TASIKMALAYA (Aswajanews.id) – Terkait isu penghapusan status honorer oleh Pemerintah Pusat tahun 2023 mendapat mendapat perhatian dari Kepala BKPSDM Kab Tasikmalaya Drs Iing Farid Khozin, M.Si.
Ia menyebut, jika honorer dihapus akan terjadi kekurangan tenaga SDM di tiap lembaga, dan yang paling terasa signifikan adalah honorer profesi.
“Khusunya tiap sekolah banyak sukwan dan honorer. Itu akan berdampak sekali dengan rencana penghapusan oleh pemerintah,” ungkap Iing diruanh kerjanya, Kamis (09/06/2022).
Dia mengatakan, efek yang mendasar itu akan terganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan yang jadi korban adalah anak didik.
Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri menurut data dari BKPSDM tercatat sekita 3000 lebih honorer dan sukwan. Meski diakui Iing, sudah ada pengangkatan dua gelombang P3K (dominasi guru), namun tetap tidak menutupi kebutuhan tenaga pendidikan.
“Solusi dan harapan kami, Pemerintah Pusat bisa kembali mengadakan tes CPNS, ataupun membuka lagi P3K dengan anggaran Dana Aloaksi Umum (DAU), agar semua berkesempatan mendapat haknya. Apalagi honorer/sukwan sudah mengabdi cukup lama dan itu harus mendapat perhatian lebih,” ungkapnya.
Namun lanjut ia, jika P3K masih tanggung jawab Pemda akan jadi dilema karena memberatkan APBD yang dananya pas pasan. Itu bisa tidak jadi soal, jika APBD suatu daerah mencapai triliunan.
Disinggung sikap Pemkab Tasikmalaya menyikapi isu ini, Iing mengaku belum belum membahasnya dengan Bupati. Meski demikian, dia berharap ada solusi terbaik bagi isu penghapusan honorer.
“Semoga saja ada solusi demi keadilan pada honorer/sukwan di Kabupaten Tasikmalaya,” tandas Iing. (Yoga/RB)
