BANDUNG (Aswajanews.id) – Wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur sebagai daerah otonomi baru (DOB) kembali menjadi perhatian. Aspirasi pemekaran yang telah diperjuangkan sejak lama tersebut dinilai dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bandung.
Sejumlah elemen masyarakat dan pemangku kepentingan daerah mendorong agar proses pembentukan Kabupaten Bandung Timur dapat terus dikawal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemekaran dinilai memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mengingat Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang besar.
Dengan terbentuknya pemerintahan daerah baru, pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan ekonomi di wilayah timur diharapkan dapat dilakukan secara lebih fokus.
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru dibuka kembali oleh pemerintah pusat, Kabupaten Bandung Timur diharapkan dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan pemekaran daerah di Indonesia.
Mencakup 15 Kecamatan
Dalam usulan yang berkembang, wilayah calon Kabupaten Bandung Timur mencakup 15 kecamatan yang saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Bandung. Ke-15 kecamatan tersebut meliputi: Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Bojongsoang,Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Solokan Jeruk, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Paseh, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibun, Kecamatan Kertasari.
Jika terealisasi, pembentukan Kabupaten Bandung Timur akan membagi wilayah Kabupaten Bandung menjadi dua daerah administratif. Kondisi tersebut diharapkan dapat membuat rentang pelayanan pemerintahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Jadi PertimbanganBesarnya wilayah dan jumlah penduduk menjadi salah satu dasar yang selama ini digunakan dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bandung Timur. Kabupaten Bandung memiliki luas sekitar 1.762 kilometer persegi dengan puluhan kecamatan dan ratusan desa serta kelurahan.
Berdasarkan data BPS yang dikutip dalam berbagai dokumen pemekaran, jumlah penduduk Kabupaten Bandung juga telah mencapai lebih dari 3,7 juta jiwa.Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dengan cakupan wilayah yang luas, pemekaran diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Rancaekek Diproyeksikan Menjadi Ibu Kota
Dalam rancangan pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur, Kecamatan Rancaekek diproyeksikan sebagai calon ibu kota kabupaten. Rancaekek dinilai memiliki posisi strategis serta didukung akses transportasi dan perkembangan kawasan yang cukup pesat.
Apabila nantinya ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, keberadaan ibu kota baru diharapkan dapat menjadi katalis bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pusat pemerintahan juga berpotensi mendorong perkembangan sektor perdagangan, jasa, investasi, serta pelayanan publik di kawasan timur Kabupaten Bandung.
Forkodetada KBT Kawal Aspirasi Pemekaran
Aspirasi pembentukan Kabupaten Bandung Timur terus diperjuangkan berbagai elemen masyarakat. Salah satu organisasi yang aktif mengawal aspirasi tersebut adalah Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah Kabupaten Bandung Timur (Forkodetada KBT). Forum tersebut mendorong agar proses administrasi pembentukan DOB terus dikawal bersama Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung.
Dukungan terhadap aspirasi tersebut sebelumnya juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto atau yang akrab disapa Kang Sugih. Dalam pertemuan bersama Forkodetada KBT di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung pada 26 Mei 2023 lalu, Kang Sugih menyampaikan komitmennya terhadap aspirasi masyarakat terkait pembentukan Kabupaten Bandung Timur.
“Untuk pernyataan sikap Forkodetada ini saya lampirkan di surat DPRD dan saya tandatangani di depan bapak dan ibu sekalian,” ujar Kang Sugih dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Uwais Qorni, menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru harus melewati sejumlah tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harus ada langkah-langkahnya. Dan semoga apa yang menjadi keinginan kita semua bisa segera terwujud di hari Jumat yang penuh berkah ini,” ujarnya.
Potensi Manfaat bagi MasyarakatJika nantinya resmi terbentuk, Kabupaten Bandung Timur diharapkan memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat.
Pertama, pelayanan publik berpotensi menjadi lebih cepat dan efektif karena wilayah administrasi pemerintahan menjadi lebih kecil. Pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, perizinan, serta pelayanan dasar lainnya dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.
Kedua, pemekaran diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, sarana transportasi, dan infrastruktur dasar lainnya dapat direncanakan berdasarkan kebutuhan wilayah secara lebih spesifik.Ketiga, pembentukan daerah baru dapat membuka peluang pengembangan ekonomi.
Wilayah Bandung Timur memiliki potensi di sektor industri, pertanian, perdagangan, UMKM, jasa, serta pariwisata yang dapat dikembangkan secara lebih terarah. Selain itu, pemerintahan daerah baru diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.
Moratorium Masih Menjadi Tantangan
Meski aspirasi pemekaran terus mendapat dukungan, pembentukan Kabupaten Bandung Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Selama kebijakan tersebut belum dibuka, usulan pembentukan DOB masih menghadapi keterbatasan untuk masuk ke tahap realisasi.
Selain persoalan regulasi, pembentukan kabupaten baru juga membutuhkan kesiapan anggaran dan infrastruktur pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari kantor pemerintahan, sarana pelayanan publik, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga kebutuhan aparatur sipil negara. Karena itu, proses pemekaran tidak hanya membutuhkan dukungan politik dan aspirasi masyarakat, tetapi juga kajian yang matang mengenai kemampuan keuangan daerah, batas wilayah, pelayanan publik, potensi ekonomi, serta kesiapan administratif.
Diharapkan Menjadi Model DOB yang Berhasil
Dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik wilayah yang terus berkembang, pembentukan Kabupaten Bandung Timur dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu model pemekaran apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi. Dukungan masyarakat, Forkodetada KBT, serta sejumlah unsur DPRD Kabupaten Bandung menjadi bagian dari perjalanan panjang aspirasi tersebut.
Namun, realisasi Kabupaten Bandung Timur tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh persyaratan pembentukan daerah dan kebijakan pemerintah pusat mengenai penataan daerah. Apabila nantinya terbentuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Bandung Timur diharapkan tidak hanya menjadi daerah otonomi baru, tetapi juga mampu menjadi contoh keberhasilan pemekaran wilayah di Jawa Barat.
Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, pelayanan publik yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bandung Timur. (Red)
