PEKALONGAN (Aswajanews) – Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Pekalongan menyoroti besarnya dampak kemanusiaan akibat bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Dengan jutaan warga terdampak dan ribuan korban jiwa, PC ISNU mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera menetapkan peristiwa tersebut sebagai Bencana Nasional.
Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan, Dr. Moh. Nasrudin, M.Pd.I., Jumat (19/12/2025), menegaskan bahwa skala bencana saat ini telah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Menurutnya, status tanggap darurat di tingkat provinsi sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan kemanusiaan yang terjadi.
“Dengan jutaan warga yang kehilangan tempat tinggal dan lumpuhnya sendi-sendi kehidupan, negara harus hadir secara penuh. Ini membutuhkan komando nasional dan intervensi terpusat,” ujarnya.
Desakan tersebut didasarkan pada akumulasi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta laporan media nasional hingga 19 Desember 2025, yang menunjukkan kondisi darurat luar biasa.
Jumlah korban meninggal dunia dilaporkan telah mencapai 1.068 jiwa, dengan rincian di Aceh sebanyak 456 jiwa, Sumatera Utara 366 jiwa, dan Sumatera Barat 246 jiwa. Sementara itu, di Provinsi Aceh saja, jumlah pengungsi tercatat lebih dari 500.000 jiwa. Jika digabungkan dengan dua provinsi lainnya, jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai jutaan orang.
Selain korban jiwa, kerusakan fisik juga tergolong masif. Lebih dari 147.000 unit rumah dilaporkan rusak berat hingga hilang tersapu banjir bandang. Infrastruktur vital seperti jalan nasional dan jembatan penghubung antarprovinsi terputus, menghambat distribusi logistik dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah-wilayah terisolasi.
Bencana ini juga berdampak serius terhadap perekonomian regional. Tiga provinsi terdampak yang selama ini menjadi penyangga ekonomi kawasan barat Indonesia mengalami kelumpuhan. Kerusakan lahan pertanian dan perkebunan dalam skala luas dinilai mengancam ketahanan pangan jangka panjang.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi soal jutaan nyawa yang bertahan hidup di pengungsian dengan sanitasi buruk dan ancaman wabah penyakit. Pemerintah daerah sudah kewalahan,” tegas Nasrudin.
Atas kondisi tersebut, PC ISNU Kabupaten Pekalongan menyatakan tiga sikap utama. Pertama, mendesak Presiden RI menetapkan bencana banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional guna membuka akses anggaran APBN secara masif dan mempermudah koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kedua, meminta pemerintah pusat mengambil alih proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pemulihan ekologis di wilayah hulu yang menjadi akar persoalan bencana.
Ketiga, menyerukan solidaritas kemanusiaan nasional. PC ISNU mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan tragedi ini sebagai duka bersama, serta memastikan bantuan dan kepedulian tidak berhenti karena proses pemulihan diperkirakan akan berlangsung bertahun-tahun.
“Negara harus hadir sebagai pelindung utama. Jangan biarkan rakyat di Sumatera merasa ditinggalkan di tengah kehancuran. Penetapan status Bencana Nasional adalah bentuk tanggung jawab negara yang paling konkret saat ini,” pungkasnya.
(Khairul Anwar)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
