepada Kementerian Agama sebagai pejuang guru dalam peningkatan mutu pendidikan, kemudian ranah adpokasi bahwa PGM dapat memperjuangkan hak-hak guru terutama bagi guru-guru honorer.
Dalam sistem otonomi daerah guru madrasah itu ada di ranah vertikal, dimana terkadang menjadi dua sisi sikap, ada Pemerintah Daerah yang pokus dan perhatian yang besar terhadap PGM, tapi ada juga yang biasa-biasa saja, kiranya.
Karena hal itu, H. Mohammad Ali harapkan, hendaklah dijadkan konsep, PGM dan Kementerian Agama bersama-sama berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperjuangkan guru dalam memperoleh haknya.
“PGM merupakan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi besar dalam memperjuangkan aspirasi guru, sedangkan Kementerian Agama sebagai lembaga birokrasi yang berkomunikasi, menjembatani dengan alurnya kepada Pemerintah Daerah, dan dapat bersama-sama bergerak untuk mendapatkan pelayanan yang diharapkan dari pihak lain,” jelasnya.
Ketua DPW PGM Nasional Jawa barat, Hasbullah, menyampaikan 7 program yang akan didiskusikan, baik isu yang berskala nasional maupun lokal/Jawa Barat yakni, Program P3K dilingkungan madrasah, KTA, kemudian informasi PP (Pengurus Pusat) yang berkaitan dengan hasil komunikasi rekrutman kegiatan bagi guru dilingkunan Kementerian Agama baik negeri maupun swasta.
“Bagaimana juga kegiatan dilingkungan PP dan peraturan-peraturan baru mengenai seragam batik, BPJS ketenagakerjaan terkait juga guru-guru yang terkena bencana gempa Cianjur, agenda besar Porseni Guru Madrasah, berikut Rakernas PGM dan hal lainnya yang perlu dan penting untuk dibahas saat ini, terutama mengenai agenda kegiatan yang akan berbenturan pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 dengan rangkaian akhir kegiatan HAB dan penilaian tahun,” ujarnya.
Program-program yang kita lakukan mudah-mudhan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Kementeria Agama, demikian disampaikan Sekjen PGM Pusat, Asep Rizal.
Ia katakan tidak akan ada PGM tanpa ada Kementerian Agama. Arah-arahan dan kebijakan yang disampaikan Kementerian Agama melalui Kabag TU Kementerian Agama akan dijadikan program kegiatan ke depan sehingga menjadi sinergitas unggul yang kita miliki, juga program yang disampaikan Ketua DPW terkait 7 garapan tadi terutama porseni, karena itu merupakan bagian dari wasiat yang harus dilaksanakan. (Kontributor : Asep Naja Somantri)