Sepanjang tahun 2025 lalu, publik Indonesia kembali disuguhi perdebatan panjang—baik di televisi maupun media sosial—mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Percaya atau tidak terhadap isu tersebut sepenuhnya merupakan hak setiap individu. Namun satu hal yang patut dicatat: Universitas Gadjah Mada telah menyatakan ijazah tersebut asli, Komisi Pemilihan Umum menyatakan sah, dan kepolisian pun menegaskan hal yang sama.
Ironisnya, menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, sejumlah tokoh yang paling vokal dalam mempermasalahkan isu ijazah justru ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah banyaknya persoalan bangsa yang seharusnya dikritisi, dievaluasi, dan diperjuangkan bersama, publik justru diarahkan pada perdebatan yang minim nilai produktif.
Kalaupun benar ijazah Jokowi asli, lalu apa manfaat konkret dari perdebatan panjang ini bagi bangsa? Paling jauh, perdebatan itu hanya berhenti pada pembuktian administratif, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Bandingkan dengan diskursus tentang apakah program pemerintahan Prabowo–Gibran benar-benar merata, berdampak langsung bagi masyarakat, dan mampu menjawab problem struktural bangsa. Perdebatan semacam inilah yang melahirkan kritik substantif, menggerakkan kesadaran publik, dan berpotensi menjadi bahan evaluasi bagi penguasa.
Sayangnya, kita masih hidup dalam budaya “menikmati” ketimbang “mencipta”. Menikmati produk luar, menikmati gosip perselingkuhan artis, menikmati kontroversi ijazah, dan menikmati keributan yang sesungguhnya jauh dari persoalan mendasar. Banyak energi publik dihabiskan untuk hal-hal remeh, sementara persoalan substansial sering terabaikan.
Pada titik ini, pemimpin bangsa—baik di tingkat daerah maupun pusat—tidak bisa dilepaskan dari cerminan rakyatnya. Ketika sebagian masyarakat akrab dengan praktik-praktik destruktif, jangan heran jika sebagian elite juga menormalisasi perilaku serupa. Bangsa ini tidak kekurangan isu penting, tetapi sering kali kekurangan fokus.
Hal lain yang tak kalah mengherankan adalah sikap televisi nasional. Bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar media arus utama dikuasai oleh para pengusaha yang juga memiliki kepentingan politik. Akibatnya, pemberitaan sering kali tidak berimbang dan cenderung menggiring opini publik sesuai kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, mempertontonkan perdebatan soal ijazah Jokowi—asli atau palsu—secara berulang di layar televisi bukan hanya tidak mendidik, tetapi juga tidak membawa maslahat apa pun bagi bangsa dan negara.
Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan diskursus yang mencerahkan, bukan kegaduhan yang menguras energi kolektif. Perdebatan seharusnya mengarah pada perbaikan kualitas hidup rakyat, bukan sekadar memelihara sensasi yang tak produktif. ***
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
